Beda Pendapat Anggota Komisi I DPR dengan Komnas HAM soal Nasib WNI Eks ISIS

Kompas.com - 10/02/2020, 05:06 WIB
Anggota Komisi I DPR Fraksi Nasdem Willy Aditya (tengah) dalam diskusi di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (9/2/2020). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaAnggota Komisi I DPR Fraksi Nasdem Willy Aditya (tengah) dalam diskusi di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (9/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Willy Aditya mengatakan, wacana pemulangan warga negara Indonesia eks anggota Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) tak bisa disikapi secara sepotong-sepotong.

Menurut dia, WNI mana pun yang dengan sengaja meninggalkan Tanah Air untuk bergabung bersama ISIS, punya tujuan yang sama yaitu untuk berperang di sebuah negara.

Oleh karena itu, tak bisa dikelompokkan antara yang aktif sebagai ISIS dengan yang hanya menjadi pendukung.

Apalagi, pada dasarnya terorisme adalah kejahatan kemanusiaan.

"Jangan kemudian kita memisahkan yang aktif efektif jadi pembangkang, dengan ini perempuan dan anak jadi support system yang terpapar oleh sebuah ideologi tertentu, jangan berpikir seperti itu," kata Willy dalam sebuah diskusi di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (9/2/2020).

Baca juga: Komnas HAM Sebut RI Tak Punya UU Hilangkan Kewarganegaraan, Juga untuk Eks ISIS

Willy mengatakan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012, seseorang yang berpindah ke negara tertentu akan gugur kewarganegaraannya sebagai WNI.

Apalagi jika orang tersebut sudah meninggalkan negaranya dalam waktu yang lama, bahkan sampai 5 tahun tanpa ada kejelasan administratif.

Oleh karena itu, alih-alih memulangkan 600 WNI eks anggota ISIS, menurut Willy, momentum ini justru seharusnya digunakan oleh pemerintah untuk melakukan kontrapropaganda guna menekan angka radikalisme.

"Kalian kalau mau macam-macam, kalau hanya sekadar proses membela hal-hal tertentu ini akibatnya, kalian akan kehilangan kewarganegaraan, terlunta-lunta," kata dia.

Baca juga: Soal Wacana Pemulangan WNI Eks ISIS, Komnas HAM: Pemerintah Harus Urus

Tak sama

Berbeda dengan Willy, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan bahwa tidak semua WNI yang pernah bergabung dengan ISIS punya rekam jejak yang sama.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Besok, Pemkot Bogor Lakukan Simulasi Rencana Karantina Wilayah

Besok, Pemkot Bogor Lakukan Simulasi Rencana Karantina Wilayah

Nasional
Begini Gambaran Karantina Wilayah Menurut Mahfud MD

Begini Gambaran Karantina Wilayah Menurut Mahfud MD

Nasional
Wali Kota: Pejabat Pemkot Bekasi Positif Covid-19,  Sempat Didiagnosa Tifus

Wali Kota: Pejabat Pemkot Bekasi Positif Covid-19, Sempat Didiagnosa Tifus

Nasional
Mahfud MD: DKI Kirim Surat kepada Presiden Minta Karantina Wilayah

Mahfud MD: DKI Kirim Surat kepada Presiden Minta Karantina Wilayah

Nasional
Covid-19 Mewabah, DPR Tetap Gelar Rapat Paripurna Senin Besok

Covid-19 Mewabah, DPR Tetap Gelar Rapat Paripurna Senin Besok

Nasional
Pandemi Covid-19, Perppu Penundaan Pilkada 2020 Dinilai Penuhi Syarat untuk Diterbitkan

Pandemi Covid-19, Perppu Penundaan Pilkada 2020 Dinilai Penuhi Syarat untuk Diterbitkan

Nasional
KPU Disebut Tak Punya Kewenangan Tunda Penyelenggaraan Pilkada 2020

KPU Disebut Tak Punya Kewenangan Tunda Penyelenggaraan Pilkada 2020

Nasional
Pemerintah: Lindungi yang Sakit Covid-19, Jangan Distigmatisasi...

Pemerintah: Lindungi yang Sakit Covid-19, Jangan Distigmatisasi...

Nasional
Soal Skema Penutupan Jalan di DKI, Korlantas: Tunggu Kebijakan Pemerintah

Soal Skema Penutupan Jalan di DKI, Korlantas: Tunggu Kebijakan Pemerintah

Nasional
Dompet Dhuafa Produksi dan Distribusikan Bilik Disinfektan ke RSD Wisma Atlet

Dompet Dhuafa Produksi dan Distribusikan Bilik Disinfektan ke RSD Wisma Atlet

Nasional
Melalui Ngaji Online Bareng, Taqy Malik dan Fathur Ajak Masyarakat Berdonasi

Melalui Ngaji Online Bareng, Taqy Malik dan Fathur Ajak Masyarakat Berdonasi

Nasional
Dampak Wabah Covid-19, KPU Buka Opsi Tunda Pilkada 2020 Selama 1 Tahun

Dampak Wabah Covid-19, KPU Buka Opsi Tunda Pilkada 2020 Selama 1 Tahun

Nasional
Ini Sebaran Pasien Positif Covid-19 di 30 Provinsi per 29 Maret

Ini Sebaran Pasien Positif Covid-19 di 30 Provinsi per 29 Maret

Nasional
Rumah Sakit Diprioritaskan bagi Pasien Covid-19 yang Tak Mungkin Isolasi Mandiri

Rumah Sakit Diprioritaskan bagi Pasien Covid-19 yang Tak Mungkin Isolasi Mandiri

Nasional
Yurianto: Pemeriksaan Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 6.500 Orang

Yurianto: Pemeriksaan Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 6.500 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X