MK Minta Tenaga Honorer Penggugat UU ASN Jelaskan Kerugian yang Dialami

Kompas.com - 05/02/2020, 21:33 WIB
Sidang Uji Materi UU ASN di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2020). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaSidang Uji Materi UU ASN di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ( MK) meminta pemohon uji materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( ASN) memperbaiki berkas permohonan mereka.

Menurut hakim, permohonan yang diajukan oleh 19 tenaga honorer ini belum detail menjelaskan kerugian konstitusional yang mereka alami dari berlakunya Undang-Undang ASN ini.

"Sudara merujuk Undang-Undang Dasar yang dijadikan sebagai alas hak konstitusional yang dirugikan, tapi yang belum keliatan adalah bagaimana saudara menjelaskan bahwa para pemohon itu dirugikan hak konstitusionalnya," kata Hakim Saldi Isra kepada kuasa hukum pemohon dalam persidangan yang digelar, Rabu (5/2/2020).

Baca juga: Jika Dasar Pengujian Tak Diubah, Gugatan UU ASN Tak Dipertimbangkan MK

Dalam permohonannya, pemohon setidaknya mencantumkan empat pasal UUD 1945 sebagai batu uji atau landasan pengujian.

Pertama, Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi, "Tiap-tiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Kedua, Pasal 28D Ayat (2) yang bunyinya, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".

Ketiga, Pasal 28I Ayat (2) yang isinya, "Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".

Keempat, Pasal 28I Ayat (4) yang bunyinya, "Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".

Menurut Saldi, dari keempat pasal yang dicantumkan, pemohon seharusnya mampu mengaitkannya dengan kerugian yang dialami pemohon.

"Misalnya bahwa para pemohon itu dikatakan diperlakukan diskriminatif misalnya untuk logika Pasal 28I ayat (2). Itu harus dijelaskan, di mananya itu diskriminatif," ujar Saldi.

Baca juga: Empat Pasal UU ASN yang Digugat 19 Tenaga Honorer Sudah Pernah Diuji

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X