Survei IPO: Publik Anggap Kinerja Pemerintah di Bidang Pemberantasan Korupsi dan Penegakan HAM Menurun

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, kinerja pemerintah di bidang pemberantasan korupsi dianggap mengalami penurunan.

Hal itu merujuk pada survei persepsi publik terhadap 100 hari masa kerja kabinet Indonesia Maju Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Berdasarkan kategori penilaian kinerja nasional, pemberantasan korupsi mengalami penurunan. Hal itu didukung suara 24 persen responden," ujar Dedi ketika dikonfirmasi Kompas.com, Senin (10/2/2020).

Baca juga: Survei IPO: Masyarakat Nilai Kinerja 3 Kementerian Koordinator Ini Buruk

Di sisi lain, kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum dan HAM juga dianggap menurun dengan persentase 19 persen dari total responden.

Berdasarkan survei IPO, persepsi atas Komitmen pemerintah pada dua bidang tersebut juga sejalan dengan persepsi publik atas kinerja kementerian yang mengampu persoalan itu, yakni Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Sebanyak 25 persen responden menilai kinerja Kemenkumham buruk dalam kurun waktu 100 hari pertama kinerja kabinet Indonesia Maju.

Kemenkumham menempati peringkat kedua setelah Kementerian Agama dengan persentase 27,5 persen.

Baca juga: Survei IPO, Ini Dua Menteri Jokowi dengan Kinerja Terburuk dan Kerap Bikin Gaduh

Dedi menjelaskan, proses pengambilan jawaban publik pada kategori penilaian kinerja menggunakan pertanyaan terbuka.

Hal ini bertujuan untuk tidak membatasi jawaban publik.

"Kemudian yang dipublikasikan (oleh IPO) adalah jawaban terbanyak. Misalnya, apa yang publik anggap menurun dari kinerja pemerintah? Kemudian dijawab A, B, C (jawaban responden)," tutur Dedi.

Baca juga: Survei IPO: Masyarakat Ingin Menteri-menteri Jokowi Ini Diganti

Dedi mengatakan, penilaian publik soal dua bidang tersebut relevan dengan data mengenai tingkat kepercayaan terhadap institusi, yakni Kemenkumham yang juga menurun.

Selain itu, menurut dia, publik percaya ada upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemilihan Komisioner KPK yang dianggap kontroversial.

"Salah satunya (mengembalikan kepercayaan publik) dengan memberi keleluasaan KPK bekerja, juga mengganti Menkumham dengan tokoh baru yang bukan berasal dari parpol, " tambah Dedi.

Survei IPO digelar pada 10 Januari - 31 Januari 2020.

Survei ini menggunakan teknik wellbeing purposive sampling (WPS) terhadap 1.600 responden.

Validitas data dengan metode ini berada dalam rentang minimim 94 persen dan maksimum dan maksimum 97 persen.

IPO sendiri adalah lembaga survei yang bergerak di bidang media, demokrasi dan isu gender sejak 2017 lalu.