Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Sidang MK, Denny Indrayana Singgung soal Lobi di Balik Revisi UU KPK

Kompas.com - 12/02/2020, 18:20 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengatakan, memaknai Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak cukup hanya dengan membaca risalah rapat paripurna pengesahan undang-undang.

Sebab, di balik rapat, ada proses lobi-lobi yang seharusnya dapat digunakan hakim sebagai pertimbangan pengambilan keputusan pengujian undang-undang tersebut.

Hal ini disampaikan Denny saat menjadi ahli dalam sidang pengujian Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (12/2/2020).

"Kita tidak hanya boleh melihat itu dari risalah sidang saja, tetapi bagaimana lobi-lobi di balik sidang itu dilakukan," kata Denny.

Baca juga: Denny Indrayana: Revisi UU KPK seperti Membunuh KPK

Denny mengatakan, sudah menjadi rahasia umum bahwa selalu ada proses negosiasi dan lobi dalam merumuskan pembentukan atau perbaikan undang-undang.

Namun, bukan pekerjaan yang mudah untuk menggali dan memunculkan hal tersebut sebagai fakta persidangan.

"Kami tidak punya instrumen itu, tetapi salah satu instrumen yang ada dalam hukum acara adalah keyakinan hakim," ujar Denny.

Baca juga: Denny Indrayana: Revisi UU KPK Bertentangan dengan Roh UUD 1945 

Oleh karena itu, menurut Denny, membaca revisi UU KPK tidak cukup hanya membaca pasal per pasal, tetapi juga membaca rekam jejak KPK dalam memberantas korupsi, niat sejumlah pihak untuk merevisi UU KPK, hingga perkembangan kasus korupsi sendiri.

"Ini yang tidak mudah, bagaimana kita memutuskan dan menyimpulkan bahwa revisi UU KPK memang diniatkan untuk menguatkan KPK, bukan meniadakan KPK," kata Denny.

Untuk diketahui, sejak direvisi pada September 2019, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK telah beberapa kali digugat ke Mahkamah Konstitusi.

Gugatan itu dimohonkan oleh sejumlah pihak, mulai dari pegiat antikorupsi, advokat, akademisi, hingga mantan petinggi KPK.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah dan Komisi I Sepakat Bentuk Panja Bahas Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan Indonesia dengan 5 Negara

Pemerintah dan Komisi I Sepakat Bentuk Panja Bahas Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan Indonesia dengan 5 Negara

Nasional
Menkominfo: Elaelo Akan Gantikan X Itu Tidak Benar

Menkominfo: Elaelo Akan Gantikan X Itu Tidak Benar

Nasional
PAN Senang jika PKS Gabung Koalisi Prabowo pada Pilkada Jakarta 2024

PAN Senang jika PKS Gabung Koalisi Prabowo pada Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Harap Pompanisasi Tingkatkan Produksi Padi hingga 1,3 Juta Ton di Jateng

Jokowi Harap Pompanisasi Tingkatkan Produksi Padi hingga 1,3 Juta Ton di Jateng

Nasional
Pejabat Kementan Patungan Rp 800 Juta untuk Firli Bahuri

Pejabat Kementan Patungan Rp 800 Juta untuk Firli Bahuri

Nasional
Lagi, Caleg Terpilih Lepas Kursi Dewan, Kali Ini Mirati Dewaningsih dari DPD

Lagi, Caleg Terpilih Lepas Kursi Dewan, Kali Ini Mirati Dewaningsih dari DPD

Nasional
15.120 Bungkus Minyak Goreng Murah Bakal Disebar ke Sejumlah Kelurahan di Jakarta

15.120 Bungkus Minyak Goreng Murah Bakal Disebar ke Sejumlah Kelurahan di Jakarta

Nasional
PKS Klaim Ditawari Posisi Cawagub DKI oleh KIM, Gerindra: Belum Ada Tawaran Resmi

PKS Klaim Ditawari Posisi Cawagub DKI oleh KIM, Gerindra: Belum Ada Tawaran Resmi

Nasional
Jokowi Sebut Kekeringan Panjang Diprediksi Terjadi Juli-Oktober 2024

Jokowi Sebut Kekeringan Panjang Diprediksi Terjadi Juli-Oktober 2024

Nasional
KPU Tunggu Irman Gusman Umumkan Diri sebagai Eks Napi Korupsi hingga 21 Juni

KPU Tunggu Irman Gusman Umumkan Diri sebagai Eks Napi Korupsi hingga 21 Juni

Nasional
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Disebut Minta SYL Bantu Kampungnya

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Disebut Minta SYL Bantu Kampungnya

Nasional
Ditanya Soal Pilkada Jateng, Jokowi: Tanyakan ke Partai Politik

Ditanya Soal Pilkada Jateng, Jokowi: Tanyakan ke Partai Politik

Nasional
Demokrat Tak Tahu Koalisi Prabowo Tawarkan Kursi Cawagub DKI ke PKS

Demokrat Tak Tahu Koalisi Prabowo Tawarkan Kursi Cawagub DKI ke PKS

Nasional
Koalisi Prabowo Tawarkan Cawagub Jakarta ke PKS, Pengamat: Upaya Memecah Koalisi Anies

Koalisi Prabowo Tawarkan Cawagub Jakarta ke PKS, Pengamat: Upaya Memecah Koalisi Anies

Nasional
Jokowi Siapkan Pompanisasi, Bagi-bagi Pompa Air untuk Tekan Impor Beras

Jokowi Siapkan Pompanisasi, Bagi-bagi Pompa Air untuk Tekan Impor Beras

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com