PPATK Mengaku Bantu BPK-Kejagung Telusuri Aliran Keuangan Jiwasraya Sejak 2018

Kompas.com - 05/02/2020, 17:25 WIB
Komisi III DPR menggelar rapat bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Komisi III DPR menggelar rapat bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan telah menelusuri aliran keuangan PT Asuransi Jiwasraya sejak 2018.

Kiagus mengatakan mula-mula permintaan penelusuran itu datang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kemarin itu kami mulai sebetulnya di tahun 2018. Tapi yang mintanya bukan aparat penegak hukum, yang mintanya BPK. Yang kami sudah sampaikan," kata Kiagus dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Baca juga: Fadli Zon: Gerindra Diminta Ubah Haluan dari Pansus ke Panja Jiwasraya

Selanjutnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) juga meminta PPATK melakukan penelusuran. Kiagus mengatakan, PPATK telah menyampaikan laporan penelusuran mereka ke Kejagung.

"Kemudian datang lagi Kejaksaan Tinggi Jakarta, tapi kemarin diperbarui oleh Kejaksaan Agung. Nah, kami sudah bekerja sama dan sudah disampaikan ke Kejaksaan Agung," terangnya.

Ia menjelaskan PPATK tak melulu bisa bersikap proaktif dalam melaksanakan tugas.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam sejumlah kasus yang kompleks, Kiagus menyatakan PPATK menunggu permintaan dari lembaga berwenang untuk turut melakukan pemantauan aliran keuangan.

"Yang proaktif kalau persoalannya sederhana, jadi kita cepat tahu. Tapi kalau persoalannya sangat kompleks, pelakunya tidak kita ketahui, ya kita harus prerequisite," ujar Kiagus.

"Itu artinya disampaikan dulu oleh lembaga yamg berwenang, jadi setelah itu baru kami ikut melakukan pemantauan. Istilahnya follow the money," imbuh dia.

Sama halnya ketika PPATK melakukan penelusuran keuangan PT Asabri. Kiagus menyatakan penelusuran dilakukan setelah ada permintaan dari Polri.

Baca juga: PAN Beri Isyarat Dukung Fraksi PKS dan Demokrat Bentuk Pansus Jiwasraya

Kiagus pun menyebut saat ini laporan hasil penelusuran telah disampaikan kepada Polri. Ia mengatakan PPATK tak bisa menyampaikan hasil penelusuran mereka dalam rapat.

"Demikian juga dengan Asabri, ada permintaan dari Polri. Itu sudah kami penuhi," kata dia.

"Nah, apa yang sudah kami lakukan di dalamnya, tadi kami sampaikan, mohon maaf tidak bisa kami sampaikan. Tapi sudah kami sampaikan di penegak hukum," imbuh Kiagus.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Nasional
11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

Nasional
UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
Kabulkan PK, MA Kurangi Pidana Eks Bupati Sarmi Yosina Insyaf Jadi 1 Tahun Penjara

Kabulkan PK, MA Kurangi Pidana Eks Bupati Sarmi Yosina Insyaf Jadi 1 Tahun Penjara

Nasional
Mantan Dirut Asabri Sonny Widjaja Dituntut 10 Tahun Penjara

Mantan Dirut Asabri Sonny Widjaja Dituntut 10 Tahun Penjara

Nasional
UPDATE: Sebaran 130 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

UPDATE: Sebaran 130 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

Nasional
UPDATE 6 Desember: 289.320 Spesimen Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate Versi PCR 0,56 Persen

UPDATE 6 Desember: 289.320 Spesimen Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate Versi PCR 0,56 Persen

Nasional
Jokowi Minta Vaksinasi untuk Anak 6-11 Tahun Segera Dilaksanakan

Jokowi Minta Vaksinasi untuk Anak 6-11 Tahun Segera Dilaksanakan

Nasional
UPDATE 6 Desember: Ada 4.054 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Desember: Ada 4.054 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Polri Kerahkan 1.117 Personel Brimob ke Lumajang, Bantu Penanganan Dampak Erupsi Semeru

Polri Kerahkan 1.117 Personel Brimob ke Lumajang, Bantu Penanganan Dampak Erupsi Semeru

Nasional
UPDATE 6 Desember: Ada 5.642 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Desember: Ada 5.642 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Desember: Tambah 2.005, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.108.297

UPDATE 6 Desember: Tambah 2.005, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.108.297

Nasional
UPDATE 6 Desember: 143.876 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Desember: 143.876 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 130, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.257.815

UPDATE: Bertambah 130, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.257.815

Nasional
Novel Baswedan Sebut Kapolri Punya Kesungguhan Berantas Korupsi

Novel Baswedan Sebut Kapolri Punya Kesungguhan Berantas Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.