Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jawab Tudingan KPK, MAKI Serahkan SKT 'Expired' ke Hakim

Kompas.com - 12/02/2020, 13:43 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meladeni jawaban Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan membawa bukti surat keterangan terdaftar (SKT) organisasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Bukti tersebut diserahkan kepada hakim tunggal Ratmoho sebagai bantahan atas jawaban KPK yang menganggap MAKI tidak mempunyai kedudukan hukum dalam permohonan praperadilan tersebut.

"Saya ajukan SKT dari Kementerian Dalam Negeri. Memang sudah expired. Tapi karena di undang-undang ormas sendiri sebenarnya tidak ada jangka waktu, ya tetap saya ajukan," ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2020).

Baca juga: Fakta Praperadilan MAKI soal Hasto: Disebut Tak Punya Legal Standing hingga Tanggapan Normatif KPK

Boyamin mengatakan, izin organisasinya sudah kadaluwarsa sejak 2017.

Ia mengaku sengaja tidak mengurus perpanjangan. Ia berdalih permohonan izin cukup satu kali saja.

"Mendaftar ya sudah sekali, nah kalau kemudian saya melanggar hukum, cabut saja, kan gitu," kata Boyamin Saiman.

Selain itu, MAKI juga menyerahkan dua bukti lainnya, yakni berupa penghentian penyidikan materiil dan bukti elektronik.

Boyamin menjelaskan, penyerahan bukti penghentian materiil diharapkan bisa jadi dasar hukum hakim.

Sedangkan bukti elektronik tersebut menjabarkan secara rinci peran kader PDI-P Harun Masiku, eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, advokat PDI-P Donny Tri Istiqomah, hingga staf Hasto bernama Saiful Bachri.

Baca juga: Persoalkan Legal Standing, KPK Minta Gugatan MAKI Digugurkan

Boyamin Saiman mengatakan, bukti elektronik tersebut juga memuat bantahan Saiful Bachri bahwa uang suap tersebut berasal dari Hasto.

"Waktu itu kan di-doorstop oleh wartawan, mengatakan asal dana dari Hasto, meskipun kemarin dibantah sendiri oleh Saiful Bachri. Bagi saya enggak apa-apa, itu kan apa pun pernah terucap," kata dia.

"Makanya saya tetap gugat ini meskipun Saiful Bachri sudah membantah kemarin, kan bisa saja ia di bawah tekanan," kata Boyamin.

Diberitakan sebelumnya, tim biro hukum KPK menyebut Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) tak memiliki legal standing atas gugatan praperadilan terhadap pimpinan dewan pengawas KPK.

Hal itu diungkapkan tim biro hukum KPK saat memberima jawaban gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2020).

Baca juga: Disebut KPK Tak Punya Legal Standing, Pihak MAKI: Kami Bukan Organisasi Abal-abal

"Tidak terdapat bukti bahwa MAKI telah dapat pengakuan dari Kemenhum HAM untuk berstatus ormas berbadan hukum," ujar anggota tim biro hukum KPK Natalia Kristanto.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengadilan Tinggi Batalkan Putusan Bebas Hakim MA Gazalba Saleh

Pengadilan Tinggi Batalkan Putusan Bebas Hakim MA Gazalba Saleh

Nasional
Singgung Konser Coldplay di Jakarta yang Hanya Sehari, Jokowi: Karena Perizinan Kita Ruwet

Singgung Konser Coldplay di Jakarta yang Hanya Sehari, Jokowi: Karena Perizinan Kita Ruwet

Nasional
Banyak Event Dibatalkan karena Alasan Keamanan, Jokowi: Tugasnya Polri Membuat Aman

Banyak Event Dibatalkan karena Alasan Keamanan, Jokowi: Tugasnya Polri Membuat Aman

Nasional
Polri: Kasus Bocah 13 Tahun Diduga Tewas Dianiaya Polisi Sedang Diusut Polda Sumbar

Polri: Kasus Bocah 13 Tahun Diduga Tewas Dianiaya Polisi Sedang Diusut Polda Sumbar

Nasional
Jokowi Lemas Saat Tahu Izin Berbelit-belit untuk Gelar MotoGP di Mandalika

Jokowi Lemas Saat Tahu Izin Berbelit-belit untuk Gelar MotoGP di Mandalika

Nasional
Jokowi Singgung Ada Kementerian Matikan Perizinan Online, Berujung Ditangkap KPK

Jokowi Singgung Ada Kementerian Matikan Perizinan Online, Berujung Ditangkap KPK

Nasional
Urus Izin Event Kini Pakai Online, Luhut: Tidak Ada Lagi Keluar H-1 Sebelum Acara

Urus Izin Event Kini Pakai Online, Luhut: Tidak Ada Lagi Keluar H-1 Sebelum Acara

Nasional
Luhut Sebut Perizinan Online Bakal Diterapkan untuk Tenaga Kerja Asing

Luhut Sebut Perizinan Online Bakal Diterapkan untuk Tenaga Kerja Asing

Nasional
Kapolri Pastikan Izin Penyelenggaraan 'Event' Tak Lagi Berbelit-belit

Kapolri Pastikan Izin Penyelenggaraan "Event" Tak Lagi Berbelit-belit

Nasional
'Baju yang Dikenakan Kaesang Itu Kekecilan kalau Hanya Sebatas Cawagub'

"Baju yang Dikenakan Kaesang Itu Kekecilan kalau Hanya Sebatas Cawagub"

Nasional
Jokowi: Betapa Sangat Beratnya Jadi Penyelenggara Event di Indonesia

Jokowi: Betapa Sangat Beratnya Jadi Penyelenggara Event di Indonesia

Nasional
Panglima TNI: Perancis Jamin Kelangsungan Suku Cadang Alutsista yang Dibeli RI

Panglima TNI: Perancis Jamin Kelangsungan Suku Cadang Alutsista yang Dibeli RI

Nasional
PKS Dinilai Nekat Usung Sohibul Iman jadi Cagub Jakarta, Kalah Jauh dari Anies-Ridwan Kamil

PKS Dinilai Nekat Usung Sohibul Iman jadi Cagub Jakarta, Kalah Jauh dari Anies-Ridwan Kamil

Nasional
Jokowi Singgung Konser Taylor Swift di Singapura, Beri Contoh soal Cepatnya Perizinan 'Event'

Jokowi Singgung Konser Taylor Swift di Singapura, Beri Contoh soal Cepatnya Perizinan "Event"

Nasional
Soal Rencana Anies Tukar Pikiran dengan Prabowo, Golkar: Semua Komunikasi Itu Baik

Soal Rencana Anies Tukar Pikiran dengan Prabowo, Golkar: Semua Komunikasi Itu Baik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com