Periksa Eks Kepala Sekretariat DPP PDI-P, Ini yang Didalami KPK

Kompas.com - 11/02/2020, 21:10 WIB
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (30/1/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DPlt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (30/1/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Kepala Sekretariat DPP PDI Perjuangan, Irwanysah, Selasa (11/2/2020).

Ia diperiksa sebagai saksi untuk dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024.

"Penyidik mendalami keterangan saksi terkait dengan mekanisme pencalonan anggota legislatif dan PAW di DPP PDI-P," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Selasa malam.

Baca juga: KPK Buka Kemungkinan Tetapkan Tersangka Baru Kasus Harun Masiku

Selain memeriksa Irwansyah, penyidik KPK memeriksa dua tersangka kasus ini, yaitu eks anak buah Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Safeul dan eks anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridellina.

"Pada intinya masih didalami terkait dengan pemberian uang dan konfirmasi beberapa percakapan komunikasi," ujar Ali.

Ali mengatakan, KPK masih terus menjalankan penyidikan dalam kasus ini dengan menjadwalkan pemanggilan sejumlah saksi untuk diperiksa.

Penyidik, kata Ali, juga membuka kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus ini sepanjang didukung oleh bukti permulaan yang cukup.

"Pada prinsipnya bahwa memang tidak menutup kemungkinan bahwa adanya tersangka lain selain dari empat yang telah ditetapkan sebelumnya," kata Ali.

KPK menetapkan empat orang tersangka dalam kasus suap ini yaitu Komisioner KPU Wahyu Setiawan, eks caleg PDI-P Harun Masiku, eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, dan seorang pihak swasta bernama Saeful.

Baca juga: Eks Anak Buah Hasto Sebut Tak Ada Perintah dari PDI-P Suap Wahyu Setiawan

KPK menetapkan Wahyu sebagai tersangka karena diduga menerima suap setelah berjanji untuk menetapkan caleg PDI-P Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih melalui mekanisme PAW.

KPK menyebut Wahyu telah menerima uang senilai Rp 600 juta dari Harun dan sumber dana lainnya yang belum diketahui identitasnya.

 

Wahyu juga diduga meminta uang operasional sebesar Rp 900 juta untuk memuluskan niat Harun.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X