Pro Kontra WNI Terduga Teroris Lintas Batas dan Polemik Pemulangannya…

Tak dianggap WNI?

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menilai, para eks terduga teroris itu semestinya tidak bisa lagi dianggap sebagai WNI.

Sebab, mereka telah membakar paspor yang menjadi identitas diri mereka sebagai WNI di luar negeri.

"Nah kami juga masih bingung apa alasan pemerintah memulangkan WNI itu. Karena kan sudah bukan WNI sudah dicuci otaknya mereka secara sadar kok," ucap Ace di Jakarta.

Hanya saja, politikus Partai Golkar itu menambahkan, pemerintah perlu memastikan bahwa mereka sudah terderadikalisasi bila ingin mengembalikannya lagi ke lingkungan masyarakat umum.

Baca juga: Belum Diputuskan, tapi Jokowi Bilang WNI Terduga Teroris Lintas Batas Tak Bisa Pulang

Hal itu untuk memastikan bahwa mereka tak akan lagi bergabung atau menyiarkan paham ISIS ke masyarakat luas.

Kekhawatiran juga disampaikan Ketua Komisi III DPR Herman Hery. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan pemulangan mereka tidak akan menimbulkan persoalan baru.

Oleh karena itu, pemerintah perlu merencanakan progam deradikalisasi secara matang dan dijalankan secara professional oleh orang-orang yang berkompeten.

"Bagaimana pun orang yang sudah ke sana, sudah terkontaminasi paham tersebut. Jangan sampai mereka kembali diterima bulat-bulat langsung dikembalikan ke masyarakat dan membuat persoalan baru," kata politikus PDI Perjuangan itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Baca juga: ICMI Sarankan Pemerintah Cabut Paspor Teroris Lintas Batas

Multiaspek

Sementara itu, menurut Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, penanganan eks terduga teroris bukan hanya sekedar menyangkut persoalan agama.

Program deradikalisasi yang akan dilakukan pemerintah harus mencakup multiaspek, mulai dari ideologi, ekonomi, hingga politik.

"Harus multi-disiplin. Ini bukan urusan agama, ini nanti deradikalisasinya jalan, program moderasi keagaman mereka harus melibatkan MUI, juga melibatkan teman, tenaga kerja, koperasi," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (4/2/2020).

"Karena masalah ekonomi ada, masalah ideologi ada, masalah politik ini ada. Sebanyak 600 ini harus benar-benar dijaga," ujar Mardani Ali Sera.

Baca juga: Soal Rencana Pemulangan WNI Terduga Teroris Lintas Batas, PKS: Timbul Masalah Baru jika Tak Serius