Menelusuri Jejak Keberpihakan Gus Dur terhadap Minoritas dan yang Tertindas…

Kompas.com - 10/02/2020, 08:17 WIB
Mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang juga Ketua Umum Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa menjawab pertanyaan di Kantor PBNU, Jakarta, Jumat (29/7/2005). Gus Dur bersama sejumlah tokoh lintas agama membentuk Aliansi Masyarakat Madani untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, ia meminta Mahkamah Agung segera menggelar sidang mengenai Ahmadiyah. KOMPAS/AGUS SUSANTOMantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang juga Ketua Umum Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa menjawab pertanyaan di Kantor PBNU, Jakarta, Jumat (29/7/2005). Gus Dur bersama sejumlah tokoh lintas agama membentuk Aliansi Masyarakat Madani untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, ia meminta Mahkamah Agung segera menggelar sidang mengenai Ahmadiyah.

SERANG, KOMPAS.com – Keberpihakan terhadap kelompok minoritas begitu melekat dengan sosok Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Satu dekade sejak wafat pada 30 Desember 2009 lalu, Gus Dur masih terus diingat sebagai pembela warga yang terdiskriminasi.

Romo Sutanta Ateng, seorang tokoh agama Buddha, mengenang andil Gus Dur dalam ‘membebaskan’ masyarakat keturunan Tionghoa.

Selama era Orde Baru, ekspresi identitas kebudayaan masyarakat Tionghoa terbelenggu karena adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat China.

Baca juga: Rayakan Imlek, PKB Kenang Jasa Gus Dur Hapus Diskriminasi

Melalui Inpres itu, Presiden Soeharto memerintahkan agar perayaan pesta agama atau adat istiadat etnis Tionghoa dilakukan dalam lingkungan keluarga dan tidak mencolok di depan umum.

Kemudian pada 17 Januari 2000, Gus Dur mencabut Inpres tersebut.

“Kita sangat bersyukur karena di zaman itu kita benar-benar merasakan keberpihakan Gus Dur kepada kita yang sebagian orang menganggap sebagai minoritas,” ujar Romo Sutanta saat menghadiri haul Gus Dur di Pondok Pesantren Al-Fathaniyah, Serang, Banten. (9/2/2020).

“Kalau saja tidak ada Gus Dur sudah jelas tidak bakal ada Imlek, kita juga tidak bisa merayakan Hari Raya Imlek, juga kebudayaan Tionghoa,” tutur dia.

Hal senada diungkapkan tokoh agama Konghucu, WS Rudi Gunawijaya. Ia mengatakan, warga Tionghoa bersyukur dapat merayakan Imlek secara terbuka, bahkan diakui secara resmi.

ca juga: PKB Janji Teruskan Perjuangan Gus Dur terhadap Hak-hak Warga Tionghoa

Setelah pencabutan Inpres Nomor 14 Tahun 1967, kemeriahan Imlek akhirnya bisa dirasakan di Indonesia.

Di era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri, Imlek dijadikan hari nasional. Sementara penetapan Imlek sebagai hari libur nasional baru dilakukan pada 2003.

“Kami orang Tionghoa sangat bersyukur sekali dengan diadakannya Imlek secara publik dan mengakui etnis tionghoa sebagai etnis resmi. Bahkan Gusdur terang-terangan bahwa ia adalah keturunan Tionghoa,” ucap Rudi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
Jaksa Pinangki: Saya Tetap Merasa Bersalah dan Tidak Pantas...

Jaksa Pinangki: Saya Tetap Merasa Bersalah dan Tidak Pantas...

Nasional
Cegah Skenario Terburuk Covid-19, Pemerintah Diminta Siap di Hilir dan Tegas di Hulu

Cegah Skenario Terburuk Covid-19, Pemerintah Diminta Siap di Hilir dan Tegas di Hulu

Nasional
Tindaklanjuti Rencana Menkes Soal Data Vaksinasi Covid-19, KPU Segera Gelar Rakornas

Tindaklanjuti Rencana Menkes Soal Data Vaksinasi Covid-19, KPU Segera Gelar Rakornas

Nasional
YLKI Nilai Komunikasi Publik Buruk Jadi Penyebab Ketidakpercayaan Masyarakat pada Vaksin

YLKI Nilai Komunikasi Publik Buruk Jadi Penyebab Ketidakpercayaan Masyarakat pada Vaksin

Nasional
Rumah Sakit Penuh, Ketum PERSI: Masyarakat, Tolong Kasihani Kami

Rumah Sakit Penuh, Ketum PERSI: Masyarakat, Tolong Kasihani Kami

Nasional
Menkes Perintahkan Rumah Sakit di Tiap Zona Covid-19 Tambah Kapasitas Tempat Tidur

Menkes Perintahkan Rumah Sakit di Tiap Zona Covid-19 Tambah Kapasitas Tempat Tidur

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Satgas: Kasus Aktifnya 100.000 Lebih

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Satgas: Kasus Aktifnya 100.000 Lebih

Nasional
Satgas Sebut Pemantauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Meningkat Selama PPKM

Satgas Sebut Pemantauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Meningkat Selama PPKM

Nasional
Masinton Pasaribu: Jika Pam Swakarsa Sama seperti 1998, Lebih Baik Dihentikan

Masinton Pasaribu: Jika Pam Swakarsa Sama seperti 1998, Lebih Baik Dihentikan

Nasional
Klaim Tak Ada Uang Diterima, Kuasa Hukum Minta Pinangki Dibebaskan dari Tuntutan

Klaim Tak Ada Uang Diterima, Kuasa Hukum Minta Pinangki Dibebaskan dari Tuntutan

Nasional
Kemenkes: Tercatat 1.600 Lebih Rumah Sakit yang Melaksanakan Layanan Covid-19

Kemenkes: Tercatat 1.600 Lebih Rumah Sakit yang Melaksanakan Layanan Covid-19

Nasional
Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19, Pertamedika Siapkan Ruang Isolasi hingga Hotel

Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19, Pertamedika Siapkan Ruang Isolasi hingga Hotel

Nasional
Epidemiolog: Data Pasien Covid-19 Meninggal Meningkat 3 Bulan Terakhir karena Kapasitas RS Sudah Penuh

Epidemiolog: Data Pasien Covid-19 Meninggal Meningkat 3 Bulan Terakhir karena Kapasitas RS Sudah Penuh

Nasional
UPDATE: Sebaran 11.948 Kasus Baru Covid-19, Jabar Tertinggi dengan 3.198

UPDATE: Sebaran 11.948 Kasus Baru Covid-19, Jabar Tertinggi dengan 3.198

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X