Dikritik soal Lambatnya Reformasi Birokrasi, Ini Respons Sekjen Kemenag

Kompas.com - 12/02/2020, 16:08 WIB
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) Nur Kholis Setiawan saat keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/5/2019). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comSekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) Nur Kholis Setiawan saat keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nur Kholis membantah pernyataan Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily yang menyebut kementeriannya lambat dalam melakukan reformasi birokrasi.

Pernyataan itu bermula saat Ace mengkritik beberapa jabatan eselon pensiun namun belum diganti.

"Sebetulnya tidak lambat karena kami konsentrasi ketika mengisi formasi yang kosong dengan mutasi dulu," kata Nur Kholis dalam rapat dengar pendapat Komisi VIII DPR dengan Kementerian Agama, Rabu (12/2/2020).

Baca juga: Wakil Ketua Komisi VIII: Ada yang Salah dalam Reformasi Birokrasi di Kemenag

Nur Kholis menegaskan pihaknya selalu mengetahui data yang eselon yang akan pensiun.

Ia juga mengaku sudah memulai proses asesmen atau penilaian.

"Kami lakukan asesmen sebanyak 44 orang pada bulan Desember dan Januari yang lalu yang kemudian dikukuhkan sebanyak 12 tempat beberapa waktu yang lalu," ungkap Nur Kholis.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Yang nanti insya Allah di minggu-minggu yang akan datang atau hari Senin ya sebagai mana jadwal yang ditetapkan kita segera mengumumkan lelang untuk 19 formasi jabatan tinggi madya maupun jabatan tinggi pratama," ucap dia.

Baca juga: Sekjen Kemenag Akui Khilaf Pilih Plt Dirjen Bimas Katolik Beragama Islam

 

Sebelumnya, Ace menilai ada yang salah dengan reformasi birokrasi di Kementerian Agama.

"Ada yang salah dalam konteks reformasi birokrasi di tubuh kementerian agama," kata Ace.

Ia menyebut reformasi birokrasi di Kemenag terkesan lambat.

Salah satu contohnya dalam hal penggantian pejabat yang pensiun. Sampai sekarang pejabat yang pensiun tersebut belum ada penggantinya.

Menurut Ace, sebagai Sekretaris Jenderal, Nur Kholis seharusnya mengetahui sosok maupun kapan seorang pejabat akan pensiun.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X