Menko PMK: Upaya Penurunan Stunting dan Kemiskinan Terkendala Data

Kompas.com - 11/02/2020, 14:58 WIB
Menteri Koordinator (Menko) Pembanbunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy di Kantor Kemenko Bidang PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (7/1/2020). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAMenteri Koordinator (Menko) Pembanbunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy di Kantor Kemenko Bidang PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, salah satu kendala yang dihadapi pemerintah untuk menurunkan stunting dan kemiskinan adalah persoalan data.

Ia mengatakan, harus ada evaluasi secara menyeluruh dan penyesuaian kebijakan agar tepat sasaran dalam penanganan masalah kemiskinan serta stunting.

"Soal data. Kami sepakat untuk segera mempercepat pembangunan satu data Indonesia, terutama untuk data kemiskinan dan stunting menjadi satu," kata Muhadjir seusai rapat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Kantor TNP2K, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020).

Baca juga: Jokowi Targetkan Angka Stunting Turun hingga 14 Persen

Satu Data Indonesia sendiri merupakan program yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 yang leading sector-nya adalah Badan Nasional Perencanaan Pembangunan (Bappenas).

Melalui program satu data tersebut, kata dia, maka pemerintah bisa menyelesaikan masalah lebih sistematis, serta targetnya pun terukur karena datanya sudah pasti.

Apalagi, kata dia, stunting selalu berbasis keluarga sehingga sumber datanya harus dipertajam.

Adapun data Badan Pusat Statistik (BPS) yang sudah ada bersifat umum dan harus dirinci lagi menjadi lebih detail.

"BPS kan hanya data statistik, kita perlu data yang merupakan perpaduan komplet antara data statistik dan geospasial," kata dia.

Baca juga: Wapres: Turunkan Stunting Hingga 14 Persen Berat, Kita Harus Kerja Keras

Dalam program Satu Data Indonesia itu, kata dia, pemutakhirannya tetap dilakukan BPS.

Sebab selama ini setiap kementerian memiliki data masing-masing sehingga dengan program tersebut bisa terlihat seluruh data dalam satu program.

Nantinya setiap kementerian akan memutakhirkan data masing-masing di program tersebut secara terus-menerus.

"Kita upayakan semua kementerian, mengacu pada satu data yang menjadi tanggung jawab Bappenas," kata dia.

Baca juga: Wapres Kumpulkan Sejumlah Menteri, Rapat Penurunan Kemiskinan dan Stunting 2024

Pemerintah sendiri menargetkan angka stunting turun menjadi 14 persen pada 2024. Sementara terkait angka kemiskinan, pemerintah menargetkan penurunan sebanyak 5 sampai 6 persen dari sebelumnya 9,22 persen per September 2019.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X