Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengusaha Minta Pemerintah Kaji Ulang Pembatasan Impor dari China

Kompas.com - 06/02/2020, 07:47 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Lembaga Kerjasama Ekonomi Sosial Budaya Indonesia-Tiongkok Sudrajat mengatakan, pihaknya meminta pemerintah mengkaji ulang pembatasan terhadap impor barang dari China.

Hal itu disampaikannya saat beraudiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pada Rabu (5/2/2020).

"Betul (meminta pemerintah mengkaji ulang). Terutama arus barang untuk yang datang dari China," ujar Sudrajat di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat. 

Baca juga: Tanggapi Dubes China soal Pembatasan Impor, Jokowi: Kepentingan Nasional Nomor Satu

Ia menilai barang-barang asal China tidak memiliki hubungan langsung dengan penularan virus corona.

Sehingga pihaknya mengharapkan pemerintah bisa mengambil langkah kondusif terkait arus barang yang datang dari China.

Menurut Sudrajat, kebijakan pembatasan ini akan memberi dampak penurunan volume bisnis Indonesia.

"Yang kedua market juga agak terganggu dan yang ketiga adalah berkaitan komitmen kita terhadap para langganan kita dan produsen-produsen kita yang mensuplai selama ini," tutur dia.

Baca juga: Dubes China Anggap Rencana Penghentian Impor Berpotensi Ganggu Hubungan dengan Indonesia 

Sudrajat mengatakan, volume perdagangan Indonesia dengan China mencapai Rp 60 miliar dolar.

Sehingga dia mengingatkan akan ada kerugian jika pembatasan dilakukan secara jangka panjang.

"Kalau (penghentian impor) hewan hidup saya kira masuk akal karena itu bisa terkontaminasi. Tapi kalau barang mohon ditinjau ulang. Kalau ini misalnya berlaku lama, dalam seminggu saja sudah terasa banget (dampak kerugiannya)," tambah Sudrajat.

Baca juga: Impor Bawang Putih Terganggu Akibat Virus Corona, Harganya Terus Melonjak

Sebelumnya, pemerintah berencana melakukan penghentian impor sementara untuk beberapa produk asal China.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan, rincian daftar produk impor yang dilarang bakal dilakukan esok, Selasa (4/2/2020).

Pengidentifikasian jenis produk impor secara lebih rinci dilakukan bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Namun demikian, dirinya mengatakan salah satu produk yang mungkin akan dihentikan untuk diimpor dari China untuk sementara waktu adalah hewan hidup.

"Ini baru persiapan, mendetilkan supaya tidak salah sasaran. Jadi itu antara lain produk-produk yang mungkin. Belum tentu produk itu membawa virus, yang jelas sekarang itu adalah berkaitan dengan hewan hidup. Itu sudah pasti, yang lain-lain masih kita pertimbangkan tapi belum final. Jadi ini segera ya. Besok sudah ada detail yang lebih konkrit," ujar Agus usai melakukan rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Senin (3/2/2020).

Baca juga: Rabu, Pelarangan Penerbangan dari dan ke China Mulai Berlaku

Beberapa produk impor lain yang masuk daftar pertimbangan untuk pembatasan impor adalah produk holtikultura. Namun, masih dilakukan pembatasan lebih lanjut.

"Produk hortikultura, itu belum 100 persen. Tapi kalau itu tidak membawa virus penyakit, tetap kita akan bolehkan," ujar Agus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com