KSAU Ancam Cabut Mitra yang Bermasalah dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Kompas.com - 05/02/2020, 14:09 WIB
Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Yuyu Sutisna di gedung Serba Guna Soeharnoko Harbani Mabes AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (5/2/2020). Dinas Penerangan Angkatan UdaraKepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Yuyu Sutisna di gedung Serba Guna Soeharnoko Harbani Mabes AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (5/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI Angkatan Udara ( KSAU) Marsekal TNI Yuyu Sutisna mengancam akan mencabut keikutsertaan mitra pengadaan barang dan jasa di TNI AU apabila ditemukan persoalan hukum.

Hal tersebut diungkapkan Yuyu ketika penandatanganan massal kontrak pengaraan barang dan jasa Satuan kerja (Satker) Mabes TNI AU Tahun 2020 di gedung Serba Guna Soeharnoko Harbani Mabes AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (5/2/2020).

"Mabes AU akan mencabut keikutsertaan mitra bermasalah untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa di masa yang akan datang," tegas Yuyu, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Baca juga: Kekuatan Pokok Minimum Baru 45 Persen, TNI AU Fokus Bangun Sistem Pertahanan

KSAU menegaskan, pengadaan barang dan jasa harus akuntabel, baik dari sisi administrasi maupun keuangan.

"Proses pengadaan barang dan jasa harus benar-benar memegang teguh prinsip efisien, efektif, transparan, adil, tak diskriminatif dan akuntabel dari sisi administrasi maupun keuangan," ujar Yuyu Sutisna.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 143 Tahun 2018 tentang Escrow Account, pihaknya berupaya untuk mengoptimalkan proses usulan pesanan menjadi 100 persen kontrak.

Yuyu sekaligus mendesak para pemangku kepentingan agar menepati timeline dan peta aliran yang telah disusun dengan melakukan komunikasi dalam proses pengadaan secara aktif.

"Selain itu lakukan evaluasi untuk mengidentifikasi hal yang jadi penghambat tercapainya pekerjaan," terang Yuyu Sutisna.

Baca juga: Anggaran TNI AU Naik Jadi Rp 16,7 Triliun, KSAU Tekankan Integritas Prajurit

Dia menambahkan bahwa para pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugasnya juga harus berpedoman dengan ketentuan yang berlaku.

Termasuk bertanggung jawab terhadap kualitas, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, serta ketepatan dalam waktu dan tempat penyerahan barang dan jasa yang diberikan.

Karena itu, pihaknya akan menindak tegas setiap pelanggaran.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Minta Ulama Teladani Pendiri NU, KH Abdul Wahab Chasbullah

Wapres Minta Ulama Teladani Pendiri NU, KH Abdul Wahab Chasbullah

Nasional
Moeldoko: Kinerja Menteri Meningkat Signifikan Setelah 'Dicambuk'

Moeldoko: Kinerja Menteri Meningkat Signifikan Setelah "Dicambuk"

Nasional
Wapres Ingatkan soal Potensi Penularan Covid-19 pada Fase Kenormalan Baru

Wapres Ingatkan soal Potensi Penularan Covid-19 pada Fase Kenormalan Baru

Nasional
Wapres Minta Ulama Berperan dalam Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Wapres Minta Ulama Berperan dalam Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Realisasi Anggaran Kesehatan Masih Minim, Moeldoko Sebut Terhambat Administrasi

Realisasi Anggaran Kesehatan Masih Minim, Moeldoko Sebut Terhambat Administrasi

Nasional
Kejagung Periksa Lima Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Periksa Lima Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Dicecar 40 Pertanyaan

Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Dicecar 40 Pertanyaan

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil

Nasional
121.638 WNI Kembali ke Tanah Air Selama Pandemi Covid-19

121.638 WNI Kembali ke Tanah Air Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Nasional
Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Nasional
Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Nasional
Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Nasional
Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Nasional
Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X