Tandatangani Nota Kesepahaman, Menteri KKP dan Kapolri Berbalas Pantun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meningkatkan kerja sama dengan penandatanganan nota kesepahaman terkait sinergitas pengamanan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan di Gedung Mina Bahari IV, Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2020).

Hal menarik dalam penandatanganan itu, Menteri KKP Edhy Prabowo dan Kapolri Jenderal Idham Azis berbalas pantun.

Baca juga: Satgas 115: Nasib Belum Jelas hingga Menteri KKP Ingin Dilanjutkan

Awalnya, Edhy Prabowo memberikan pantun di sela-sela sambutannya setelah melakukan tanda tangan nota kesepahaman.

"Saya ingin memberikan pantun buat abang saya," ucap dia.

"Mempelai duduk di kursi indah, menunggu ucapan dari kerabat, mengelola laut tidaklah mudah, diperlukan orang-orang hebat," kata Edhy.

Tidak hanya satu pantun, Edhy kemudian melanjutkan pantun keduanya.

"Gambir Trunojoyo sinergi selaras. Seirama menyatu padu. Mari bersatu membangun kelautan dan perikanan, untuk Indonesia maju," ujar Edhy.

Pantun tersebut kemudian disambut tepuk tangan oleh para hadirin di ruangan.

Baca juga: Lima Pantun Bambang Soesatyo Saat Pelantikan Jokowi-Maruf

Balas pantun ini dilanjutkan oleh Idham Azis di akhir sambutannya setelah tanda tangan nota kesepahaman.

"Saya tidak punya pantun dan saya takut kalau saya berpantun karena ada media, saya mau berpantun kira-kira yang sok-sok saja lah ya," tuturnya.

"Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi, kalau ada umur yang panjang, boleh kita ketemu lagi," kata Idham.

Adapun Menteri KKP menyampaikan tujuan dari penandatanganan nota kesepahaman ini untuk memberikan keyakinan bahwa setiap usaha di sektor kelautan dan perikanan dijamin oleh hukum.

"Konsep utamanya adalah pembinaan warga negara yang ingin membangun usaha sehingga menimbulkan pertumbuhan ekonomi, kecuali kalau di antara mereka adalah melakukan hal-hal yang di luar kelaziman kita, seperti penyelundupan, narkoba persenjataan, melakukan destraktif fishing, limbah B3," ujar Edhy.

"Dan itu urusan Polri dan kita sepakat kalau nelayan kita sama-sama bina sekecil apapun sebesar apa pun dia adalah WNI. Empat hal tadi kita konsen," tuturnya.

Baca juga: Jamin Kepastian Usaha Sektor Kelautan, KKP Gandeng Polri

Pada kesempatan yang sama, Idham meminta komitmen dari seluruh pihak yang terlibat dalam penandatanganan mou ini untuk betul-betul bekerja keras.

Dirinya juga berharap untuk seluruh pihak terlibat, saling bertukar informasi untuk terus membangun komunikasi.

"Saya berharap kalau perlu ada satu ruangan yang untuk selalu bisa bersama-sama bertukar informasi begitu, sehingga kita terus membangun komunikasi tidak ada yang masalah Tidak bisa selesai di Republik ini," kata Idham.

"Ketika kita mau membangun komunikasi, komunikasi itulah awal mula kita untuk bekerja, menjabarkan semua apa yang telah kita tanda tangan," ujar dia.