Survei IPO: Publik Anggap Kinerja Pemerintah di Bidang Pemberantasan Korupsi dan Penegakan HAM Menurun

Kompas.com - 10/02/2020, 13:40 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (kanan) memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (6/1/2020). Pada rapat kabinet terbatas tersebut presiden mengajukan tiga usulan dalam menuntaskan persoalan masalah gas untuk industri, salah satunya penghilangan jatah untuk pemerintah. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO APresiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (kanan) memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (6/1/2020). Pada rapat kabinet terbatas tersebut presiden mengajukan tiga usulan dalam menuntaskan persoalan masalah gas untuk industri, salah satunya penghilangan jatah untuk pemerintah. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, kinerja pemerintah di bidang pemberantasan korupsi dianggap mengalami penurunan.

Hal itu merujuk pada survei persepsi publik terhadap 100 hari masa kerja kabinet Indonesia Maju Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Berdasarkan kategori penilaian kinerja nasional, pemberantasan korupsi mengalami penurunan. Hal itu didukung suara 24 persen responden," ujar Dedi ketika dikonfirmasi Kompas.com, Senin (10/2/2020).

Baca juga: Survei IPO: Masyarakat Nilai Kinerja 3 Kementerian Koordinator Ini Buruk

Di sisi lain, kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum dan HAM juga dianggap menurun dengan persentase 19 persen dari total responden.

Berdasarkan survei IPO, persepsi atas Komitmen pemerintah pada dua bidang tersebut juga sejalan dengan persepsi publik atas kinerja kementerian yang mengampu persoalan itu, yakni Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Sebanyak 25 persen responden menilai kinerja Kemenkumham buruk dalam kurun waktu 100 hari pertama kinerja kabinet Indonesia Maju.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemenkumham menempati peringkat kedua setelah Kementerian Agama dengan persentase 27,5 persen.

Baca juga: Survei IPO, Ini Dua Menteri Jokowi dengan Kinerja Terburuk dan Kerap Bikin Gaduh

Dedi menjelaskan, proses pengambilan jawaban publik pada kategori penilaian kinerja menggunakan pertanyaan terbuka.

Hal ini bertujuan untuk tidak membatasi jawaban publik.

"Kemudian yang dipublikasikan (oleh IPO) adalah jawaban terbanyak. Misalnya, apa yang publik anggap menurun dari kinerja pemerintah? Kemudian dijawab A, B, C (jawaban responden)," tutur Dedi.

Baca juga: Survei IPO: Masyarakat Ingin Menteri-menteri Jokowi Ini Diganti

 

Dedi mengatakan, penilaian publik soal dua bidang tersebut relevan dengan data mengenai tingkat kepercayaan terhadap institusi, yakni Kemenkumham yang juga menurun.

Selain itu, menurut dia, publik percaya ada upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemilihan Komisioner KPK yang dianggap kontroversial.

"Salah satunya (mengembalikan kepercayaan publik) dengan memberi keleluasaan KPK bekerja, juga mengganti Menkumham dengan tokoh baru yang bukan berasal dari parpol, " tambah Dedi.

Survei IPO digelar pada 10 Januari - 31 Januari 2020.

Survei ini menggunakan teknik wellbeing purposive sampling (WPS) terhadap 1.600 responden.

Validitas data dengan metode ini berada dalam rentang minimim 94 persen dan maksimum dan maksimum 97 persen.

IPO sendiri adalah lembaga survei yang bergerak di bidang media, demokrasi dan isu gender sejak 2017 lalu.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 248.113 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,60 Persen

UPDATE: 248.113 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,60 Persen

Nasional
Ini Alasan Mengapa Kini Naik Pesawat Wajib Tes PCR

Ini Alasan Mengapa Kini Naik Pesawat Wajib Tes PCR

Nasional
Usai Jalani Pemeriksaan di KPK, Bupati Nonaktif Kuansing Andi Putra Resmi Ditahan

Usai Jalani Pemeriksaan di KPK, Bupati Nonaktif Kuansing Andi Putra Resmi Ditahan

Nasional
UPDATE 20 Oktober: Sudah Ada 109.796.866 Warga Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 20 Oktober: Sudah Ada 109.796.866 Warga Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE: Sebaran 914 Kasus Baru Covid-19, Jabar Tertinggi dengan 122

UPDATE: Sebaran 914 Kasus Baru Covid-19, Jabar Tertinggi dengan 122

Nasional
Percepat Pemulihan, Indonesia Tingkatkan Diplomasi Ekonomi dengan UEA dan Qatar

Percepat Pemulihan, Indonesia Tingkatkan Diplomasi Ekonomi dengan UEA dan Qatar

Nasional
UPDATE: 64.622.692 Orang Dapatkan Dosis Kedua Vaksin Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 64.622.692 Orang Dapatkan Dosis Kedua Vaksin Covid-19 di Indonesia

Nasional
Sebaran 16.376 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah dengan 2.161

Sebaran 16.376 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah dengan 2.161

Nasional
UPDATE 20 Oktober: Ada 6.706 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 20 Oktober: Ada 6.706 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Akan Ditahan Usai Jadi Tersangka, Bupati Kuansing Andi Putra Tiba di Gedung KPK

Akan Ditahan Usai Jadi Tersangka, Bupati Kuansing Andi Putra Tiba di Gedung KPK

Nasional
Menanti Proses Pemeriksaan Polisi terhadap Rachel Vennya...

Menanti Proses Pemeriksaan Polisi terhadap Rachel Vennya...

Nasional
Menteri PPPA Nilai Dugaan Asusila Kapolsek Parigi Moutong Rendahkan Martabat Perempuan

Menteri PPPA Nilai Dugaan Asusila Kapolsek Parigi Moutong Rendahkan Martabat Perempuan

Nasional
UPDATE 20 Oktober: Ada 16.376 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 Oktober: Ada 16.376 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Rayakan HUT ke-21, Indika Energy Perkuat Komitmen Netral Karbon

Rayakan HUT ke-21, Indika Energy Perkuat Komitmen Netral Karbon

Nasional
UPDATE: Bertambah 1.207, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.077.748

UPDATE: Bertambah 1.207, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.077.748

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.