Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Johar Arief

Produser Program Talk Show Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV

Wartawan dan saat ini produser program talk show Satu Meja The Forum dan Dua Arah di Kompas TV ? Satu Meja The Forum setiap Rabu pukul 20.00 WIB LIVE di Kompas TV ? Dua Arah setiap Senin pukul 22.00 WIB LIVE di Kompas TV

Eks ISIS, Perlukah Dipulangkan?

Kompas.com - 05/02/2020, 11:09 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

WACANA pemulangan 600 WNI yang terlibat kelompok teroris Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) ke Tanah Air menjadi perdebatan.

Menteri Agama, Fachrul Razi, dalam acara deklarasi organisasi kemasyarakatan Pejuang Bravo Lima, Sabtu (1/2/2020), mengungkapkan rencana pemulangan mereka setelah mendapatkan informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Menurut Fachrul, langkah ini diambil pemerintah karena pertimbangan kemanusiaan. Ia mengatakan, saat ini mereka telantar di Suriah dan beberapa negara lainnya.

Baca juga: Komisi III Minta BNPT Kaji Prosedur Pemulangan Ratusan WNI eks ISIS

Sebagian dari mereka telah membakar paspor Indonesia. Fachrul mengatakan, merupakan kewajiban pemerintah untuk mengawasi dan membina mereka.

Menkopolhukam Mahfud MD dalam program talkshow Satu Meja The Forum di Kompas TV, Rabu (15/1/2020), mengatakan, berdasarkan laporan resmi dari tim yang dikirim ke Suriah dan sejumlah negara, saat ini terdapat 660 WNI yang diduga bergabung dengan ISIS di Suriah dan sejumlah negara lain.

Sebanyak 184 di antaranya berada di Suriah, terdiri atas 31 laki-laki dan 153 perempuan dan anak-anak. Sementara sisanya tersebar di berbagai negara seperti Turki dan Afghanistan.

Menurut Mahfud, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk memulangkan mereka.

“Warga negara menurut konstitusi punya hak untuk tidak kehilangan kewarganegaraannya,” ujar Mahfud.

Tergiur janji ISIS

Ribuan orang dari berbagai negara, termasuk Indonesia, dipercaya telah meninggalkan negara mereka untuk bergabung dengan ISIS sejak kemunculan kelompok tersebut di Irak dan Suriah. Sebagian dari mereka bergabung karena ideologi dan menjadi kombatan.

Sebagian lagi karena tergiur propaganda ISIS yang menjanjikan uang dan gaji berkali lipat.

Mereka merupakan simpatisan, baik yang ingin bekerja sebagai pegawai pada struktur administrasi ISIS maupun yang sekadar ingin tinggal di wilayah yang dikuasai ISIS.

Sejauh ini tidak ada data mengenai jumlah WNI yang meninggalkan Tanah Air untuk bergabung dengan ISIS. Namun, tiap tahun jumlahnya diyakini mencapai ratusan.

 

Pengungsi perempuan dan anak-anak meninggalkan Desa Baghouz di Suriah Timur, Suriah, basis terakhir ISIS yang dihancurkan Tentara Demokratik Suriah (SDF) dukungan Amerika Serikat. Gambar diambil pada 14 Maret 2019.AFP/GIUSEPPE CACACE Pengungsi perempuan dan anak-anak meninggalkan Desa Baghouz di Suriah Timur, Suriah, basis terakhir ISIS yang dihancurkan Tentara Demokratik Suriah (SDF) dukungan Amerika Serikat. Gambar diambil pada 14 Maret 2019.

Pada Desember 2016, Kapolri Tito Karnavian menyebut sepanjang 2016 sebanyak 600 WNI berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS.

Tidak semuanya mampu mencapai tempat tujuan. Banyak di antara mereka yang ditahan oleh otoritas Turki dan Suriah dan dideportasi kembali ke Indonesia.

Pemulangan WNI yang diduga akan bergabung dengan ISIS ini telah dilakukan sejak 2015.

Menurut data Kementerain Luar Negeri, sebanyak 430 WNI yang diduga akan bergabung dengan ISIS telah dipulangkan ke Tanah Air melalui Turki sejak 2015.

Telantar di pengungsian

Menyusul kekalahan ISIS, para simpatisan ISIS yang berasal dari berbagai negara kini telantar. Mereka ditampung di kamp-kamp pengungsian dengan kondisi memprihatinkan. Jumlah mereka diperkirakan mencapai 9 ribu.

Seperti dilaporkan BBC, pada Juli 2017, militer Suriah menemukan 12 WNI yang terdiri dari sembilan perempuan dan tiga anak-anak di kamp pengungsian di kota Ain Issa. Mereka mengaku merasa tertipu oleh ISIS dan ingin segera kembali ke Indonesia.

Meski mengaku WNI, para simpatisan ISIS di pengungsian tak lagi memegang dokumen perjalanan resmi atau paspor. Selain karena sebagian berangkat secara ilegal, paspor mereka pun telah dirampas oleh ISIS.

Baca juga: KALEIDOSKOP 2019: Kematian Pemimpin ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi

Sermentara para kombatan ISIS ditahan di penjara-penjara yang dikontrol otoritas setempat. Kabag Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Asep Adi Saputro, menyebut dari 600 WNI eks ISIS yang tersisa di Timur Tengah, 47 di antaranya berstatus tahanan.

Sejumlah negara, seperti Amerika Serikat dan Inggris, telah menetapkan kebijakan tegas dengan menolak warganya yang telah menjadi pengikut ISIS untuk kembali.

Pemulangan WNI eks ISIS

Sementara wacana pemulangan WNI eks pengikut ISIS kini menjadi perdebatan. Keputusan ini akan diumumkan pemerintah Mei mendatang.

Selain status kewarganegaraan mereka yang dipertanyakan, kepulangan WNI eks ISIS dikhawatirkan akan mendatangkan ancaman.

Mereka dikhawatirkan akan menyebarkan “virus” ISIS atau bahkan melakukan tindakan terorisme di dalam negeri karena paham radikal yang mereka anut.

Sejumlah aksi terorisme yang terjadi di dalam negeri terbukti pelakunya merupakan mantan kombatan kelompok terorisme di luar negeri.

Tidak ada jaminan progam deradikalisasi yang dilakukan pemerintah akan membuat para mantan pengikut ISIS ini meninggalkan ideologinya dan kembali menjadi warga negara yang baik.

Baca juga: Soal WNI Eks ISIS: Secara Konstitusi Pemerintah Harus Memulangkan, Tapi...

Sementara itu program deradikalisasi pemerintah yang telah berjalan selama ini masih menjadi sorotan. Sejumlah pengamat menilai program deradikalisasi yang dilakukan pemerintah belum efektif.

Lantas, perlukah WNI eks ISIS dipulangkan ke Tanah Air?

Adakah program deradikalisasi yang mampu membuat mereka kembali menjadi warga negara yang baik?

Saksikan pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (5/2/2020), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com