PAN Beri Isyarat Dukung Fraksi PKS dan Demokrat Bentuk Pansus Jiwasraya

Kompas.com - 05/02/2020, 16:09 WIB
Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Amanat Nasional ( PAN) Yandri Susanto mengatakan, Fraksi PAN memberi isyarat mendukung usulan Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat terkait pembentukan Panitia Khusus ( Pansus) Jiwasraya.

Yandri menyampaikan, ada pertemuan antara Presiden PKS Sohibul Iman dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pada Selasa (4/2/2020) malam.

Pertemuan itu salah satunya membahas kasus Jiwasraya.

"Tadi malam, ada pertemuan ketua umum dengan presiden PKS ngobrol biasa, di antaranya itu membahas Jiwasraya, Asabri dan lain-lain. Prinsipnya, PAN setuju itu ditelusuri di mana persoalan, sehingga dana itu bobol dan tidak bisa bayar ke nasabah atau polis itu coba diusut ya," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Baca juga: Fadli Zon: Gerindra Diminta Ubah Haluan dari Pansus ke Panja Jiwasraya

Yandri mengatakan, PAN belum mengeluarkan pernyataan resmi apakah akan mendukung Pansus Jiwasraya atau tidak.

Namun, ia berpendapat, berdasarkan hasil pertemuan Zulkifli Hasan dengan Sohibul Iman, PAN tidak keberatan usulan PKS dan Demokrat untuk membentuk Panja.

"Betul (sikap resmi belum disampaikan), tapi tentu keputusan itu ada di DPP, dan itu DPP belum memutuskan secara resmi. Tadi malam dari obrolan itu kelihatannya kita (PAN) tidak keberatan dengan adanya pansus," ujar dia. 

Lebih lanjut, Yandri mengatakan, sikap resmi belum disampaikan karena DPP tengah mempersiapkan Kongres ke-5 PAN.

Kendati demikian, ia menegaskan, PAN ikut andil dalam mengawal penuntasan kasus Jiwasraya tersebut.

"Tapi prinsipnya, bagi PAN itu menyangkut persoalan hal yang besar, apalagi hak rakyat kita prinsipnya akan ikut andil. Tapi kapan resminya, bagaimana mekanismenya, tentu itu wewenang ketua umum dan fraksi," kata dia. 

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

Nasional
Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Nasional
KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan 'New Normal' Diawasi Ketat

Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan "New Normal" Diawasi Ketat

Nasional
Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Nasional
Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

Nasional
Mendagri Terbitkan Pedoman 'New Normal', Atur Protokol di Mal hingga Salon

Mendagri Terbitkan Pedoman "New Normal", Atur Protokol di Mal hingga Salon

Nasional
Pemerintah Diminta Susun Panduan 'New Normal' Bersama Pemda

Pemerintah Diminta Susun Panduan "New Normal" Bersama Pemda

Nasional
Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

Nasional
Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

Nasional
KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

Nasional
Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

Nasional
Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Nasional
Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X