Kompas.com - 10/02/2020, 13:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, kinerja pemerintah di bidang pemberantasan korupsi dianggap mengalami penurunan.

Hal itu merujuk pada survei persepsi publik terhadap 100 hari masa kerja kabinet Indonesia Maju Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Berdasarkan kategori penilaian kinerja nasional, pemberantasan korupsi mengalami penurunan. Hal itu didukung suara 24 persen responden," ujar Dedi ketika dikonfirmasi Kompas.com, Senin (10/2/2020).

Baca juga: Survei IPO: Masyarakat Nilai Kinerja 3 Kementerian Koordinator Ini Buruk

Di sisi lain, kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum dan HAM juga dianggap menurun dengan persentase 19 persen dari total responden.

Berdasarkan survei IPO, persepsi atas Komitmen pemerintah pada dua bidang tersebut juga sejalan dengan persepsi publik atas kinerja kementerian yang mengampu persoalan itu, yakni Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Sebanyak 25 persen responden menilai kinerja Kemenkumham buruk dalam kurun waktu 100 hari pertama kinerja kabinet Indonesia Maju.

Kemenkumham menempati peringkat kedua setelah Kementerian Agama dengan persentase 27,5 persen.

Baca juga: Survei IPO, Ini Dua Menteri Jokowi dengan Kinerja Terburuk dan Kerap Bikin Gaduh

Dedi menjelaskan, proses pengambilan jawaban publik pada kategori penilaian kinerja menggunakan pertanyaan terbuka.

Hal ini bertujuan untuk tidak membatasi jawaban publik.

"Kemudian yang dipublikasikan (oleh IPO) adalah jawaban terbanyak. Misalnya, apa yang publik anggap menurun dari kinerja pemerintah? Kemudian dijawab A, B, C (jawaban responden)," tutur Dedi.

Baca juga: Survei IPO: Masyarakat Ingin Menteri-menteri Jokowi Ini Diganti

 

Dedi mengatakan, penilaian publik soal dua bidang tersebut relevan dengan data mengenai tingkat kepercayaan terhadap institusi, yakni Kemenkumham yang juga menurun.

Selain itu, menurut dia, publik percaya ada upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemilihan Komisioner KPK yang dianggap kontroversial.

"Salah satunya (mengembalikan kepercayaan publik) dengan memberi keleluasaan KPK bekerja, juga mengganti Menkumham dengan tokoh baru yang bukan berasal dari parpol, " tambah Dedi.

Survei IPO digelar pada 10 Januari - 31 Januari 2020.

Survei ini menggunakan teknik wellbeing purposive sampling (WPS) terhadap 1.600 responden.

Validitas data dengan metode ini berada dalam rentang minimim 94 persen dan maksimum dan maksimum 97 persen.

IPO sendiri adalah lembaga survei yang bergerak di bidang media, demokrasi dan isu gender sejak 2017 lalu.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Hormati Putusan MK yang Batalkan Pembentukan Badan Peradilan Pilkada

Bawaslu Hormati Putusan MK yang Batalkan Pembentukan Badan Peradilan Pilkada

Nasional
Kerap Singgung soal Ekonomi Gelap di 2023, Jokowi: Itu Kondisi Dunia

Kerap Singgung soal Ekonomi Gelap di 2023, Jokowi: Itu Kondisi Dunia

Nasional
Mahfud Minta Polri Segera Tetapkan Tersangka Pelaku Kerusuhan Kanjuruhan

Mahfud Minta Polri Segera Tetapkan Tersangka Pelaku Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Mahfud Perintahkan Panglima TNI Sanksi dan Proses Hukum Prajurit yang Terlibat Tragedi Kanjuruhan

Mahfud Perintahkan Panglima TNI Sanksi dan Proses Hukum Prajurit yang Terlibat Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Petinggi TNI Temui Jokowi di Istana, Panglima Andika-KSAD Dudung Tampak Akrab

Petinggi TNI Temui Jokowi di Istana, Panglima Andika-KSAD Dudung Tampak Akrab

Nasional
Yenny Wahid Dideklarasikan PSI Jadi Cawapres 2024

Yenny Wahid Dideklarasikan PSI Jadi Cawapres 2024

Nasional
KPK Duga Rektor Unila Bikin Aturan Luluskan Mahasiswa Baru Atas Restunya

KPK Duga Rektor Unila Bikin Aturan Luluskan Mahasiswa Baru Atas Restunya

Nasional
PSI Deklarasikan Ganjar Capres 2024

PSI Deklarasikan Ganjar Capres 2024

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil: Jokowi Harus Minta Maaf kepada Korban Tragedi Kanjuruhan

Koalisi Masyarakat Sipil: Jokowi Harus Minta Maaf kepada Korban Tragedi Kanjuruhan

Nasional
KPAI Dorong Pemerintah Tetapkan Hari Berkabung Nasional Atas Tragedi Stadion Kanjuruhan

KPAI Dorong Pemerintah Tetapkan Hari Berkabung Nasional Atas Tragedi Stadion Kanjuruhan

Nasional
Hasil Investigasi-Rekomendasi Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan Akan Dilaporkan ke Presiden

Hasil Investigasi-Rekomendasi Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan Akan Dilaporkan ke Presiden

Nasional
Ini Daftar Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan, Ada Eks Jampidum hingga Eks Pengurus PSSI

Ini Daftar Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan, Ada Eks Jampidum hingga Eks Pengurus PSSI

Nasional
Ditanggung Pemerintah, Seluruh Biaya Perawatan Korban Tragedi Kanjuruhan Gratis

Ditanggung Pemerintah, Seluruh Biaya Perawatan Korban Tragedi Kanjuruhan Gratis

Nasional
Jokowi: Begitu Negara Dicap Tak Baik untuk Investasi, Enggak Akan Ada yang Datang

Jokowi: Begitu Negara Dicap Tak Baik untuk Investasi, Enggak Akan Ada yang Datang

Nasional
PKS Klaim Hubungan dengan Nasdem dan Demokrat Terjaga, meski Belum Tentukan Capres

PKS Klaim Hubungan dengan Nasdem dan Demokrat Terjaga, meski Belum Tentukan Capres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.