Kompas.com - 07/02/2020, 15:16 WIB
Kepala BNPT Suhardi Alius Kompas.com / Dani PrabowoKepala BNPT Suhardi Alius
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com – Wacana mengembalikan warga negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi eks Foreign Terrorist Fighter (FTF) atau teroris lintas batas negara ke Tanah Air, dinilai bukan sebuah perkara mudah.

Apalagi dilihat dari jumlahnya yang disebut mencapai lebih dari 600 orang.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius mengaku, aparat penegak hukum akan menghadapi banyak tantangan bila nantinya mereka kembali ke Indonesia. Salah satunya yaitu dalam hal deradikalisasi.

“Di dalam negeri saja kita menjaga supaya bisa kondusif, paham-paham itu (terorisme) tidak berkembang sudah luar biasa berat. Apalagi dengan tantangan tugas seperti itu (mengembalikan mereka),” kata Suhardi saat menyampaikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Jumat (7/2/2020).

Baca juga: Eks ISIS, Perlukah Dipulangkan?

Sebagai contoh, pada 2017 lalu BNPT pernah mengembalikan sebuah keluarga yang sebelumnya pernah tinggal, selama 18 bulan.

Raqqa, kota di Suriah yang kerap disebut sebagai pusat kegiatan ISIS. 

Setibanya di Indonesia, kepala keluarganya langsung menjalani proses hukum, sedangkan anggota keluarga lainnya mengikuti program deradikalisasi.

Di antara keluarga yang dikembalikan, terdapat seorang anak yang sempat mengikuti tahap pelatihan di Raqqa, namun belum sempat menjadi kombatan (fighter).

BNPT pun butuh waktu hingga tiga tahun untuk dapat menderadikalisasi anak tersebut sampai akhirnya ia mulai dapat beradaptasi dengan lingkungannya.

“Padahal yang bersangkutan itu hanya ikut pelatihannya saja, termasuk yang bakar paspor itu,” ujarnya.

Suhardi mengaku, tidak semua program deradikalisasi yang dilakukan pemerintah terhadap eks terduga teroris berhasil.

Sebelumnya, pemerintah juga telah memulangkan sekitar 75 orang yang dideportasi karena hendak masuk ke wilayah Suriah untuk bergabung dengan kelompok ISIS.

Baca juga: Cegah Dendam, Pemerintah Diminta Rangkul Eks Teroris dan Keluarga Korban

Setibanya di Tanah Air, mereka kemudian menjalani program deradikalisasi di bawah naungan Kementerian Sosial.

Kenyataannya, setelah program deradikalisasi berjalan, masih ada dari mereka yang kembali menjadi teroris dan melakukan teror di sejumlah wilayah di Tanah Air.

“Kami mencatat ada empat, di Cicendo, Kaltim dan Probolinggo. Apakah itu menjadi ukuran? Silahkan masyarakat menilai, karena kami berupaya dan program deradikalisasi ini program sukarela. Kalau dia (eks teroris) tidak mau ya tidak bisa,” pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gempa Bermagnitudo 7,2 di Nias Tak Berpotensi Tsunami

Gempa Bermagnitudo 7,2 di Nias Tak Berpotensi Tsunami

Nasional
Mensos Risma Minta UPT Adopsi Teknologi Terbaru untuk Dukung Kemandirian Penerima Manfaat

Mensos Risma Minta UPT Adopsi Teknologi Terbaru untuk Dukung Kemandirian Penerima Manfaat

Nasional
Direktur KPK Ini Heran Dirinya Pernah Diadukan Ketua KPK ke Dewan Pengawas

Direktur KPK Ini Heran Dirinya Pernah Diadukan Ketua KPK ke Dewan Pengawas

Nasional
Kemendikbud Ristek Jalin Kerja Sama dengan Kominfo Prioritaskan Fasilitas Internet Sekolah

Kemendikbud Ristek Jalin Kerja Sama dengan Kominfo Prioritaskan Fasilitas Internet Sekolah

Nasional
Antisipasi Peningkatan Mobilitas Usai Lebaran, Kemenhub Bakal Perketat 3 Hal Ini

Antisipasi Peningkatan Mobilitas Usai Lebaran, Kemenhub Bakal Perketat 3 Hal Ini

Nasional
Menhub Perkirakan Jumlah Penumpang KRL Naik di Akhir Pekan Ini, Protokol Kesehatan Harus Ketat

Menhub Perkirakan Jumlah Penumpang KRL Naik di Akhir Pekan Ini, Protokol Kesehatan Harus Ketat

Nasional
KKB Sering Gunakan Masyarakat Jadi Tameng dan Korban, Aparat Diminta Berhati-hati

KKB Sering Gunakan Masyarakat Jadi Tameng dan Korban, Aparat Diminta Berhati-hati

Nasional
Ingatkan Kolektif-Kolegial, Sujanarko Tantang 4 Pimpinan KPK Lainnya Gunakan Hati Nurani

Ingatkan Kolektif-Kolegial, Sujanarko Tantang 4 Pimpinan KPK Lainnya Gunakan Hati Nurani

Nasional
Pengamat: Operasi Pasukan Keamanan Bukan Semata Operasi Bersenjata, tapi Juga Merebut Hati Masyarakat

Pengamat: Operasi Pasukan Keamanan Bukan Semata Operasi Bersenjata, tapi Juga Merebut Hati Masyarakat

Nasional
BNPB: 5 Kabupaten di 4 Provinsi Terdampak Banjir dan Longsor Hari Pertama Lebaran

BNPB: 5 Kabupaten di 4 Provinsi Terdampak Banjir dan Longsor Hari Pertama Lebaran

Nasional
Direktur KPK: Dari Awal Sosialisasi, TWK untuk Pemetaan Pegawai, Tak Ada Penonaktifan

Direktur KPK: Dari Awal Sosialisasi, TWK untuk Pemetaan Pegawai, Tak Ada Penonaktifan

Nasional
Seorang Deputi KPK Dinyatakan Tak Lolos TWK, Pernah Periksa Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Seorang Deputi KPK Dinyatakan Tak Lolos TWK, Pernah Periksa Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Lihat Ada Penumpukan Penumpang KRL, Menhub: PT KCI Tidak Profesional

Lihat Ada Penumpukan Penumpang KRL, Menhub: PT KCI Tidak Profesional

Nasional
Polri Perpanjang Sanksi Putar Balik Kendaraan Selama Larangan Mudik hingga 24 Mei

Polri Perpanjang Sanksi Putar Balik Kendaraan Selama Larangan Mudik hingga 24 Mei

Nasional
Pasukan Gabungan TNI Tembak Mati 2 KKB, Anggota DPR: Kalau yang Berhasil Dilumpuhkan Itu KKB, Bagus

Pasukan Gabungan TNI Tembak Mati 2 KKB, Anggota DPR: Kalau yang Berhasil Dilumpuhkan Itu KKB, Bagus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X