Klarifikasi Terkait Pemanggilan Direktur Astra International Isuzu oleh KPK

JAKARTA, KOMPAS.com- Pihak PT Astra International Tbk memberikan klarifikasi terkait informasi pemanggilan Direktur Utama PT Astra International Tbk Isuzu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kemarin, Direktur Utama PT Astra International Tbk Isuzu tidak memenuhi panggilan KPK.

Namun, perusahaan akan meminta penjadwalan ulang.

"Astra International Isuzu akan meminta penjadwalan ulang untuk memberikan keterangan karena surat dari KPK tersebut baru diterima pada tanggal 4 Februari 2020," kata Chief of Corporate Affairs PT Astra International Tbk, Pongki Pamungkas, Rabu (5/2/2020).

Pongki pun mengklarifikasi bahwa surat panggilan yang dikirim KPK ditujukan untuk Dirut PT Astra International Tbk Isuzu atau Chief Executive Chief Executive Astra International Isuzu Sales Operation.

Dengan demikian, surat panggilan KPK bukan ditujukan kepada Presiden Direktur PT Astra international Tbk yang kini dijabat Prijono Sugiarto.

Baca juga: Dirut Astra International Isuzu Tak Penuhi Panggilan KPK jadi Saksi Kasus PT Waskita

Pongki melanjutkan, surat panggilan dari KPK pun meminta Astra International Isuzu menugaskan satu orang staf untuk memberikan keterangan terkait perkara yang ditangani oleh KPK.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Utama PT Astra International Tbk Isuzu tidak memenuhi panggilan penyidik KPK, Selasa (4/2/2020) kemarin.

Hal ini dikonfirmasi oleh Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri.

"Belum hadir, akan ada jadwal ulang," kata Ali saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa malam.

Sedianya, Dirut PT Astra International Tbk Isuzu akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait pekerjaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka, yaitu Fathor Rachman selaku Kepala Divisi II PT Waskita Karya pada periode 2011-2013 dan Yuly Ariandi Siregar selaku Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya pada periode 2010-2014

Fathor dan Yuly diduga menunjuk beberapa perusahaan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan fiktif pada sejumlah proyek konstruksi yang dikembangkan oleh perusahaan.

Sebagian dari pekerjaan tersebut diduga telah dikerjakan oleh perusahaan lain. Akan tetapi, tetap dibuat seolah-olah akan dikerjakan oleh 4 perusahaan subkontraktor yang teridentifikasi sampai saat ini oleh KPK.

KPK menduga empat perusahaan subkontraktor itu tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak.

Atas subkontrak pekerjaan fiktif ini, PT Waskita Karya melakukan pembayaran kepada perusahaan subkontraktor tersebut.

Namun, selanjutnya perusahaan-perusahaan subkontraktor tersebut menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya kepada sejumlah pihak termasuk yang diduga digunakan untuk kepentingan Fathor dan Yuly.

Perkiraan kerugian negara dari dugaan korupsi yang dilakukan oleh dua pegawai PT Waskita Karya (Persero), Tbk mencapai Rp 186 miliar.