Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Enggan Tanggapi Protes Ketua DPRD Natuna soal Lokasi Observasi

Kompas.com - 05/02/2020, 16:30 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menolak menanggapi pernyataan Ketua DPRD Natuna soal jarak lokasi evakuasi 273 WNI yang dianggap terlalu dekat dengan permukiman warga.

Mahfud tidak ingin persoalan jarak tersebut terus diperpanjang.

"Waduh kok itu disambung-sambung terus ya, " kata Mahfud ketika menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (5/2/2020).

Saat kembali ditanya, Mahfud tidak memberi jawaban.

Baca juga: Kunjungi WNI yang Diobservasi di Natuna, Prabowo Bantu Obat-obatan

Dia kemudian menjawab sejunlah pertanyaan lain yang diajukan wartawan.

Diberitakan, Ketua DPRD Natuna Andes Putra mempertanyakan data pemerintah soal jarak hanggar tempat observasi warga negara Indonesia yang dipulangkan dari Wuhan ke permukiman warga yang disebut mencapai 5-6 kilometer.

Padahal, menurut Andes, jarak hanggar ke permukiman tak sampai 2 kilometer.

"Data itu darimana? jarak dari hanggar ke permukiman masyarakat itu dari hanggar ke Penagi itu hanya 1,2 kilometer, dari kantor saya itu hanya 1,4-1,7 kilometer, kan ada juga yang menyatakan jarak aman 2-3 kilometer, nah jadi kami resah dong, di bawah 2 kilometer," kata Andes di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Dia mengatakan, pernyataan jarak hanggar yang relatif terlalu dekat dengan permukiman juga dikemukakan tokoh masyarakat Natuna.

"Yang ngomong ini bukan saya saja, tetapi teman-teman lain yang pernah lah di Natuna dan disini juga ada kemarin itu," ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengatakan lokasi observasi 237 WNI di Natuna berdekatan dengan sekolah.

Kondisi ini menjadi alasan pemerintah setempat yang sempat meliburkan sekolah.

"Kan di sekitar itu ada PAUD, ada TK. (dekat) Anak-anak. Jadi wajar dong kalau sementara waktu kita liburkan dulu," ujar Hamid di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020).

Namun, kata Hamid, saat ini sekolah sudah masuk kembali.

Baca juga: Prabowo dan Terawan Temui WNI di Karantina Natuna Pakai Masker Biasa

Menurutnya para orangtua siswa juga sudah memperbolehkan anaknya sekolah.

"Ya (warga) terimalah. Orang anaknya mau sekolah," lanjut dia.

Hamid juga menungkapkan lokasi observasi saat ini telah diisolasi dari masyarakat luar.

Sehingga pemerintah daerah dan masyarakat setempat merasa lebih tenang.

"Ya memang itu (lokasi karantina) kan pangkalan militer. Ditutup dan tidak bisa masuk lagi," tutur Hamid.

Rombongan 237 WNI bersama tim penjemput tiba di Indonesia pada Minggu (2/2/2020).

Setelah mendarat di Bandara Hang Nadim Batam, Kepulauan Riau, rombongan diterbangkan ke Natuna dan langsung menjalani observasi.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengonfirmasi ada satu warga negara asing (WNA) yang ikut dalam rombongan tersebut dan juga menjalani observasi selama 14 hari.

Sehingga, saat ini ada 238 orang yang Diobservasi di Natuna.

Mereka semua merupakan warga yang berhasil dipulangkan dari Kota Wuhan, China.

Baca juga: Ketua DPRD Natuna Pertanyakan Data Pemerintah soal Jarak Lokasi Karantina ke Permukiman

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjelaskan alasan dipilihnya Natuna sebagai lokasi karantina.

"Kita memiliki tempat isolasi yang jauh dari penduduk dan yang terpilih adalah Natuna," kata Hadi di saat melepas tim evakuasi di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Sabtu (1/2/2020).

Selain itu, Natuna juga dipilih karena merupakan pangkalan militer yang memiliki fasilitas rumah sakit yang dikelola tiga matra TNI.

Natuna juga memiliki landasan pacu pesawat yang berdekatan dengan lokasi isolasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com