Denny Indrayana: Revisi UU KPK seperti Membunuh KPK

Kompas.com - 12/02/2020, 17:55 WIB
Pakar hukum tata negara Denny Indrayana memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Kemenko-Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat,Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019). Dian Erika/KOMPAS.comPakar hukum tata negara Denny Indrayana memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Kemenko-Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat,Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana mengatakan, memaknai Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi tidak bisa hanya dengan membaca bunyi pasal-pasal yang ada.

Memaknai UU KPK harus disertai dengan membaca sejarah pemberantasan korupsi dan rekam jejak serta niat merevisi UU KPK dari masa ke masa.

Jika cara demikian digunakan, menurut Denny, akan nampak bahwa UU KPK hasil revisi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Pernyataan ini Denny sampaikan saat menjadi ahli dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (12/2/2020).

"Membaca pasal-pasal, titik koma, membaca rekam jejak niat untuk mengubah UU KPK sejak lama, dan membaca geliat-geliat, anasir-anasir korupsi yang tidak pernah berhenti, kami sampai pada kesimpulan bahwa revisi UU KPK itu harus dimaknai bertentangan dengan semangat konstitusi, bertentangan dengan roh konstitusi yang disematkan di UUD 1945," kata Denny.

Baca juga: Denny Indrayana: Revisi UU KPK Bertentangan dengan Roh UUD 1945

Denny mengatakan, melihat catatan sejarah, KPK pernah mengalami upaya pelemahan yang waktu itu kerap disebut peristiwa "cicak lawan buaya".

Oleh karena itu, menurut Denny, ini bukan pertama kalinya lembaga antirasuah itu mati suri.

Sementara itu, melihat proses pembentukan atau revisi sebuah undang-undang, kata dia, menjadi bukan rahasia umum bahwa dalam proses tersebut sering terjadi fenomena lobi-melobi.

"Bukan rahasia umum bahwa ada negosiasi lobi pada rumusan suatu undang-undang," ujar Denny.

Oleh karenanya, melihat runutan-runutan kronologis revisi UU KPK, mencatat perdebatan-perdebatan yang ada selama proses revisi undang-undangnya, dan mencatat kasus-kasus yang mungkin mempengaruhi KPK, menurut Denny, dapat ditarik kesimpulan bahwa revisi UU KPK membunuh lembaga itu sendiri.

"Kami sampai pada kesimpulan revisi UU KPK pada dasarnya adalah politik hukum membunuh KPK," kata Denny.

Baca juga: Soal KPK Dilibatkan Revisi UU KPK, Laode: Pak Arteria Pasti Berbohong

Untuk diketahui, sejak direvisi pada September 2019, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK telah beberapa kali digugat ke Mahkamah Konstitusi.

Gugatan itu dimohonkan oleh sejumlah pihak, mulai dari pegiat antikorupsi, advokat, akademisi, hingga mantan petinggi KPK.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

YLKI: Rencana Pembukaan Kembali Mal pada 5 Juni Terlalu Gegabah

YLKI: Rencana Pembukaan Kembali Mal pada 5 Juni Terlalu Gegabah

Nasional
Wawancara Deddy Corbuzier dengan Siti, Ditjen PAS: Pintu Dikunci Dari Dalam

Wawancara Deddy Corbuzier dengan Siti, Ditjen PAS: Pintu Dikunci Dari Dalam

Nasional
Masyarakat Sumatera Utara yang Mudik Diimbau Tak Kembali ke Jakarta

Masyarakat Sumatera Utara yang Mudik Diimbau Tak Kembali ke Jakarta

Nasional
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Nasional
Komisi X Minta Ada Simulasi Protokol Kesehatan Sebelum Sekolah Dibuka

Komisi X Minta Ada Simulasi Protokol Kesehatan Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Cegah Penularan Covid-19, Gubernur Sumbar Minta Masyarakat Tak Kembali ke Perantauan

Cegah Penularan Covid-19, Gubernur Sumbar Minta Masyarakat Tak Kembali ke Perantauan

Nasional
Usai Idul Fitri, Kemenko Perekonomian Bersiap Pulihkan Ekonomi

Usai Idul Fitri, Kemenko Perekonomian Bersiap Pulihkan Ekonomi

Nasional
Tahap Pertama 'New Normal', Mal Dibuka dengan Jumlah Pengunjung Terbatas

Tahap Pertama "New Normal", Mal Dibuka dengan Jumlah Pengunjung Terbatas

Nasional
Cerita Sulitnya Mengumpulkan Mahasiswa untuk Melengserkan Soeharto...

Cerita Sulitnya Mengumpulkan Mahasiswa untuk Melengserkan Soeharto...

Nasional
UPDATE 26 Mei: Total 298 WNA di Indonesia Positif Covid-19

UPDATE 26 Mei: Total 298 WNA di Indonesia Positif Covid-19

Nasional
Dirujuk ke RSPAD karena Asma, Siti Fadilah Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Dirujuk ke RSPAD karena Asma, Siti Fadilah Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Nasional
UPDATE 26 Mei: Total 876 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19

UPDATE 26 Mei: Total 876 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19

Nasional
Jokowi: Tingkat Penularan Covid-19 di Beberapa Provinsi Menurun

Jokowi: Tingkat Penularan Covid-19 di Beberapa Provinsi Menurun

Nasional
340.000 Personel TNI-Polri Dikerahkan untuk Persiapan 'New Normal'

340.000 Personel TNI-Polri Dikerahkan untuk Persiapan "New Normal"

Nasional
Pengerahan TNI-Polri untuk Persiapan 'New Normal' Dilakukan di Empat Provinsi

Pengerahan TNI-Polri untuk Persiapan "New Normal" Dilakukan di Empat Provinsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X