Politisi Demokrat Pertanyakan Wacana Buat SIM-STNK Dialihkan Ke Kemenhub

Kompas.com - 07/02/2020, 06:06 WIB
Pembuatan SIM yang menggunakan sistem E Drives dengan menggunakan empat sensor elektronik Dok. Ditlantas PMJPembuatan SIM yang menggunakan sistem E Drives dengan menggunakan empat sensor elektronik

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Demokrat Irwan mempertanyakan perihal wacana pembuatan Surat Izin Mengemudi ( SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK) dialihkan dari Kepolisian ke Kementerian Perhubungan ( Kemenhub).

Hal ini disampaikan Irwan, ketika menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna DPR ke-10 masa persidangan II Tahun 2019-2020, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Irwan mengatakan, mencuatnya wacana pengalihan pembuatan SIM dan STNK itu seiring dengan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020.

"Pimpinan, terkait revisi UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang sekarang masuk Prolegnas 2020, dalam proses pembahasannya ada wacana berkembang soal pembuatan SIM dan STNK dan BPKB dialihkan ke Kementerian Perhubungan dari Kepolisian," kata Irwan.

Baca juga: Gugat UU Lalin, Hakim MK Minta Penggugat Sertakan Bukti Kepemilikan SIM

Dalam kesempatan tersebut, Irwan meminta, DPR dan pemerintah mengkaji secara menyeluruh terkait wacana tersebut agar menjaga stabilitas politik, ekonomi dan sosial di Indonesia.

"Wacana ini dikaji betul-betul, untuk kestabilan sosial dan politik dan ekonomi dalam negeri, bahkan agar wacana ini betul-betul diperhatikan," ujarnya.

Lebih lanjut, Irwan menyarankan, agar revisi UU Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan fokus pada memasukkan kendaraan roda dua ke kategori kendaraan umum.

"Saran kami agar pada revisi UU ini, bisa fokus pada bagaimana memasukan kendaraan roda dua pada kategori Kendaraan umum," kata dia.

Adapun, interupsi yang disampaikan Irwan tidak sempat ditanggapi oleh pimpinan rapat yaitu Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Sebab, Irwan melanjutkan dengan menyinggung pembentukan Pansus Jiwasraya.

Padahal sebelumnya, Cak Imin sudah menjelaskan terkait kelanjutan pembentukan Pansus yang diusulkan oleh Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polemik Pembebasan Napi Koruptor Saat Wabah Covid-19 Merebak

Polemik Pembebasan Napi Koruptor Saat Wabah Covid-19 Merebak

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Relaksasi Kredit untuk yang Terdampak Covid-19

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Relaksasi Kredit untuk yang Terdampak Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Nasional
Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Nasional
Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Nasional
Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Nasional
Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Nasional
DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

Nasional
Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Nasional
Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia, Jubir KPK: Salah Satu Jaksa Terbaik

Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia, Jubir KPK: Salah Satu Jaksa Terbaik

Nasional
MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

Nasional
Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Publikasikan Peta Sebaran Covid-19 secara Rinci

Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Publikasikan Peta Sebaran Covid-19 secara Rinci

Nasional
Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X