Soal Teroris Pelintas Batas, Din Syamsuddin: Selama Masih WNI, Negara Harus Lindungi

Kompas.com - 07/02/2020, 18:40 WIB
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin seusai bertemu Ketua DPR Bambang Soesatyo, Selasa (14/5/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOMantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin seusai bertemu Ketua DPR Bambang Soesatyo, Selasa (14/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menilai, pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada 600 teroris pelintas batas selama mereka masih warga negara Indonesia. 

"Selama mereka masih berstatus WNI maka negara harus memberikan perlindungan, itu amanat konstitusi, bahkan amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara antara lain melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia, maka mereka punya hak untuk dilindungi," ujar Din di Jakarta, Jumat (7/2/2019).

Din mengingatkan pemerintah untuk tidak abai terhadap perintah konstitusi tersebut. Kendati demikian, jika ada yang melanggar hukum, menurut Din, mereka harus diproses hukum. 

"Mereka juga tidak terluput dari obyek atau subyek penegakan hukum, tetapi kalau negara tidak mau, abai karena alasan-alasan tertentu yang bertentangan dengan konstitusi, itu bisa dianggap negara mengingkari konstitusi," ujar dia.

Baca juga: Pro Kontra dan Dampak di Balik Rencana Pemulangan Ratusan WNI Eks ISIS...

Namun demikian, Guru Besar Politik Islam Global FISIP UIN Jakarta itu mengatakan, kepulangan ratusan WNI teroris pelintas batas itu harus dibarengi dengan pernyataan sikap bahwa mereka akan setia kepada Pancasila dan UUD 1945.

Hal tersebut untuk memastikan bahwa mereka benar-benar menyadari bahwa ISIS merupakan organisasi yang menyesatkan dan kini mereka kembali berikrar setia kepada NKRI.

"Karena kepergian mereka bergabung dengan ISIS itu ada nuansa, ada nada mengingkari NKRI yang berdasarkan Pancasila," ujar Din.

"Intinya saya mengacu kepada konstitusi. Negara atau pemerintah bisa dituduh inkonstitusional kalau tidak melindungi WNI yang ingin kembali bahwa ada persoalan pelanggaran hukum lihat saja hukumnya, tegakkan hukum, kalau ada kecurigaan mereka paham lain, nyatakan, diminta buat pernyataan," kata dia lagi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan masih memperhitungkan plus minus terkait dengan wacana pemulangan WNI mantan ISIS dari Timur Tengah.

“Sampai saat ini masih dalam pembahasan. Sebentar lagi kita akan putuskan kalau sudah dirataskan. Semuanya masih dalam proses. Plus dan minusnya,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara Jakarta, Rabu (5/2).

Halaman:


Sumber Antara
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sri Mulyani Yakin Indonesia Lewati Zona Kontraksi Ekonomi dan Atasi Covid-19

Sri Mulyani Yakin Indonesia Lewati Zona Kontraksi Ekonomi dan Atasi Covid-19

Nasional
Wapres Sebut Ekspor Minyak Sawit Indonesia Turun 11 Persen akibat Pandemi Covid-19

Wapres Sebut Ekspor Minyak Sawit Indonesia Turun 11 Persen akibat Pandemi Covid-19

Nasional
Peringati Hari Lansia Internasional, Sudahkan Lindungi Orangtua dari Covid-19

Peringati Hari Lansia Internasional, Sudahkan Lindungi Orangtua dari Covid-19

Nasional
Ketua Satgas Minta BPOM Pastikan Status Halal Vaksin Covid-19

Ketua Satgas Minta BPOM Pastikan Status Halal Vaksin Covid-19

Nasional
IDI: Kegiatan di Puskesmas dan Posyandu Menurun, Masyarakat Khawatir Tertular Covid-19

IDI: Kegiatan di Puskesmas dan Posyandu Menurun, Masyarakat Khawatir Tertular Covid-19

Nasional
Mahfud Perintahkan Polri Usut Kasus Pembunuhan Warga Sipil di Papua

Mahfud Perintahkan Polri Usut Kasus Pembunuhan Warga Sipil di Papua

Nasional
Satgas Ingatkan Risiko Penularan Covid-19, di Kantor, Keluarga, hingga Tempat Wisata

Satgas Ingatkan Risiko Penularan Covid-19, di Kantor, Keluarga, hingga Tempat Wisata

Nasional
Mahfud Sebut Ada Kelompok yang Provokasi agar Papua Pisah dari Indonesia

Mahfud Sebut Ada Kelompok yang Provokasi agar Papua Pisah dari Indonesia

Nasional
Istana Ingatkan KAMI: Jangan Coba Ganggu Stabilitas Politik

Istana Ingatkan KAMI: Jangan Coba Ganggu Stabilitas Politik

Nasional
Pimpinan Komisi II Minta Polisi Tak Ragu Tertibkan Pelanggar Protokol Covid-19 dalam Pilkada

Pimpinan Komisi II Minta Polisi Tak Ragu Tertibkan Pelanggar Protokol Covid-19 dalam Pilkada

Nasional
Wapres Harap Program Santripreneur Berbasis Kelapa Sawit Gerakkan Potensi Ekonomi Pesantren

Wapres Harap Program Santripreneur Berbasis Kelapa Sawit Gerakkan Potensi Ekonomi Pesantren

Nasional
Polisi Telusuri Rekening Cleaning Service dengan Saldo Ratusan Juta Rupiah dalam Kasus Kebakaran Kejagung

Polisi Telusuri Rekening Cleaning Service dengan Saldo Ratusan Juta Rupiah dalam Kasus Kebakaran Kejagung

Nasional
Mobil Terguling Setelah Tabrak Trotoar di Dekat Gedung DPR/MPR RI

Mobil Terguling Setelah Tabrak Trotoar di Dekat Gedung DPR/MPR RI

Nasional
Prajurit TNI dan Warga Sipil Tewas Ditembak KKB, Mahfud Segera Bentuk Tim Investigasi Gabungan

Prajurit TNI dan Warga Sipil Tewas Ditembak KKB, Mahfud Segera Bentuk Tim Investigasi Gabungan

Nasional
Soal Respons Indonesia ke Vanuatu, Kontras: Indonesia Seakan Tak Mengerti Konsep Diplomasi Baik

Soal Respons Indonesia ke Vanuatu, Kontras: Indonesia Seakan Tak Mengerti Konsep Diplomasi Baik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X