Jubir Wapres: Apa Kita Ingin Lindungi 600 Terduga Teroris Lintas Batas, tapi Abaikan 260 Juta?

Kompas.com - 07/02/2020, 17:09 WIB
Gerombolan teroris ISIS AFP PHOTOGerombolan teroris ISIS

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi mengatakan, pengamanan terhadap warga negara yang ada di Tanah Air lebih penting dibandingkan 660 orang WNI yang menjadi terduga teroris pelintas batas yang mau dipulangkan.

Menurut dia, dalam undang-undang (UU) nomor 12 Tahun 2006, terdapat perlindungan maksimal yang tidak mengenal stateless atau tanpa kewarganegaraan.

Dengan demikian, jika diambil asas perlindungan maksimal itu, kata dia, maka dimensi yang digunakan adalah hak asasi manusia (HAM) untuk para WNI tersebut.

"Tapi pertanyaannya, apakah kita ingin melindungi (yang) 600 tapi kemudian mengabaikan yang 260 juta (penduduk Indonesia)? Paling utama mengamankan warga negara yang ada di sini," ujar Masduki di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (7/2/2020).

Baca juga: Politisi PDI-P Ingatkan Pemerintah, Hati-hati Pulangkan WNI Terduga Teroris Pelintas Batas

Pengamanan terhadap penduduk Indonesia yang taat terhadap negara, kata dia, harus dilindungi dibandingkan orang-orang yang memilih jalan lain seperti para WNI terduga teroris pelintas batas itu.

Dengan demikian, perlu ada beberapa aspek yang dilihat sebelum keputusan memulangkan para WNI tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Antara lain soal aspek keamanan bagi negara nantinya serta soal aspek hukum.

"Aspek keamanan dalam artian tidak mungkin dong negara memulangkan mereka lalu menjadikan negara tidak aman. Itu yang jadi prinsip," kata dia.

Baca juga: Wamenag: Status Hukum Terduga Teroris Pelintas Batas Clear Dulu

"Aspek hukum, kalau mereka melakukan pelanggaran antiterorisme dan sebagainya, ya hukum dulu, proses hukum,"kata dia.

Sebanyak 660 orang WNI yang diduga sebagai teroris pelintas batas. Mereka rencananya akan dipulangkan.

Halaman:


25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Nasional
KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

Nasional
Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Nasional
Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Nasional
Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Nasional
Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Nasional
KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

Nasional
Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Nasional
Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Nasional
Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Nasional
Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Nasional
Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Nasional
Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X