Istana: Erick Thohir Akan Jawab soal 3 Wamen yang Rangkap Jabatan

Kompas.com - 12/02/2020, 16:47 WIB
Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/1/2020). KOMPAS.com/IhsanuddinJuru Bicara Presiden Fadjroel Rachman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/1/2020).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman enggan menanggapi soal adanya tiga wakil menteri yang rangkap jabatan sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara. Fadjroel meminta hal itu ditanyakan kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

"Itu ditanyakan ke Pak Erick Thohir saja karena beliau kan yang punya wilayah," kata Fadjroel di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Baca juga: Dipersoalkan, Ini Sederet Wamen Jokowi yang Rangkap Jabatan Komisaris BUMN

 

Tiga wakil menteri yang rangkap jabatan tersebut yakni; Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebagai Wakil Komisaris Utama PT PLN (Persero).

Fadjroel mengaku sudah berbicara dengan Erick Thohir setelah rangkap jabatan ketiganya dipersoalkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, ia memilih tak berkomentar dan menyerahkan kepada Erick untuk menjelaskan hal ini kepada media.

"Kemarin kita sudah diskusikan. Tadi sudah ngomong sama Pak Erick, Pak Erick yang jawab. Jangan semuanya ke Istana," kata dia.

Baca juga: Hakim MK: Kalau Tugasnya Berat, Kenapa Wamen Rangkap Jabatan?

 

Posisi komisaris BUMN yang dijabat oleh para Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Indonesia Maju sebelumnya jadi sorotan. Mengisi posisi di perusahaan pelat merah oleh pejabat setingkat Wamen dinilai sebagai rangkap jabatan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam sidang terkait uji materi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Hakim MK Suhartoyo mempertanyakan rangkap jabatan para wamen.

Saat itu, Suhartoyo mengaku kebingungan bagaimana tugas wamen yang sudah cukup berat namun masih mengurusi BUMN. Hal itu diutarakannya kepada Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Ardiansyah di Gedung MK, Senin (10/2/2020) lalu.

"Pak Ardianysah, tadi kan message itu untuk beban kerja kementerian yang berat dipandang perlu dibantu wamen, ini ada korelasinya. Kenapa justru para wamen diperbolehkan menjabat jabatan rangkap?" kata Suhartoyo.

Baca juga: Hakim MK: Kalau Tugasnya Berat, Kenapa Wamen Rangkap Jabatan?

Menurut Suhartoyo, secara regulasi, tak seharusnya ada pejabat di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi yang merangkap posisi di BUMN.

"Wamen ini sebagai pejabat negara atau bukan, kalau pejabat negara sebenarnya ada larangan-larangan untuk merangkap jabatan itu," kata Suhartoyo.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sempat Kesulitan Dapat RS Rujukan, 2 PDP Corona di Bantul Meninggal

Sempat Kesulitan Dapat RS Rujukan, 2 PDP Corona di Bantul Meninggal

Nasional
Pakar: Masker Bedah 3 Kali Lebih Efektif Cegah Penularan Virus

Pakar: Masker Bedah 3 Kali Lebih Efektif Cegah Penularan Virus

Nasional
Pembatasan Sosial Berskala Besar, Siapa Penanggung Kebutuhan Dasar Warga?

Pembatasan Sosial Berskala Besar, Siapa Penanggung Kebutuhan Dasar Warga?

Nasional
Peringati Hari Penyiaran Nasional, Televisi dan Radio Diminta Ikut Lawan Covid-19

Peringati Hari Penyiaran Nasional, Televisi dan Radio Diminta Ikut Lawan Covid-19

Nasional
Pembatasan Sosial Berskala Besar Bisa Dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah

Pembatasan Sosial Berskala Besar Bisa Dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah

Nasional
Masih Pakai Masker Kain untuk Cegah Virus? Simak Penjelasan Pakar...

Masih Pakai Masker Kain untuk Cegah Virus? Simak Penjelasan Pakar...

Nasional
Pembatasan Sosial Berskala Besar, Efektifkah Lawan Corona?

Pembatasan Sosial Berskala Besar, Efektifkah Lawan Corona?

Nasional
Pembatasan Sosial Berskala Besar Berhak Batasi Orang Keluar Masuk Suatu Daerah

Pembatasan Sosial Berskala Besar Berhak Batasi Orang Keluar Masuk Suatu Daerah

Nasional
Dipimpin Anis dan Fahri, Partai Gelora Resmi Daftar ke Kemenkumham

Dipimpin Anis dan Fahri, Partai Gelora Resmi Daftar ke Kemenkumham

Nasional
Perpanjang WFH, Jaksa Agung Minta Jajarannya Jaga Jarak dengan Medsos

Perpanjang WFH, Jaksa Agung Minta Jajarannya Jaga Jarak dengan Medsos

Nasional
Stigma Negatif Akan Menambah Beban Psikologis ODP akibat Covid-19

Stigma Negatif Akan Menambah Beban Psikologis ODP akibat Covid-19

Nasional
Mahfud Tegaskan Pemerintah Tak Berencana Terapkan Darurat Sipil

Mahfud Tegaskan Pemerintah Tak Berencana Terapkan Darurat Sipil

Nasional
Tantangan Mitigasi Covid-19 di Tengah Masyarakat Komunal, Agamis, Namun Pragmatis

Tantangan Mitigasi Covid-19 di Tengah Masyarakat Komunal, Agamis, Namun Pragmatis

Nasional
Antisipasi Covid-19, Pelunasan Biaya Haji Hanya Melalui Non-teller hingga 21 April

Antisipasi Covid-19, Pelunasan Biaya Haji Hanya Melalui Non-teller hingga 21 April

Nasional
Jadi Opsi Terakhir, Ini Penjelasan Darurat Sipil dalam Konteks Bencana

Jadi Opsi Terakhir, Ini Penjelasan Darurat Sipil dalam Konteks Bencana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X