Kompas.com - 07/02/2020, 06:06 WIB
Pembuatan SIM yang menggunakan sistem E Drives dengan menggunakan empat sensor elektronik Dok. Ditlantas PMJPembuatan SIM yang menggunakan sistem E Drives dengan menggunakan empat sensor elektronik

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Demokrat Irwan mempertanyakan perihal wacana pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dialihkan dari Kepolisian ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Hal ini disampaikan Irwan, ketika menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna DPR ke-10 masa persidangan II Tahun 2019-2020, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Irwan mengatakan, mencuatnya wacana pengalihan pembuatan SIM dan STNK itu seiring dengan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020.

"Pimpinan, terkait revisi UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang sekarang masuk Prolegnas 2020, dalam proses pembahasannya ada wacana berkembang soal pembuatan SIM dan STNK dan BPKB dialihkan ke Kementerian Perhubungan dari Kepolisian," kata Irwan.

Baca juga: Gugat UU Lalin, Hakim MK Minta Penggugat Sertakan Bukti Kepemilikan SIM

Dalam kesempatan tersebut, Irwan meminta, DPR dan pemerintah mengkaji secara menyeluruh terkait wacana tersebut agar menjaga stabilitas politik, ekonomi dan sosial di Indonesia.

"Wacana ini dikaji betul-betul, untuk kestabilan sosial dan politik dan ekonomi dalam negeri, bahkan agar wacana ini betul-betul diperhatikan," ujarnya.

Lebih lanjut, Irwan menyarankan, agar revisi UU Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan fokus pada memasukkan kendaraan roda dua ke kategori kendaraan umum.

"Saran kami agar pada revisi UU ini, bisa fokus pada bagaimana memasukan kendaraan roda dua pada kategori Kendaraan umum," kata dia.

Adapun, interupsi yang disampaikan Irwan tidak sempat ditanggapi oleh pimpinan rapat yaitu Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Sebab, Irwan melanjutkan dengan menyinggung pembentukan Pansus Jiwasraya.

Padahal sebelumnya, Cak Imin sudah menjelaskan terkait kelanjutan pembentukan Pansus yang diusulkan oleh Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko PMK Ungkap PPKM adalah Strategi Baru Pemerintah Tangani Covid-19

Menko PMK Ungkap PPKM adalah Strategi Baru Pemerintah Tangani Covid-19

Nasional
Sebut Indonesia Dililit Hutang, Dimyati: RUU Perampasan Aset Perlu Jadi Prioritas

Sebut Indonesia Dililit Hutang, Dimyati: RUU Perampasan Aset Perlu Jadi Prioritas

Nasional
Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

Nasional
Menteri PAN RB Jamin Kerahasiaan dan Keamanan Soal Seleksi CASN 2021

Menteri PAN RB Jamin Kerahasiaan dan Keamanan Soal Seleksi CASN 2021

Nasional
Serahkan Soal Tes Calon ASN ke Menpan RB, Nadiem Komitmen Bantu Rekrut Smart ASN

Serahkan Soal Tes Calon ASN ke Menpan RB, Nadiem Komitmen Bantu Rekrut Smart ASN

Nasional
Kemkominfo: Konten Jozeph Paul Zhang Langgar UU ITE

Kemkominfo: Konten Jozeph Paul Zhang Langgar UU ITE

Nasional
Moeldoko: Soal Reshuffle yang Tahu Hanya Presiden

Moeldoko: Soal Reshuffle yang Tahu Hanya Presiden

Nasional
Pemerintah Perkirakan 13 Persen dari 80 Juta Pemudik Nekat Mudik Meski Dilarang

Pemerintah Perkirakan 13 Persen dari 80 Juta Pemudik Nekat Mudik Meski Dilarang

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Tak Ingin Lebaran 2021 Jadi Pemicu Utama Naiknya Kasus Covid-19

Menko PMK: Pemerintah Tak Ingin Lebaran 2021 Jadi Pemicu Utama Naiknya Kasus Covid-19

Nasional
Menko PMK: Pemerintah sedang Waspada agar Kasus Covid-19 Tak Seperti India

Menko PMK: Pemerintah sedang Waspada agar Kasus Covid-19 Tak Seperti India

Nasional
Isu Reshuffle Kabinet, PAN: Kami Siap Berkontribusi di Pos Apa Pun

Isu Reshuffle Kabinet, PAN: Kami Siap Berkontribusi di Pos Apa Pun

Nasional
Kasus Pengadaan Darurat Covid-19 di Bandung Barat, KPK Periksa Kasi Pemberdayaan Fakir Miskin

Kasus Pengadaan Darurat Covid-19 di Bandung Barat, KPK Periksa Kasi Pemberdayaan Fakir Miskin

Nasional
Komisi IX Anggap MoU Vaksin Nusantara Langkah Positif Kembangkan Penelitian

Komisi IX Anggap MoU Vaksin Nusantara Langkah Positif Kembangkan Penelitian

Nasional
Kabareskrim: Sampai 2021 Tak Ada Pengajuan Cabut Status WNI Jozeph Paul Zhang

Kabareskrim: Sampai 2021 Tak Ada Pengajuan Cabut Status WNI Jozeph Paul Zhang

Nasional
Kominfo: YouTube Sudah Blokir Konten Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

Kominfo: YouTube Sudah Blokir Konten Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X