Politisi Demokrat Pertanyakan Wacana Buat SIM-STNK Dialihkan Ke Kemenhub

Kompas.com - 07/02/2020, 06:06 WIB
Pembuatan SIM yang menggunakan sistem E Drives dengan menggunakan empat sensor elektronik Dok. Ditlantas PMJPembuatan SIM yang menggunakan sistem E Drives dengan menggunakan empat sensor elektronik

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Demokrat Irwan mempertanyakan perihal wacana pembuatan Surat Izin Mengemudi ( SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK) dialihkan dari Kepolisian ke Kementerian Perhubungan ( Kemenhub).

Hal ini disampaikan Irwan, ketika menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna DPR ke-10 masa persidangan II Tahun 2019-2020, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Irwan mengatakan, mencuatnya wacana pengalihan pembuatan SIM dan STNK itu seiring dengan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020.

"Pimpinan, terkait revisi UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang sekarang masuk Prolegnas 2020, dalam proses pembahasannya ada wacana berkembang soal pembuatan SIM dan STNK dan BPKB dialihkan ke Kementerian Perhubungan dari Kepolisian," kata Irwan.

Baca juga: Gugat UU Lalin, Hakim MK Minta Penggugat Sertakan Bukti Kepemilikan SIM

Dalam kesempatan tersebut, Irwan meminta, DPR dan pemerintah mengkaji secara menyeluruh terkait wacana tersebut agar menjaga stabilitas politik, ekonomi dan sosial di Indonesia.

"Wacana ini dikaji betul-betul, untuk kestabilan sosial dan politik dan ekonomi dalam negeri, bahkan agar wacana ini betul-betul diperhatikan," ujarnya.

Lebih lanjut, Irwan menyarankan, agar revisi UU Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan fokus pada memasukkan kendaraan roda dua ke kategori kendaraan umum.

"Saran kami agar pada revisi UU ini, bisa fokus pada bagaimana memasukan kendaraan roda dua pada kategori Kendaraan umum," kata dia.

Adapun, interupsi yang disampaikan Irwan tidak sempat ditanggapi oleh pimpinan rapat yaitu Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Sebab, Irwan melanjutkan dengan menyinggung pembentukan Pansus Jiwasraya.

Padahal sebelumnya, Cak Imin sudah menjelaskan terkait kelanjutan pembentukan Pansus yang diusulkan oleh Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X