Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P Sebut Susunan Kabinet Jokowi-Ma'ruf Tak Ideal

Kompas.com - 08/02/2020, 12:12 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon mengkritik susunan kabinet Presiden Joko Widodo pada periode kedua pemerintahannya.

Ia menilai susunan kabinet saat ini tak ideal dan menyayangkan sikap Jokowi menempatkan anggota kabinet yang tidak sesuai dengan keahlian.

"(Susunan) Kabinet ini juga bukan yang the dream team. Ada yang tidak ada urusannya, tetapi ada di situ (penempatan)," ujar Effendi dalam diskusi bertajuk '100 Hari Kabinet Jokowi-Ma'ruf' di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020).

Baca juga: Polemik Desa Fiktif di 100 Hari Pertama Jokowi-Maruf...

Effendi kemudian diminta memberikan contoh penempatan anggota kabinet yang tidak proporsional itu.

Namun, ia tidak menjawab secara spesifik.

"Contohnya? Ya banyaklah. Hampir semua seperti itu. Di satu titik dipasang awak yang tidak (sesuai) dengan posisinya. Dokter jadi ahli mesin, ahli mesin jadi dokter bedah," lanjutnya.

Baca juga: 100 Hari Jokowi-Maruf: Eksperimen Membangun Dinasti Politik...

Effendi pun mempertanyakan mengapa Jokowi masih menoleransi penempatan susunan kabinet yang disebutnya tidak pas.

Bahkan, dia menyebut kabinet Jokowi-Ma'ruf terdiri dari kelompok-kelompok tertentu.

"Jadi seperti ada geng-gengan tersendiri. Misalnya KSP gengnya si ini, lalu yang lain gengnya siapa," katanya.

Baca juga: 100 Hari Jokowi-Maruf, Pelemahan KPK Dinilai Semakin Terasa...

Menurut dia, kondisi ini membuat jalannya pemerintahan menjadi tidak efektif.

Padahal, di periode kedua pemerintahannya Jokowi sudah memiliki modal politik yang baik, yakni berhasil merangkul oposisi.

Effendi menilai, kondisi ini sebenarnya mendukung stabilitas politik yang baik.

"Ini menjadi modal utama, sekaligus menegaskan legalitas kemenangan politik Jokowi yang meraih (lebih dari) 50 persen (dalam pemilu)," tutur anggota Komisi I DPR ini.

Namun, Effendi melihat kekuatan ini justru saat ini semakin berkurang.

"Apakah modal tadi sudah dimanfaatkan secara maksimal? Malah ini (semakin) berkurang lagi sebab susunan kru yang ada di kabinet Jokowi," tambahnya.

Baca juga: Ini Kata Hasto Kristiyanto soal 100 Hari Pemerintahan Jokowi-Maruf

Diberitakan, pemerintahan Joko Widodo- Ma'ruf Amin telah berjalan selama 100 hari pada hari ini, Senin (27/1/2020).

Adapun, 100 hari Jokowi-Ma'ruf terhitung sejak pasangan itu menjabat setelah dilantik pada 20 Oktober 2019.

Hari pelantikan itu sekaligus terhitung sebagai hari pertama mereka.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com