Jawab Kritik ICW soal Pelemahan, KPK: Pimpinan Baru Kerja Dua Bulan

Kompas.com - 07/02/2020, 21:15 WIB
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri usai konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (30/1/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DPlt Juru Bicara KPK Ali Fikri usai konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (30/1/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menanggapi kritik dari pihak Indonesia Corruption Watch yang menyebut KPK lemah dalam menangani kasus dugaan korupsi seperti kasus Harun Masiku.

Menurut Ali, penilaian tersebut terburu-buru karena pimpinan KPK peridoe 2019-2024 baru bekerja selama kurang-lebih dua bulan sejak dilantik pada 20 Desember 2019 lalu.

"Itu hak dari siapa pun yang bisa berpendapat, tapi tentunya kita harus memahami juga saat ini kan kerja KPK khususnya pimpinan yang baru ini hampir bulan kedua," kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (7/2/2020).

Baca juga: KPK Lemah Dinilai Terbukti, ICW Bandingkan Zaman SBY dengan Jokowi

Ali menegaskan, KPK tetap bekerja meskipun kaburnya Harun Masiku masih menjadi tunggakan yang mesti dituntaskan oleh KPK.

Ali menyebut, kerja KPK itu dibuktikan lewat penetapan 10 tersangka kasus dugaan korupsi jalan di Bengkalis dan penetapan 14 anggota DPRD Sumatera Utara sebagai tersangka kasus suap.

Oleh karena itu, Ali menilai, kritik yang dilontarkan ICW subyektif. 

"Artinya bahwa keseriusan untuk menuntaskan kasus-kasus yang sudah berjalan itu ada, bahwa dinilai kemudian kesusahan kepayahan dan sebagainya, itu subjektivitas dari yang berpendapat saya kira," ujar Ali.

Peneliti Indonesia Corruption Watch menilai, dugaan pelemahan KPK terbukti menyusul munculnya kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu caleg PDI Perjuangan Harun Masiku.

Baca juga: KPK Periksa Riezky Aprilia, Anggota DPR yang Hendak Digeser oleh Harun Masiku

Peneliti ICW Tama S Langkun menyebut KPK terkesan tidak menggigit dalam menangani kasus Harun, berbeda dengan KPK yang tetap garang ketika menangani kasus para kader Partai Demokrat pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Cerita KPK melawan rezim yang korup, pelaku korupsi yang berdasarkan dari penguasa, bukan sekali dua kali. Zaman Pak SBY ada partai Demokrat yang diproses toh enggak ada masalah, meskipun ada riak. Kenapa sekarang begitu sulit?" kata Tama usai diskusi di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, Jumat sore.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tim DVI Polri Imbau Masyarakat Beri Data Lebih Banyak soal Korban SJ 182

Tim DVI Polri Imbau Masyarakat Beri Data Lebih Banyak soal Korban SJ 182

Nasional
BNPB Akan Beri Bantuan Dana untuk Perbaikan Rumah Warga Korban Gempa Sulawesi Barat

BNPB Akan Beri Bantuan Dana untuk Perbaikan Rumah Warga Korban Gempa Sulawesi Barat

Nasional
Kepala BNPB Minta Warga di Wilayah Terdampak Gempa Sulawesi Barat Tak Terpengaruh Hoaks

Kepala BNPB Minta Warga di Wilayah Terdampak Gempa Sulawesi Barat Tak Terpengaruh Hoaks

Nasional
Jubir Vaksin: OTG Tetap Bisa Divaksin Covid-19

Jubir Vaksin: OTG Tetap Bisa Divaksin Covid-19

Nasional
Hari ke-9, Tim DVI Polri Terima 188 Kantong Jenazah Korban Sriwijaya SJ-182

Hari ke-9, Tim DVI Polri Terima 188 Kantong Jenazah Korban Sriwijaya SJ-182

Nasional
PMI Kirim 10 Unit Truk Tangki Air Bersih untuk Korban Gempa Sulbar

PMI Kirim 10 Unit Truk Tangki Air Bersih untuk Korban Gempa Sulbar

Nasional
Listyo Sigit, Calon Tunggal Kapolri dan Peta Dukungan di Parlemen

Listyo Sigit, Calon Tunggal Kapolri dan Peta Dukungan di Parlemen

Nasional
BNPB: Banjir dan Longsor di Manado, 500 Jiwa Mengungsi, 5 Orang Tewas

BNPB: Banjir dan Longsor di Manado, 500 Jiwa Mengungsi, 5 Orang Tewas

Nasional
UPDATE Data BNPB: Korban Meninggal Longsor Sumedang 28 Orang

UPDATE Data BNPB: Korban Meninggal Longsor Sumedang 28 Orang

Nasional
UPDATE 17 Januari: Bertambah di Inggris dan Kuwait, Total 2.816 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE 17 Januari: Bertambah di Inggris dan Kuwait, Total 2.816 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Periksa Dirut RS Ummi, Polisi: Awalnya Dikatakan Sakit, Ternyata Sehat

Periksa Dirut RS Ummi, Polisi: Awalnya Dikatakan Sakit, Ternyata Sehat

Nasional
DPR RI Soroti Penolakan Digitalisasi Aksara Jawa oleh Lembaga Internet Dunia

DPR RI Soroti Penolakan Digitalisasi Aksara Jawa oleh Lembaga Internet Dunia

Nasional
Listyo Sigit Minta Wejangan ke Sejumlah Mantan Kapolri

Listyo Sigit Minta Wejangan ke Sejumlah Mantan Kapolri

Nasional
BNPB: Jumlah Korban Meninggal Gempa Majene 56 Orang

BNPB: Jumlah Korban Meninggal Gempa Majene 56 Orang

Nasional
Jokowi Teken Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X