MKD Didesak Transparan Usut Penggerebekan yang Libatkan Andre Rosiade

Kompas.com - 10/02/2020, 11:02 WIB
Anggota DPR RI Andre Rosiade bersama tim Ditreskrimsus Polda Sumbar menggerebek prostitusi online di Padang, Minggu (26/1/2020) KOMPAS.COM/PERDANA PUTRAAnggota DPR RI Andre Rosiade bersama tim Ditreskrimsus Polda Sumbar menggerebek prostitusi online di Padang, Minggu (26/1/2020)
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com – Mahkamah Kehormatan Dewan diharapkan dapat terbuka dalam mengusut kasus penggerebekan pekerja seks komersial di Padang, Sumatera Barat, yang melibatkan anggota Fraksi Gerindra Andre Rosiade dalam proses penggerebekannya.

Salah satu pihak yang mendesak MKD untuk terbuka dalam pemeriksaan Andre Rosiade adalah Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM (PBH).

"Kami meminta kepada MKD secara transparan dan akuntabel melakukan pemeriksaan terhadap Andre Rosiade, terkait peristiwa penggerebekan atas dirinya bersama N kemudian oleh yang bersangkutan disanggah dengan alasan melakukan penjebakan,” kata Sekretaris Jenderal PBH Julius Ibrani kepada Kompas.com, Senin (10/2/2020).

Baca juga: Kontroversi Andre Rosiade, Anggota DPR yang Ikut Penggerebekan PSK

Menurut dia, kejahatan yang dituduhkan kepada N diawali dengan rencana yang diduga dilakukan Andre melalui temannya untuk memesan, menentukan harga serta memfasilitasi hotel.

Sehingga, Julius menilai, niat jahat dalam seluruh rangkaian kejahatan ini tidak berasal dari N.

N justru dianggap menjadi korban karena secara tidak sadar dipaksa untuk mempersalahkan dirinya sendiri.

"Ini bentuk self incrimination (tuduhan terhadap diri sendiri) yang melanggar hak asasi manusia N dan oleh sebab itu, secara hukum N tidak salah dan tidak dimintakan pertanggungjawaban pidana," ujarnya.

Baca juga: MK Gerindra Panggil Andre Rosiade, Klarifikasi soal Penggerebekan PSK

Wakil Ketua MKD Trimedya Pandjaitan sebelumnya menyatakan segera menggelar rapat membahas isu tersebut.

Trimedya mengatakan, pihaknya membuka opsi memanggil Andre untuk diperiksa, meski belum ada aduan dari masyarakat.

"Kami rapatkan dulu dan tidak menutup kemungkinan kami panggil," kata Trimedya, Kamis (6/2/2020).

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 247 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 8 Provinsi, DKI Catat 135

UPDATE: 247 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 8 Provinsi, DKI Catat 135

Nasional
Pekan Depan, DPR dan Pemerintah Mulai Bahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Pekan Depan, DPR dan Pemerintah Mulai Bahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Ini Saluran yang Disediakan Pemerintah untuk Bertanya soal PSBB

Ini Saluran yang Disediakan Pemerintah untuk Bertanya soal PSBB

Nasional
Tak Punya Wewenang Khusus Selama PSBB, Polri Fokus pada Maklumat Kapolri

Tak Punya Wewenang Khusus Selama PSBB, Polri Fokus pada Maklumat Kapolri

Nasional
Belum Maksimal, Pemerintah Diminta Benahi Penanganan Pandemi Covid-19

Belum Maksimal, Pemerintah Diminta Benahi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
UPDATE: Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 204 Orang

UPDATE: Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 204 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 12, Total 221 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

UPDATE: Tambah 12, Total 221 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

Nasional
UPDATE: Covid-19 di Indonesia Kini 2.738 Kasus, Bertambah 247

UPDATE: Covid-19 di Indonesia Kini 2.738 Kasus, Bertambah 247

Nasional
Kemenkes: Pasien Positif Covid-19 Hasil Screening di Puskesmas Bisa Isolasi Mandiri

Kemenkes: Pasien Positif Covid-19 Hasil Screening di Puskesmas Bisa Isolasi Mandiri

Nasional
Ini Strategi Relawan Gugus Tugas Percepat Penanganan Pandemi Covid-19

Ini Strategi Relawan Gugus Tugas Percepat Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Program Padat Karya Tunai Beri Upah Setiap Hari ke Pekerja

Jokowi Minta Program Padat Karya Tunai Beri Upah Setiap Hari ke Pekerja

Nasional
Warga Miskin di Jabodetabek Dapat Paket Sembako, Bukan BLT

Warga Miskin di Jabodetabek Dapat Paket Sembako, Bukan BLT

Nasional
Menlu Sebut 907 WNI Peserta Jamaah Tabligh Berada di Luar Negeri, Paling Banyak di India

Menlu Sebut 907 WNI Peserta Jamaah Tabligh Berada di Luar Negeri, Paling Banyak di India

Nasional
UI Kembangkan Ventilator Pasien Corona, Diklaim Lebih Murah dan Mudah

UI Kembangkan Ventilator Pasien Corona, Diklaim Lebih Murah dan Mudah

Nasional
Bantu Tangani Covid-19, UI Kembangkan Ventilator Transport Lokal Rendah Biaya

Bantu Tangani Covid-19, UI Kembangkan Ventilator Transport Lokal Rendah Biaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X