Omnibus Law Minim Partisipasi Publik, Ombudsman Buka Kesempatan Pengaduan

Kompas.com - 06/02/2020, 11:39 WIB
Anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih (kiri) bersama Komisioner Komnas HAM Choirul Anam (tengah) menjadi narasumber pada diskusi di Komnas HAM, Jakarta, Kamis (30/1/2020). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengadakan diskusi publik dengan tema Akuntabilitasi dan Partisipasi dalam Penyusunan Omnibus Law bertujuan mengkaji urgensi penyusunan Omnibus Law. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/pd. ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHAAnggota Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih (kiri) bersama Komisioner Komnas HAM Choirul Anam (tengah) menjadi narasumber pada diskusi di Komnas HAM, Jakarta, Kamis (30/1/2020). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengadakan diskusi publik dengan tema Akuntabilitasi dan Partisipasi dalam Penyusunan Omnibus Law bertujuan mengkaji urgensi penyusunan Omnibus Law. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/pd.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Ombudsman Republik Indonesia Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan, pihaknya tetap membuka kesempatan jika ada masyarakat ingin menyampaikan aduan perihal penyusunan rancangan undang-undang dalam bentuk omnibus law.

Ombudsman menilai hingga saat ini partisipasi masyarakat masih minim dilibatkan dalam proses penyusunan aturan ini.

"Iya masih membuka (kesempatan pengaduan)," ujar Alamsyah ketika dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (6/2/2020).

Menurut Alamsyah, RUU merupakan produk administratif pemerintah. Sehingga, dalam proses penyusunannya tidak boleh cacat prosedur.

"Itu produk administratif pemerintah. Jadi jangan cacat prosedur. Berbeda dengan UU yang merupakan produk politik," kata Alamsyah.

Baca juga: Maruf Amin Akui Omnibus Law Belum Tersosialisasi secara Masif

Sedianya, penyusunan omnibus law yang masih berupa RUU itu melalui proses menyusun naskah akademik, membuat rancangan, membuka partisipasi publik, memperbaiki naskah akademik hingga baru bisa disampaikan ke DPR.

Kemudian, kata dia, partisipasi bisa dilakukan dengan uji publik untuk setiap tahapan draf.

"Tidak semua masukan dapat diakomodasi. Tapi partisipasi publik akan membuka ruang untuk memikirkan bagaimana mengafirmasi mereka yang tersisih dengan skema lain," ucap Alamsyah.

"Dan (proses) itu bukan hal yang sulit atau memakan waktu lama. Kalau tak paham atau tak cakap lakukan hal tersebut ya jangan jadi penyelenggara negara," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menjawab adanya anggapan soal omnibus law yang dinilai tak akan terwujud.

Baca juga: Airlangga Bantah Sembunyi-sembunyi Bahas Omnibus Law

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X