Pilkada Solo Jadi Ujian bagi PDI-P, Antara Kader Instan dan Loyalitas Kader Inti

JAKARTA, KOMPAS.com – Pelaksanaan Pilkada Solo 2020 dinilai menjadi ujian besar bagi PDI Perjuangan.

Sebab, selain kader inti yang sudah berjuang lama untuk partai, ada kader instan yang kini tengah mencoba peruntungan untuk dicalonkan partai berlambang banteng itu.

Seperti diketahui, ada tiga kandidat yang mengikuti proses uji kepatutan dan kelayakan yang dilangsungkan DPP PDI Perjuangan di Jakarta, Senin (10/2/2020).

Mereka adalah Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo, Ketua DPRD Solo Teguh Prakosa, dan anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Pengamat: Jika Diusung PDI-P, Gibran Tak Perlu Berdarah-darah

Gibran baru bergabung dengan PDI Perjuangan pada 23 September 2019, seiring dengan keinginannya maju sebagai calon wali kota Solo.

Sementara itu, Teguh duduk sebagai pengurus DPC PDI Perjuangan sejak tahun 2000.

Adapun Purnomo pernah menjadi rival Jokowi-FX Hadi Rudyatmo saat Pilkada Solo 2004.

Ketika Jokowi mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada 2012 dan Rudy menggantikan posisinya sebagai Wali Kota Solo, Purnomo diajukan PDI Perjuangan sebagai Wakil Wali Kota Solo.

“Jika tradisi meritokrasi yang memprioritaskan kader inti (diusung sebagai calon wali kota, maka ini) adalah kemenangan PDI Perjuangan,” kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago kepada Kompas.com, Selasa (11/2/2020).

Menurut dia, selama ini yang kerap merusak proses kaderisasi internal partai politik yaitu diusungnya kader instan sebagai calon kepala daerah.

DPP parpol selalu memiliki dalih dalam mengusung kader instan tersebut, mulai dari aspek popularitas, logistik calon, hingga siapa orang di balik calon yang akan diusung.

Akibatnya pun panjang. Loyalitas kader menjadi pudar, sehingga muncul friksi di tingkat daerah.

Baca juga: Penjelasan PDI-P soal Puan Maharani Jadi Panelis Fit and Proper Test Pilkada Solo

Bila hal ini terjadi, menurut Pangi, tak jarang akan membuat dukungan dewan pimpinan daerah kepada dewan pimpinan pusat terbelah.

“Sehingga, DPP harus hati-hati dalam mengusung dan memutuskan. Lihat dan dengar suara akar rumput,” kata dia.

PDI Perjuangan, kata dia, bukan kali ini saja menghadapi persoalan serupa. Saat itu, DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta merekomendasikan nama Boy Sadikin sebagai calon gubernur DKI Jakarta.

Namun, DPP PDI Perjuangan justru berkata lain dan merekomendasikan nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon.

“Karena suara mereka merasa enggak didengar DPP, akhirnya Boy Sadikin memilih mundur dari kader PDI Perjuangan dan diikuti beberapa kader loyal dan militan lain. Siapa yang dirugikan? Tetap PDI Perjuangan sendiri karena kehilangan kader militan dan loyal hanya karena soal selera yang berbeda dan politik jangka pendek DPP,” ujar dia.