Eks ISIS, Perlukah Dipulangkan?

Kompas.com - 05/02/2020, 11:09 WIB
Pengungsi perempuan dan anak-anak meninggalkan Desa Baghouz di Suriah Timur, Suriah, basis terakhir ISIS yang dihancurkan Tentara Demokratik Suriah (SDF) dukungan Amerika Serikat. Gambar diambil pada 14 Maret 2019. AFP/GIUSEPPE CACACEPengungsi perempuan dan anak-anak meninggalkan Desa Baghouz di Suriah Timur, Suriah, basis terakhir ISIS yang dihancurkan Tentara Demokratik Suriah (SDF) dukungan Amerika Serikat. Gambar diambil pada 14 Maret 2019.

 

Pada Desember 2016, Kapolri Tito Karnavian menyebut sepanjang 2016 sebanyak 600 WNI berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS.

Tidak semuanya mampu mencapai tempat tujuan. Banyak di antara mereka yang ditahan oleh otoritas Turki dan Suriah dan dideportasi kembali ke Indonesia.

Pemulangan WNI yang diduga akan bergabung dengan ISIS ini telah dilakukan sejak 2015.

Menurut data Kementerain Luar Negeri, sebanyak 430 WNI yang diduga akan bergabung dengan ISIS telah dipulangkan ke Tanah Air melalui Turki sejak 2015.

Telantar di pengungsian

Menyusul kekalahan ISIS, para simpatisan ISIS yang berasal dari berbagai negara kini telantar. Mereka ditampung di kamp-kamp pengungsian dengan kondisi memprihatinkan. Jumlah mereka diperkirakan mencapai 9 ribu.

Seperti dilaporkan BBC, pada Juli 2017, militer Suriah menemukan 12 WNI yang terdiri dari sembilan perempuan dan tiga anak-anak di kamp pengungsian di kota Ain Issa. Mereka mengaku merasa tertipu oleh ISIS dan ingin segera kembali ke Indonesia.

Meski mengaku WNI, para simpatisan ISIS di pengungsian tak lagi memegang dokumen perjalanan resmi atau paspor. Selain karena sebagian berangkat secara ilegal, paspor mereka pun telah dirampas oleh ISIS.

Baca juga: KALEIDOSKOP 2019: Kematian Pemimpin ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi

Sermentara para kombatan ISIS ditahan di penjara-penjara yang dikontrol otoritas setempat. Kabag Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Asep Adi Saputro, menyebut dari 600 WNI eks ISIS yang tersisa di Timur Tengah, 47 di antaranya berstatus tahanan.

Sejumlah negara, seperti Amerika Serikat dan Inggris, telah menetapkan kebijakan tegas dengan menolak warganya yang telah menjadi pengikut ISIS untuk kembali.

Pemulangan WNI eks ISIS

Sementara wacana pemulangan WNI eks pengikut ISIS kini menjadi perdebatan. Keputusan ini akan diumumkan pemerintah Mei mendatang.

Selain status kewarganegaraan mereka yang dipertanyakan, kepulangan WNI eks ISIS dikhawatirkan akan mendatangkan ancaman.

Mereka dikhawatirkan akan menyebarkan “virus” ISIS atau bahkan melakukan tindakan terorisme di dalam negeri karena paham radikal yang mereka anut.

Sejumlah aksi terorisme yang terjadi di dalam negeri terbukti pelakunya merupakan mantan kombatan kelompok terorisme di luar negeri.

Tidak ada jaminan progam deradikalisasi yang dilakukan pemerintah akan membuat para mantan pengikut ISIS ini meninggalkan ideologinya dan kembali menjadi warga negara yang baik.

Baca juga: Soal WNI Eks ISIS: Secara Konstitusi Pemerintah Harus Memulangkan, Tapi...

Sementara itu program deradikalisasi pemerintah yang telah berjalan selama ini masih menjadi sorotan. Sejumlah pengamat menilai program deradikalisasi yang dilakukan pemerintah belum efektif.

Lantas, perlukah WNI eks ISIS dipulangkan ke Tanah Air?

Adakah program deradikalisasi yang mampu membuat mereka kembali menjadi warga negara yang baik?

Saksikan pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (5/2/2020), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

10 dari 14 WNI Positif Covid-19 di India Sembuh

10 dari 14 WNI Positif Covid-19 di India Sembuh

Nasional
34.696 WNI yang Terdampak Kebijakan Lockdown Malaysia Kembali ke Tanah Air

34.696 WNI yang Terdampak Kebijakan Lockdown Malaysia Kembali ke Tanah Air

Nasional
Pemerintah Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Ini Catatan Ombudsman

Pemerintah Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Ini Catatan Ombudsman

Nasional
Pemerintah: Terima Kasih Seluruh Pemda yang Intens Memutus Rantai Corona

Pemerintah: Terima Kasih Seluruh Pemda yang Intens Memutus Rantai Corona

Nasional
'Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik'

"Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik"

Nasional
Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

Nasional
Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Catat 808 Kasus

Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Catat 808 Kasus

Nasional
Pasien Covid-19 Bertambah, Bukti Penularan Masih Ada dan Kontak Dekat Diabaikan

Pasien Covid-19 Bertambah, Bukti Penularan Masih Ada dan Kontak Dekat Diabaikan

Nasional
Komisi VIII Minta Pemerintah Tak Buru-buru soal Penyelenggaraan Haji

Komisi VIII Minta Pemerintah Tak Buru-buru soal Penyelenggaraan Haji

Nasional
Yurianto: Masker Tak Bisa Membunuh Virus Corona, Sebaiknya Tetap Cuci Tangan Pakai Sabun

Yurianto: Masker Tak Bisa Membunuh Virus Corona, Sebaiknya Tetap Cuci Tangan Pakai Sabun

Nasional
Pakar: Masker Kain Jadi Pilihan Terakhir untuk Cegah Penularan Covid-19

Pakar: Masker Kain Jadi Pilihan Terakhir untuk Cegah Penularan Covid-19

Nasional
12.548 ABK WNI di Luar Negeri Tak Bisa Bekerja Akibat Covid-19

12.548 ABK WNI di Luar Negeri Tak Bisa Bekerja Akibat Covid-19

Nasional
Pemerintah Sebut Sekitar 349.000 APD Telah Didistribusikan

Pemerintah Sebut Sekitar 349.000 APD Telah Didistribusikan

Nasional
Gugus Tugas Covid-19 Terima Donasi Rp 66,5 Miliar dari Masyarakat

Gugus Tugas Covid-19 Terima Donasi Rp 66,5 Miliar dari Masyarakat

Nasional
Jokowi Sebut RS Darurat Covid-19 Pulau Galang Nantinya Dijadikan Pusat Riset Penyakit Menular

Jokowi Sebut RS Darurat Covid-19 Pulau Galang Nantinya Dijadikan Pusat Riset Penyakit Menular

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X