Kompas.com - 07/02/2020, 18:04 WIB
Deputi Kerjasama Internasional Badan Nasional Terorisme (BNPT) Andhika Chrisnayudhanto Setelah Membuka Acara Regional Workshop on The Establishment of The National Action Plan on Preventing and Countering Violent Extremism di Hotel Gran Melia, Jakarta, Kamis (23/1/2020) KOMPAS.com/SANIA MASHABIDeputi Kerjasama Internasional Badan Nasional Terorisme (BNPT) Andhika Chrisnayudhanto Setelah Membuka Acara Regional Workshop on The Establishment of The National Action Plan on Preventing and Countering Violent Extremism di Hotel Gran Melia, Jakarta, Kamis (23/1/2020)
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com – Setiap negara, termasuk Indonesia, memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi teroris.

Deputi bidang Kerja Sama Internasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Andhika Chrisnayudhanto mengatakan, ketentuan itu termaktub dalam hukum humaniter internasional.

Dalam hal ini, bila ada anak-anak yang direkrut kelompok teroris di wilayah konflik untuk menjadi bagian dari mereka, maka mereka digolongkan sebagai korban.

Baca juga: Jumlah WNI Eks Teroris Lintas Batas, BNPT: Perlu Diverifikasi

“Sehingga, kalau kita lihat sendiri, jadi ada kewajiban negara-negara secara internasional bahwa mereka harus memberikan perlindungan,” kata Andhika saat memberikan keterangan terkait wacana pengembalian warga negara Indonesia (WNI) eks Foreign Terrorist Fighter (FTF) di Jakarta, Jumat (7/2/2020).

Diperkirakan, jumlah WNI yang ada di Suriah dan menjadi eks FTF mencapai lebih dari 600 orang.

Mereka tersebar di tiga kamp yang dikuasai oleh kelompok ISIS, yakni Al-Hol, Al-Roj dan Ein Issa.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dari informasi sementara, mayoritas WNI yang berada di tiga kamp itu merupakan perempuan dan anak-anak.

Meski demikian, pemerintah perlu memastikan kembali kebenaran informasi yang diperoleh dari komunitas intelijen internasional itu.

“Kalau kita lihat dari segi jumlah yang ada di camp itu kan mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Khusus yang anak-anak ini memang bisa dilihat dari berbagai segi,” ujarnya.

Baca juga: Jubir Wapres: Apa Kita Ingin Lindungi 600 Terduga Teroris Lintas Batas, tapi Abaikan 260 Juta?

Hingga kini, pemerintah belum mengambil sikap resmi apakah akan memulangkan seluruh WNI yang menjadi eks FTF tersebut.

Sekali pun Presiden Joko Widodo sebelumnya secara pribadi menolak memulangkan mereka ke Tanah Air.

Menurut Kepala BNPT Suhardi Alius, saat ini pihaknya dan sejumlah kementerian terkait masih mengkaji sejumlah langkah yang akan dilakukan pemerintah terhadap mereka. Termasuk mengkaji aspek hukum dalam negeri terkait status mereka.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Nasional
PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

Nasional
Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Nasional
UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X