Soal Pemulangan WNI Terduga Teroris Lintas Batas, Istana: Jokowi Tak Ragu Ambil Keputusan

Kompas.com - 10/02/2020, 05:56 WIB
Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin usai sebuah diskusi di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (9/2/2020). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaTenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin usai sebuah diskusi di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (9/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin menegaskan, Presiden Joko Widodo tidak ragu dalam mengambil keputusan terkait wacana pemulangan WNI terduga teroris lintas batas.

"Ini memang butuh waktu, tidak bisa Presiden serta merta mengambil keputusan, tahapan-tahapan harus dibuat, tahapan-tahapan itu mesti dilewati," ," ujar Ngabalin di Jakarta, Minggu (9/2/2020), dikutip dari Antara.

"Percayalah bahwa Pemerintah dan Presiden Jokowi tidak ragu dalam mengambil keputusan melihat masalah ini," sambungnya.

Ngabalin mengatakan, Presiden harus tetap cermat dalam memandang persoalan tersebut.

Baca juga: Ketua MPR Nilai Pemulangan WNI Terduga Teroris Lintas Batas Bukan Prioritas

Sebab, ada sejumlah aspek yang harus dilihat dan menjadi pertimbangan sebelum mengambil keputusan, seperti aspek regulasi, hukum, hak asasi manusia (HAM), agama, dan juga moral.

Pemerintah, kata dia, juga harus melakukan pengecekan terhadap mereka yang termasuk di dalamnya WNI eks kombatan ISIS.

Menurutnya,  masih banyak dari mereka yang belum terdata dan terkonfirmasi keberadaannya.

"Tentu mereka ini tidak hanya ada di Suriah, mereka ada di Lebanon, Filipina, Turki, dan lainnya. Yang terkonfirmasi sekitar 600 sekian, yang lebih itu sekitar 1800 sekian orang yang tidak terkonfirmasi. Sebagai negara, sebagai Pemerintah tidak mungkin hanya memonitor dari jauh, tentu masih lakukan cek satu-satu. Kalau mereka di sana, siapa yang akan memberikan jaminan di Tanah Air?" kata dia.

Baca juga: Beda Pendapat Anggota Komisi I DPR dengan Komnas HAM soal Nasib WNI Eks ISIS

Oleh karena itu, Ngabalin mengatakan Pemerintah dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait untuk membahas persoalan ini secara komprehensif guna menghasilkan keputusan yang tepat.

"Saya katakan ini kan nanti dibahas pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, ada Pemerintah di dalamnya, kemudian nanti mereka akan membahas bersama-sama bersama Pak Wapres, karena keputusan akhirnya nanti ada pada Presiden," ujar Ngabalin.

Halaman:


Sumber Antara
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
Masyarakat Diminta Bersikap Sempurna Saat Pengibaran Merah Putih di Istana

Masyarakat Diminta Bersikap Sempurna Saat Pengibaran Merah Putih di Istana

Nasional
Awas, Ada Sarang Burung Walet Palsu Berbahan Bihun

Awas, Ada Sarang Burung Walet Palsu Berbahan Bihun

Nasional
Marak Klaim Obat Covid-19, Kemenristek Imbau Masyarakat Cermati 3 Hal

Marak Klaim Obat Covid-19, Kemenristek Imbau Masyarakat Cermati 3 Hal

Nasional
Satgas Covid-19 Akui Kemampuan Contact Tracing Masih Rendah

Satgas Covid-19 Akui Kemampuan Contact Tracing Masih Rendah

Nasional
Tak Ikuti Saran Kemenkes, KPU Bakal Beri Sarung Tangan ke Pemilih di TPS

Tak Ikuti Saran Kemenkes, KPU Bakal Beri Sarung Tangan ke Pemilih di TPS

Nasional
Partai Berkarya Kubu Tommy Soeharto Akan Tempuh Jalur Hukum Terkait SK Kemenkumham

Partai Berkarya Kubu Tommy Soeharto Akan Tempuh Jalur Hukum Terkait SK Kemenkumham

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X