Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Cegah Stunting, Kemensos Kenalkan Program Sembako Murah

Kompas.com - 10/02/2020, 08:00 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kementerian Sosial (Kemensos) Andi ZA Dulung mengatakan, program Sembako Murah merupakan bentuk transformasi dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Hasil dari transformasi ini salah satunya adalah bertambahnya komoditas pangan yang diberikan, seperti ikan, daging, sayur-sayuran, dan buah-buahan setelah sebelumnya hanya beras dan telur.

Bantuan ini diharapkan dapat membantu memberikan asupan protein kepada keluarga yang masuk kategori miskin. Tujuannya adaah untuk mencegah stunting.

"Stunting dapat dicegah dimulai dari ibu hamil. Asupan gizinya harus dijaga agar bayinya sehat dan cerdas," kata Andi dalam sambutannya di BRI Veteran Selatan, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Baca juga: Cegah Stunting, Kemensos Salurkan Program Sembako Melalui e-Warong

Dia mengatakan itu dalam acara pengenalan dan penyaluran program Sembako Murah kepada 160 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di e-Warong Maraja, Makassar, Minggu, (9/2/2020).

Andi menambahkan, dengan banyaknya pilihan komoditas pangan ini, para KPM memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri kebutuhan pangan yang ingin dibelanjakan.

Caranya dengan mencairkan dana dari rekening bank BRI dan membelanjakannya di e-Warong, agen binaan dari BRI.

Lebih lanjut, Andi pun mengimbau kepada e-Warong agar menjual sayur-sayuran dan buah-buah dengan jenis yang lebih banyak.

Baca juga: Perkuat Peran Pekerja Sosial Indonesia, Kemensos Lakukan Ini

Menurutnya, hal tersebut penting untuk pemenuhan gizi kepada para keluarga miskin.

Terlebih, lanjutnya, masing-masing daerah memiliki keunggulan komoditasnya.

"Misalnya, bisa disepakati dengan pemilik e-Warong, bulan ini menjual kacang panjang. Bulan depan ganti dengan kacang merah," katanya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Selain bertambahnya bantuan komoditas pangan, program kali ini juga menambah nilai bantuan untuk uang yang semula Rp 110.000 per KPM menjadi Rp 150.000 per KPM.

Baca juga: Iuran BPJS Kesehatan Naik, Warga yang Tak Mampu Didaftarkan ke Kemensos

Untuk itu, Andi mengingatkan, uang (Rp 150.000) tersebut tidak boleh ditahan terlalu lama ketika sudah cair.

Sebab, jika mengendap terlalu lama di rekening, uang tersebut bisa kembali ke pemerintah.

Dia mengingatkan, untuk bulan Februari ini, dana bantuan tersebut akan cair pada 15 Februari.

"Ketika sudah cair jangan ditunda. Harus segera dibelanjakan, karena sistemnya e-wallet jadi enggak boleh disimpan. Dalam waktu tiga bulan harus segera dicairkan," jelasnya.

Baca juga: Cara Kemensos Sediakan Rumah bagi Fakir Miskin

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Agustinus Appang menjelaskan, angka kemiskinan di Sulsel turun menjadi 8,69 persen per Maret 2019.

Menurutnya masih banyak pekerjaan besar untuk menekan angka kemiskinan lebih besar lagi.

"Kami dari pemerintah daerah harus memberikan dukungan dengan menyiapkan tenaga untuk memonitoring aktivitas pembagian sembako," kata Agustinus.

Selain Andi, turut menyaksikan pembagian bantuan, di antaranya Anggota Komisi VIII DPR Samsu Niang, DPRD Kota Makassar, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Agustinus Appang, dan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Mukhtar Tahir.

Baca juga: Jokowi Targetkan Angka Stunting Turun hingga 14 Persen

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com