Ketua MPR Nilai Pemulangan WNI Terduga Teroris Lintas Batas Bukan Prioritas

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan pemerintah bahwa pemulangan WNI yang merupakan terduga teroris lintas batas, khususnya mantan anggota kelompok teror ISIS, bukanlah program prioritas pemerintah.

"Masyarakat sepertinya lebih mendambakan terjaganya stabilitas keamanan dan ketertiban umum," kata Bambang Soesatyo, melalui keterangan tertulis, Minggu (9/2/2020).

"Sedangkan komunitas pengusaha berharap pemerintah all out mengeliminasi semua hambatan berbisnis. Pada dua agenda inilah hendaknya pemerintah berfokus," ucap Bambang.

Ia menambahkan, jika pemerintah tidak siap untuk mengantisipasi ekses negatif yang mungkin timbul akibat kepulangan WNI terduga teroris lintas batas, sebaiknya segera mengambil keputusan dan menghentikan wacana pemulangan tersebut.

Baca juga: Komnas HAM Nilai Keputusan soal WNI Eks ISIS Harus Punya Landasan Hukum

Sebab, menurut dia, jika polemik pemulangan WNI yang sebagian besar eks kombatan ISIS itu terus dibiarkan menjadi bola liar, berpotensi merusak kondusivitas di dalam negeri.

Ia menilai, masalah terorisme masih menjadi persoalan serius hingga saat ini.

Peristiwa penusukan yang dialami mantan Menko Polhukam Wiranto harus dilihat sebagai bukti nyata ancaman itu.

Bahkan, sepanjang bulan Desember 2019, Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri masih melakukan penangkapan sejumlah terduga teroris di Yogyakarta, Papua, Aceh hingga Kota Bima di NTB.

Baca juga: Menurut Istana, Wacana Pemulangan WNI Eks ISIS Bukan Hal Gampang

Ia menambahkan, jika hendak memulangkan para WNI terduga teroris lintas batas, pemerintah harus benar-benar bisa menyiapkan program deradikalisasi yang kuat.

"Pemerintah harus sudah benar-benar siap untuk melakukan cuci otak dengan nilai-nilai Pancasila atau deradikalisasi jika memutuskan menerima kepulangan WNI eks kombatan ISIS," kata politisi Partai Golkar itu.

"Pemerintah juga harus berhitung dengan cermat. Sebab, wacana ini mestinya dikaitkan dengan fakta tentang ancaman nyata dari sel-sel teroris di dalam negeri," ucap Bambang.

Ia menambahkan, jika pemerintah tidak siap dengan program deradikalisasi yang matang dan cermat, akan sangat riskan menerima kehadiran para WNI itu, terutama eks kombatan ISIS.

Baca juga: Kisah Nada Fedulla, WNI Eks ISIS yang Tak Tahu Dibawa Ayahnya ke Suriah

Artinya, memulangkan 660 WNI itu tentu saja akan menambah dan membuat masalah semakin pelik.

"Bisa dipastikan bahwa deradikalisasi terhadap mereka menjadi sangat tidak mudah, karena mereka secara sepihak sudah mencampakkan status WNI-nya," ujar Bambang.

Menurut dia, harus ada program khusus deradikalisasi yang matang dan parameter yang jelas jika pemerintah ingin memulangkan mereka.

"Sehingga, mereka bisa kembali lagi kepada nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kebangsaan serta nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara," tuturnya.