Kompas.com - 12/02/2020, 17:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, Pemerintah Indonesia tidak akan memulangkan terduga teroris pelintas batas atau WNI yang terlibat ISIS.

Diketahui, mereka kini tersebar di beberapa negara di Timur Tengah.

"Pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan orang-orang yang ada di sana, ISIS eks WNI," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Baca juga: Wakil Ketua DPR Sebut Langkah Pemerintah Tak Pulangkan Eks ISIS Sesuai Konstitusi

Kalimat Presiden Jokowi itu pun mengundang tanya para wartawan.

Sebab, Kepala Negara mengatakan, "eks WNI". Artinya, mereka bukan lagi berkewarganegaraan Indonesia.

Meski demikian, saat wartawan bertanya kembali mengenai status kewarganegaraan mereka, apakah mereka saat ini masih berstatus WNI atau bukan, Presiden Jokowi tak berkomentar.

Baca juga: Tak Hanya Eks ISIS, Semua WNI Terduga Teroris Lintas Batas Tak Akan Dipulangkan

Ia kemudian menegaskan bahwa pemerintah lebih mengutamakan keamanan 260 juta rakyat Indonesia di Tanah Air daripada harus memulangkan 689 WNI teroris pelintas batas.

"Saya kira kemarin sudah disampaikan bahwa pemerintah punya tanggung jawab keamanan terhadap 260 juta penduduk Indonesia, itu yang kita utamakan," lanjut Presiden Jokowi.

Keputusan tidak akan memulangkan WNI terduga eks ISIS dan terduga teroris pelintas batas ke Indonesia mulanya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

Baca juga: Mahfud MD: Pemerintah Tak Ambil Langkah Hukum terhadap WNI Eks ISIS

Mahfud menyampaikan hal tersebut setelah mengikuti rapat tertutup bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020).

"Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris. Bahkan tidak akan memulangkan FTF (foreign terorist fighter) ke Indonesia," kata Mahfud.

Ia mengatakan, keputusan itu diambil lantaran pemerintah khawatir para terduga eks ISIS itu akan menjadi teroris baru di Indonesia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Kebut Rencana Rekrutmen Pengawas Pemilu di 4 Provinsi Baru Papua

Bawaslu Kebut Rencana Rekrutmen Pengawas Pemilu di 4 Provinsi Baru Papua

Nasional
Bawaslu Akui Harus Kreatif Awasi Politik Uang Lewat E-wallet

Bawaslu Akui Harus Kreatif Awasi Politik Uang Lewat E-wallet

Nasional
Terima Brevet Hiu Kencana, Kapolri Harap Bisa Berkontribusi Memajukan Kapal Selam TNI AL

Terima Brevet Hiu Kencana, Kapolri Harap Bisa Berkontribusi Memajukan Kapal Selam TNI AL

Nasional
Minat Investor Disebut Tinggi, Jokowi Perintahkan Area IKN Dibuka Lagi untuk Investasi

Minat Investor Disebut Tinggi, Jokowi Perintahkan Area IKN Dibuka Lagi untuk Investasi

Nasional
Pencarian Helikopter Jatuh di Bangka Belitung, Polri Temukan Sejumlah Serpihan

Pencarian Helikopter Jatuh di Bangka Belitung, Polri Temukan Sejumlah Serpihan

Nasional
Putri Candrawathi Terus Menangis sambil Karang Cerita Pembunuhan Brigadir J Sesuai Skenario Sambo

Putri Candrawathi Terus Menangis sambil Karang Cerita Pembunuhan Brigadir J Sesuai Skenario Sambo

Nasional
Evakuasi Gempa Cianjur, Polri Cari Korban Hilang yang Sempat Bergantung di Pohon

Evakuasi Gempa Cianjur, Polri Cari Korban Hilang yang Sempat Bergantung di Pohon

Nasional
Viral Benny Rhamdani Minta Izin Tempur Lawan Pengkritik Jokowi, Ini Penjelasannya

Viral Benny Rhamdani Minta Izin Tempur Lawan Pengkritik Jokowi, Ini Penjelasannya

Nasional
Jokowi Digugat, PTUN Diminta Batalkan Pengangkatan Pj Kepala Daerah

Jokowi Digugat, PTUN Diminta Batalkan Pengangkatan Pj Kepala Daerah

Nasional
Mensesneg Pratikno Antarkan Surpres Panglima TNI ke DPR

Mensesneg Pratikno Antarkan Surpres Panglima TNI ke DPR

Nasional
Puan Dorong 'Minimum Essential Force' Tahap III TNI Segera Dipenuhi

Puan Dorong "Minimum Essential Force" Tahap III TNI Segera Dipenuhi

Nasional
Jokowi Minta Investasi di IKN Dibuka Seluas-luasnya

Jokowi Minta Investasi di IKN Dibuka Seluas-luasnya

Nasional
Polisi Bubarkan Aksi Tolak RKUHP di CFD Jakarta, Wamenkumham: Saya Tidak Tanggapi soal Represi

Polisi Bubarkan Aksi Tolak RKUHP di CFD Jakarta, Wamenkumham: Saya Tidak Tanggapi soal Represi

Nasional
Bawaslu: Politik Uang Lewat E-wallet Akan Masuk Indeks Kerawanan Pemilu 2024

Bawaslu: Politik Uang Lewat E-wallet Akan Masuk Indeks Kerawanan Pemilu 2024

Nasional
Ketua dan Anggota Komisi I DPR Sebut Jokowi Tunjuk KSAL sebagai Calon Panglima TNI

Ketua dan Anggota Komisi I DPR Sebut Jokowi Tunjuk KSAL sebagai Calon Panglima TNI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.