Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulkifli: PAN Bukan Oposisi, melainkan Mitra Kritis Pemerintah

Kompas.com - 12/02/2020, 18:53 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, ia tak ingin PAN disebut pihak oposisi.

Namun, menurut Zulkifli, PAN akan menjadi mitra kritis terhadap pemerintah dan memberikan solusi terhadap persoalan bangsa.

"Saya mengatakan tadi jelas, kita tidak masuk isu oposisi. Kita akan jadi mitra yang kritis bisa menjadi memberikan solusi terhadap persoalan bangsa yang kita hadapi, jadi kalau masuk (koalisi pemerintah) tidak, oposisi tidak," kata Zulkifli di Hotel Claro, Kendari, Rabu (12/2/2020).

Baca juga: Zulkifli Hasan Sebut PAN Akan Rugi jika Ikuti PKS Jadi Oposisi

Zulkifli menyoroti bergabungnya Partai Gerindra ke koalisi pemerintahan serta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Menurut dia, PAN akan tetap pada posisinya seperti saat ini yaitu di luar pemerintah, tetapi membuka kerja sama dengan partai manapun untuk Pilkada 2020.

"Sekarang malah Pak Prabowo sudah jadi menhan kan, terus ditanya lagi tadi saya apakah nanti diajak mengirim, 'Ndak' saya bilang, cukup Pak Prabowo saja dari sana (koalisi pemerintah), Pak Prabowo sudah jadi menteri sudah ada satu lagi di sana, cukup. Saya (PAN) di luar saja," ujar dia.

Seperti diketahui, pada Pilpres 2019, PAN bergabung dengan PKS, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Namun, Pasangan Prabowo-Sandi gagal menang dalam Pilpres 2019 dan pasangan Jokowi- Ma'ruf keluar sebagai pemenang.

Adapun Partai Gerindra akhirnya memutuskan bergabung dengan koalisi pemerintah setelah berbagai pertemuan Prabowo Subianto ke para ketua umum partai koalisi pemerintah.

Baca juga: Tutup Kongres V PAN, Zulkifli Minta Maaf pada Amien Rais

Prabowo pun ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia dalam kabinet Indonesia Maju.

Hingga saat ini, partai tidak bergabung dengan koalisi pemerintah adalah PKS, Partai Demokrat dan PAN.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com