Menteri KLHK: RUU Omnibus Law Tetap Perhatikan Aspek Lingkungan

Kompas.com - 12/02/2020, 18:49 WIB
Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar di Kantor Kemenko-Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2019). Dian Erika/KOMPAS.comMenteri LHK Siti Nurbaya Bakar di Kantor Kemenko-Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup ( KLHK) Siti Nurbaya menegaskan rancangan undang-undang (RUU) omnibus law akan tetap memperhatikan aspek lingkungan.

Hal itu ia ungkapkan setelah mendampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ke DPR pada, Rabu (12/2/2020).

"Pada dasarnya perubahan atau penyesuaian dengan omnibus law ini tetap memperhatikan aspek lingkungan," kata Siti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Baca juga: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Ganti Nama Menjadi...

Siti menjelaskan, segala sesuatu yang berkaitan dengan sektor lingkungan dalam omnibus law tidak akan dibebankan pada pihak swasta.

Nantinya, kata dia, semua hal terkait lingkungan akan memiliki standar dari pemerintah.

"Tapi dia menjadi standar. Ketika menjadi standar dan tidak dipenuhi, dia kena juga. Jadi pada dasarnya kekuatan untuk menjaga kelestarian lingkungannya tetap," ungkapnya.

Baca juga: Surpres dan Draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Dikirim ke DPR

Sebelumnya, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Merah Johansyah menilai, Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law bisa berdampak buruk terhadap lingkungan hidup.

Menurut Merah, munculnya RUU Omnibus Law akan menganggu terutama di lingkungan tambang dan hutan di Indonesia.

"Menurut saya, rancangan Omnibus Law akan resmi melakukan pengusiran, peracunan dan akan membentuk pengungsian sosial ekologi kolosal di Indonesia karena akan adanya bencana lingkungan hidup di Indonesia," kata Merah dalam diskusi publik bertajuk 'Omnibus Law untuk Siapa?' di Kantor LBH Jakarta, Minggu (19/1/2020).

Baca juga: Menurut Aktivis, Omnibus Law Berdampak Buruk pada Lingkungan Hidup

Merah mengatakan, dalam RUU ini, akan ada penambahan pasal soal tidak adanya batas waktu untuk proyek tambang yang terintegrasi pemurnian.

"Ini akan enggak ada batas waktu, terutama yang terintegrasi dengan pemurnian atau hilirisasi. Biasanya kan ada batas waktu," ungkap dia.

RUU Omnibus Law juga akan menganggu lingkungan. Salah satunya hutan.

Hal itu, terlihat dari banyaknya pasal dalam undang-undang terkait lingkungan yang dihilangkan ketika tercipta Omnibus Law.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Bakal Gencar Kampanyekan Imbauan Jangan Mudik

Pemerintah Bakal Gencar Kampanyekan Imbauan Jangan Mudik

Nasional
PSHK: PP soal PSBB Tak Memadai untuk Percepatan Penanganan Covid-19

PSHK: PP soal PSBB Tak Memadai untuk Percepatan Penanganan Covid-19

Nasional
Ramai Penolakan Jenazah Pasien Covid-19, MUI Minta Pemerintah Beri Penjelasan ke Masyarakat

Ramai Penolakan Jenazah Pasien Covid-19, MUI Minta Pemerintah Beri Penjelasan ke Masyarakat

Nasional
IAKMI Ingatkan PSBB Harus Dilakukan Secara Tegas

IAKMI Ingatkan PSBB Harus Dilakukan Secara Tegas

Nasional
Cegah Covid-19, Ini Tantangan Orangtua Dampingi Anak Saat Diam di Rumah

Cegah Covid-19, Ini Tantangan Orangtua Dampingi Anak Saat Diam di Rumah

Nasional
Masyarakat Tak Dilarang Mudik Lebaran, tetapi Ada Syaratnya

Masyarakat Tak Dilarang Mudik Lebaran, tetapi Ada Syaratnya

Nasional
RUU Cipta Kerja Tetap Dibahas, PSHK Sesalkan DPR dan Pemerintah Abaikan Suara Publik

RUU Cipta Kerja Tetap Dibahas, PSHK Sesalkan DPR dan Pemerintah Abaikan Suara Publik

Nasional
Jokowi Sebut 3,6 Juta Orang Terdampak Wabah Covid-19 di DKI Akan Dapat Bansos

Jokowi Sebut 3,6 Juta Orang Terdampak Wabah Covid-19 di DKI Akan Dapat Bansos

Nasional
Jokowi Minta Tito Karnavian Tegur Kepala Daerah yang Blokir Jalan

Jokowi Minta Tito Karnavian Tegur Kepala Daerah yang Blokir Jalan

Nasional
Beri Target 2 Hari, Jokowi Minta Menkes Detailkan Syarat PSBB

Beri Target 2 Hari, Jokowi Minta Menkes Detailkan Syarat PSBB

Nasional
Tambah 16 Orang, RS Darurat Covid-19 Kemayoran Tangani 449 Pasien

Tambah 16 Orang, RS Darurat Covid-19 Kemayoran Tangani 449 Pasien

Nasional
Bendung Arus Mudik, Jokowi Minta Daerah Tak Buat Aturan Sendiri-sendiri

Bendung Arus Mudik, Jokowi Minta Daerah Tak Buat Aturan Sendiri-sendiri

Nasional
Soal Karantina Wilayah, Yusril Nilai Pemerintah Khawatir Tak Mampu Penuhi Kebutuhan Warga

Soal Karantina Wilayah, Yusril Nilai Pemerintah Khawatir Tak Mampu Penuhi Kebutuhan Warga

Nasional
Unicef: Beraktivitas di Rumah, Kesempatan Berkumpul Bersama Keluarga

Unicef: Beraktivitas di Rumah, Kesempatan Berkumpul Bersama Keluarga

Nasional
DPR Didesak Tunda Pembacaan Surpres Omnibus Law Cipta Kerja di Rapat Paripurna

DPR Didesak Tunda Pembacaan Surpres Omnibus Law Cipta Kerja di Rapat Paripurna

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X