Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Enggan Tanggapi Protes Ketua DPRD Natuna soal Lokasi Observasi

Kompas.com - 05/02/2020, 16:30 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menolak menanggapi pernyataan Ketua DPRD Natuna soal jarak lokasi evakuasi 273 WNI yang dianggap terlalu dekat dengan permukiman warga.

Mahfud tidak ingin persoalan jarak tersebut terus diperpanjang.

"Waduh kok itu disambung-sambung terus ya, " kata Mahfud ketika menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (5/2/2020).

Saat kembali ditanya, Mahfud tidak memberi jawaban.

Baca juga: Kunjungi WNI yang Diobservasi di Natuna, Prabowo Bantu Obat-obatan

Dia kemudian menjawab sejunlah pertanyaan lain yang diajukan wartawan.

Diberitakan, Ketua DPRD Natuna Andes Putra mempertanyakan data pemerintah soal jarak hanggar tempat observasi warga negara Indonesia yang dipulangkan dari Wuhan ke permukiman warga yang disebut mencapai 5-6 kilometer.

Padahal, menurut Andes, jarak hanggar ke permukiman tak sampai 2 kilometer.

"Data itu darimana? jarak dari hanggar ke permukiman masyarakat itu dari hanggar ke Penagi itu hanya 1,2 kilometer, dari kantor saya itu hanya 1,4-1,7 kilometer, kan ada juga yang menyatakan jarak aman 2-3 kilometer, nah jadi kami resah dong, di bawah 2 kilometer," kata Andes di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Dia mengatakan, pernyataan jarak hanggar yang relatif terlalu dekat dengan permukiman juga dikemukakan tokoh masyarakat Natuna.

"Yang ngomong ini bukan saya saja, tetapi teman-teman lain yang pernah lah di Natuna dan disini juga ada kemarin itu," ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengatakan lokasi observasi 237 WNI di Natuna berdekatan dengan sekolah.

Kondisi ini menjadi alasan pemerintah setempat yang sempat meliburkan sekolah.

"Kan di sekitar itu ada PAUD, ada TK. (dekat) Anak-anak. Jadi wajar dong kalau sementara waktu kita liburkan dulu," ujar Hamid di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020).

Namun, kata Hamid, saat ini sekolah sudah masuk kembali.

Baca juga: Prabowo dan Terawan Temui WNI di Karantina Natuna Pakai Masker Biasa

Menurutnya para orangtua siswa juga sudah memperbolehkan anaknya sekolah.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com