Wapres Minta BKKBN Manfaatkan 1,2 Juta Pendamping Percepat Penurunan Stunting

Kompas.com - 12/02/2020, 19:54 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat menjadi keynote speaker di acara Forum Eurasia Centrist Democrat International (CDI). KOMPAS.COM/YUSTINUS WIJAYA KUSUMAWakil Presiden Maruf Amin saat menjadi keynote speaker di acara Forum Eurasia Centrist Democrat International (CDI).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN) memanfaatkan 1,2 juta pendamping yang tersebar di desa dan kota untuk mempercepat proses penurunan stunting.

"BKKBN harus bekerja keras melakukan sosialisasi ke masyarakat, memberikan bimbingan, dan memanfaatkan pendamping," ujar Ma'ruf seusai membuka rapat kerja nasional (rakernas) BKKBN di Kantor BKKBN, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (12/2/2020).

Baca juga: Wapres Minta BKKBN Pastikan Pertumbuhan Penduduk Seimbang dan Berkualitas

"Pendampingnya ada 1,2 juta itu saya kira dimanfaatkan secara efektif dan diharapkan bisa mempercepat proses penurunan stunting," lanjut dia.

Dalam sambutannya, Ma'ruf mengatakan, pemerintah telah menetapkan target yang sangat ambisius untuk menurunkan stunting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 hingga 14 persen pada akhir tahun 2024.

Untuk dapat menurunkan angka tersebut, kata dia, bukanlah pekerjaan mudah karena butuh kontribusi dan kerja keras dari semua pihak.

"Saat ini kita menghadapi tantangan besar terkait dengan prevalensi anak kerdil atau stunting," kata dia.

Baca juga: BKKBN Ungkap Faktor-faktor Sulitnya Berantas Stunting

Meski telah terjadi penurunan prevalensi balita sunting dari 37,2 persen pada 2013 menjadi 27,67 persen pada 2019, tetapi angkanya masih tergolong tinggi.

Sebab, kata dia, hampir satu dari tiga anak balita mengalami stunting.

Kendati demikian, Ma'ruf tetap optimistis bahwa target tersebut akan tercapai meski tergolong ambisius.

"Saya kira harus optimistis, makanya ditetapkan 14 persen. Walaupun dikatakan ambisius, tapi itu untuk memicu kita supaya bekerja keras walau standar global itu cuma 20 persen," terang dia.

Baca juga: Wapres: Turunkan Stunting Hingga 14 Persen Berat, Kita Harus Kerja Keras

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, pihaknya memiliki tenaga lapangan hingga 23.000 orang dan memiliki kader 1,2 juta orang yang tersebar di desa dan kota.

"Kader-kader tersebut siap mendampingi pencegahan stunting, ibu hamil, dan 1.000 hari kehidupan pertama," kata dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terapkan WFH, LAN Pastikan Layanan Tetap Berjalan Normal

Terapkan WFH, LAN Pastikan Layanan Tetap Berjalan Normal

Nasional
Ini Alasan Jokowi Tunjuk Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan

Ini Alasan Jokowi Tunjuk Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan

Nasional
LAN Gelar Rapid Test dan Contact Tracing Setelah Seorang Pegawainya Meninggal Akibat Covid-19

LAN Gelar Rapid Test dan Contact Tracing Setelah Seorang Pegawainya Meninggal Akibat Covid-19

Nasional
Seorang Pegawainya Meninggal Akibat Covid-19, LAN Tutup Kantor dan Berlakukan WFH

Seorang Pegawainya Meninggal Akibat Covid-19, LAN Tutup Kantor dan Berlakukan WFH

Nasional
Airlangga Minta GP Anshor Kampanyekan Bahaya Covid-19 Melalui Kearifan Lokal

Airlangga Minta GP Anshor Kampanyekan Bahaya Covid-19 Melalui Kearifan Lokal

Nasional
Mendagri: Kalau Ada Kekerasan di IPDN, Pelakunya akan Dipidana Tanpa Ampun

Mendagri: Kalau Ada Kekerasan di IPDN, Pelakunya akan Dipidana Tanpa Ampun

Nasional
Polri Catat Kenaikan Angka Kriminalitas Sebesar 10,37 Persen dalam Sepekan

Polri Catat Kenaikan Angka Kriminalitas Sebesar 10,37 Persen dalam Sepekan

Nasional
Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan Disiapkan, Jokowi: Berupa Denda atau Kerja Sosial

Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan Disiapkan, Jokowi: Berupa Denda atau Kerja Sosial

Nasional
Teka-teki Penerbitan Paspor untuk Djoko Tjandra

Teka-teki Penerbitan Paspor untuk Djoko Tjandra

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggota DPR dari Gerindra Disebut Teken Surat Pemecatan | 18 Lembaga Akan Dibubarkan Presiden

[POPULER NASIONAL] Anggota DPR dari Gerindra Disebut Teken Surat Pemecatan | 18 Lembaga Akan Dibubarkan Presiden

Nasional
Seorang Pegawai LAN Meninggal Akibat Covid-19

Seorang Pegawai LAN Meninggal Akibat Covid-19

Nasional
Kemenkes: Batasan Biaya Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Berlaku untuk Pasien Mandiri

Kemenkes: Batasan Biaya Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Berlaku untuk Pasien Mandiri

Nasional
Saat Pemerintah Akui Salah Gunakan Diksi New Normal...

Saat Pemerintah Akui Salah Gunakan Diksi New Normal...

Nasional
Mengenang Jenderal Hoegeng, Kapolri Jujur dan Teladan Bhayangkara...

Mengenang Jenderal Hoegeng, Kapolri Jujur dan Teladan Bhayangkara...

Nasional
PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X