Eks ISIS, Perlukah Dipulangkan?

Kompas.com - 05/02/2020, 11:09 WIB
Wanita dan anak-anak asal Australia yang dahulu hidup di bawah kekuasaan kelompok teroris ISIS kini terlantar di kamp pengungsi al-Hawl di Suriah. ABC NEWS / FOUR CORNERSWanita dan anak-anak asal Australia yang dahulu hidup di bawah kekuasaan kelompok teroris ISIS kini terlantar di kamp pengungsi al-Hawl di Suriah.

WACANA pemulangan 600 WNI yang terlibat kelompok teroris Islamic State of Iraq and Syria ( ISIS) ke Tanah Air menjadi perdebatan.

Menteri Agama, Fachrul Razi, dalam acara deklarasi organisasi kemasyarakatan Pejuang Bravo Lima, Sabtu (1/2/2020), mengungkapkan rencana pemulangan mereka setelah mendapatkan informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Menurut Fachrul, langkah ini diambil pemerintah karena pertimbangan kemanusiaan. Ia mengatakan, saat ini mereka telantar di Suriah dan beberapa negara lainnya.

Baca juga: Komisi III Minta BNPT Kaji Prosedur Pemulangan Ratusan WNI eks ISIS

Sebagian dari mereka telah membakar paspor Indonesia. Fachrul mengatakan, merupakan kewajiban pemerintah untuk mengawasi dan membina mereka.

Menkopolhukam Mahfud MD dalam program talkshow Satu Meja The Forum di Kompas TV, Rabu (15/1/2020), mengatakan, berdasarkan laporan resmi dari tim yang dikirim ke Suriah dan sejumlah negara, saat ini terdapat 660 WNI yang diduga bergabung dengan ISIS di Suriah dan sejumlah negara lain.

Sebanyak 184 di antaranya berada di Suriah, terdiri atas 31 laki-laki dan 153 perempuan dan anak-anak. Sementara sisanya tersebar di berbagai negara seperti Turki dan Afghanistan.

Menurut Mahfud, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk memulangkan mereka.

“Warga negara menurut konstitusi punya hak untuk tidak kehilangan kewarganegaraannya,” ujar Mahfud.

Tergiur janji ISIS

Ribuan orang dari berbagai negara, termasuk Indonesia, dipercaya telah meninggalkan negara mereka untuk bergabung dengan ISIS sejak kemunculan kelompok tersebut di Irak dan Suriah. Sebagian dari mereka bergabung karena ideologi dan menjadi kombatan.

Sebagian lagi karena tergiur propaganda ISIS yang menjanjikan uang dan gaji berkali lipat.

Mereka merupakan simpatisan, baik yang ingin bekerja sebagai pegawai pada struktur administrasi ISIS maupun yang sekadar ingin tinggal di wilayah yang dikuasai ISIS.

Sejauh ini tidak ada data mengenai jumlah WNI yang meninggalkan Tanah Air untuk bergabung dengan ISIS. Namun, tiap tahun jumlahnya diyakini mencapai ratusan.

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Pilkada 2020, Kabareskrim Perintahkan Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Jelang Pilkada 2020, Kabareskrim Perintahkan Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Nasional
Golkar Gelar Rapat Konsolidasi untuk Petakan Kader Potensial pada Pilkada 2020

Golkar Gelar Rapat Konsolidasi untuk Petakan Kader Potensial pada Pilkada 2020

Nasional
Arab Saudi Tangguhkan Kunjungan Umrah, Menag Minta Calon Jemaah Memahami

Arab Saudi Tangguhkan Kunjungan Umrah, Menag Minta Calon Jemaah Memahami

Nasional
Waketum Golkar Klaim Tak Bicara Mahar Politik pada Pilkada 2020

Waketum Golkar Klaim Tak Bicara Mahar Politik pada Pilkada 2020

Nasional
Desak Pansus Jiwasraya, Demokrat Ingatkan DPR Bukan Kantor Cabang Eksekutif

Desak Pansus Jiwasraya, Demokrat Ingatkan DPR Bukan Kantor Cabang Eksekutif

Nasional
Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Nasional
AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

Nasional
KPU Akan Berikan Saran ke DPR soal Model Pemilu Serentak yang Ideal

KPU Akan Berikan Saran ke DPR soal Model Pemilu Serentak yang Ideal

Nasional
Komisi VIII: Arab Saudi Seharusnya Cukup Berpengalaman Hadapi MERS

Komisi VIII: Arab Saudi Seharusnya Cukup Berpengalaman Hadapi MERS

Nasional
KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

Nasional
Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Nasional
MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

Nasional
Nawawi Pomolango: Setengah Persoalan KPK Terjawab kalau Harun Masiku Ditangkap

Nawawi Pomolango: Setengah Persoalan KPK Terjawab kalau Harun Masiku Ditangkap

Nasional
Menlu Minta WNI yang Telanjur Tiba di Arab Saudi Diperbolehkan Umrah

Menlu Minta WNI yang Telanjur Tiba di Arab Saudi Diperbolehkan Umrah

Nasional
Indonesia Bebas Corona, Menlu Pertanyakan Penangguhan Umrah

Indonesia Bebas Corona, Menlu Pertanyakan Penangguhan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X