Beda dengan Gerindra, Fadli Zon Pilih Pansus Jiwasraya Dibanding Panja

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, penuntasan kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) lebih baik dilakukan dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus).

Ia mengatakan, pembentukan pansus perlu dibentuk agar penuntasan kasus korupsi Jiwasraya lebih efektif dan komprehensif.

"Kenapa kok takut pakai pansus? Ini kan semacam alat yang di dalam DPR. Jadi logikanya harusnya memang Pansus Jiwasraya, sehingga komprehensif di dalam melakukan investigasi, tidak sektoral, tidak sendiri-sendiri gitu," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Baca juga: Fraksi Demokrat Minta Tiga Panja Jiwasraya Dilebur jadi Satu Pansus

Fadli mengatakan, sudah sewajarnya DPR membentuk Pansus Jiwasraya. Namun, Fraksi Partai Gerindra memiliki keputusan sendiri dengan ikut bergabung dengan Panja Jiwasraya.

Meski demikian, soal peluang DPR membentuk Pansus Jiwasraya sendiri, Fadli melihat hal itu sulit tercapai.

Pasalnya, melihat peta sikap politik fraksi yang ada di parlemen, hanya dua fraksi yang tetap bersikukuh penuntasan kasus korupsi Jiwasraya dilakukan dengan pansus, yakni PKS dan Partai Demokrat.

"Ya kalau melihat petanya, memang sulit untuk terbentuk. Tapi apa yang mereka sampaikan, menurut saya masuk akal," lanjut Fadli.

Baca juga: Tersangka Korupsi Jiwasraya Akan Dikenai Pidana Tambahan

Sebelumnya diberitakan, Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat menyerahkan berkas usulan pembentukan Pansus hak angket Jiwasraya kepada pimpinan DPR di lantai 3 Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, kedatangan fraksinya dan Demokrat itu untuk menyerahkan berkas terkait usulan pembentukan Pansus Jiwasraya.

Ia mengatakan, berkas usulan itu sudah ditandatangani oleh seluruh anggota fraksi PKS.

"Alhamdulillah diwakili Pak Azis, kami menyampaikan berkas usulan pansus hak angket Jiwasraya, sudah lebih satu fraksi dan ditandatangani 50 anggota, secara admistrasi itu terpenuhi," kata Jazuli.

Baca juga: Jiwasraya Dahulukan Pembayaran Polis untuk Pensiunan dan Pegawai

Kemudian, anggota Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, fraksinya memutuskan membentuk Pansus Jiwasraya dengan menggunakan hak angket.

Herman mengatakan, langkah ini adalah bentuk keseriusan fraksinya untuk mendalami serta menyelidiki kasus korupsi Jiwasraya.

"Supaya kasus Jiwasraya ini terkoordinasi dan tuntas. Logikanya, sudah ada tiga panja di tingkat komisi, tentu kita membentuk Pansus. Berkas Kami sudah ditandatangani 50 anggota Fraksi," kata Herman.