Permintaan Warga Natuna Terkait Observasi WNI Pasca-evakuasi dari Wuhan

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Natuna, Ketua DPRD, dan sejumlah tokoh masyarakat bertemu dengan Pimpinan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,Selasa (4/2/2020).

Dalam pertemuan itu, mereka membahas persoalan Natuna yang sedang dijadikan tempat observasi bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) pasca-evakuasi dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, karena wabah virus corona.

Selama kurang lebih satu jam, mereka mengutarakan keinginan warga Natuna atas keputusan pemerintah tersebut.

Baca juga: Kemenkes: 237 WNI dan 1 WNA di Natuna dalam Kondisi Sehat

Bangun posko kesehatan

Masyarakat Natuna ingin ada posko kesehatan selain puskesmas di wilayahnya.

Sebab, berdasarkan laporan tokoh masyarakat dari Natuna yang mengikuti audiensi, jarak antara permukiman warga dan lokasi observasi ternyata cukup dekat.

"Saya baru tahu kalau ternyata tempat obeservasi dengan permukiman penduduk sekitar 1,7 kilometer jadi cukup dekat oleh sebab itu mereka ingin ada posko-posko kesehatan yang bisa standby," kata Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh.

Baca juga: Bupati Minta Pemerintah Bangun Rumah Sakit dengan Fasilitas Lengkap di Natuna

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Natuna Andes Putra mempertanyakan data pemerintah soal jarak hanggar tempat karantina dan lokasi observasi dengan permukiman warga yang disebutkan mencapai 5-6 kilometer.

Padahal, menurut Andes, jarak hanggar ke permukiman tak sampai 2 kilometer.

"Data itu darimana? jarak dari hanggar ke permukiman masyarakat itu dari hanggar ke Penagi itu hanya 1,2 kilometer, dari kantor saya itu hanya 1,4-1,7 kilometer, kan ada juga yang menyatakan jarak aman 2-3 kilometer, nah jadi kami resah dong, di bawah 2 kilometer," ujar Andes.

Baca juga: Ketua DPRD Natuna Pertanyakan Data Pemerintah soal Lokasi Karantina ke Permukiman

Biaya kesehatan dan RS berfasilitas lengkap

Selanjutnya, masyarakat Natuna ingin biaya kesehatan ditanggung oleh pemerintah.

Pasalnya saat ini rumah sakit (RS) di Natuna masih termasuk golongan tipe C.

"Karena rumah sakitnya masih tipe C tentunya butuh rujukan ke Batam dan itu biayanya cukup tinggi," ucap Nihayatul.

Baca juga: Komisi IX DPR Kunjungi Natuna Pekan Depan

Selain menanggung biaya kesehatan masyarakat, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal meminta pemerintah membangun rumah sakit yang lebih lengkap wilayahnya.

"Yang jelas kami minta nanti dibangun rumah sakit yang lebih lengkap," kata Hamid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Kemudian, Hamid juga meminta pemerintah membangun RS dengan fasilitas yang lengkap.

Pasalnya, saat ini fasilitas rumah sakit di Natuna banyak yang belum memadai.

"Kami minta dibantu peralatan yang kurang di rumah sakit kami itu untuk supaya segera juga diperhatikan oleh Pak Menteri Kesehatan," ungkapnya.

Baca juga: Bupati Natuna Sebut Lokasi Karantina WNI Dekat dengan Sekolah

Bertemu Jokowi

Dalam pertemuan itu, salah satu akademisi dari perguruan tinggi di Natuna menyampaikan keinginan masyarakat Natuna untuk bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pertama ketemu presiden itu menjadi tuntutan masyarakat," kata salah satu perwakilan perguruan tinggi tersebut.

Ia mengatakan, tidak ada gunanya jika masyarakat Natuna datang ke Jakarta bertemu anggota DPR tapi tidak bertemu dengan Jokowi.

Maka dari itu, ia berharap Komisi IX DPR bisa memfasilitasi pertemuan masyarakat Natuna dengan presiden.

"Jadi harapan kami ya barangkali DPR RI bisa memfasilitasi kita bertemu dengan presiden," ungkapnya.

Baca juga: WNI dari Wuhan Dikarantina di Natuna, Masyarakat Minta DPR Fasilitasi Bertemu Jokowi

Terkait permintaan itu, Nihayatul menegaskan pihaknya akan membantu masyarakat Natuna bertemu Presiden Joko Widodo.

"Saya pikir beberapa poin itu sangat wajar mereka meminta kepada kita dan itu yang menjadi perjuangan masyakat menyampaikan aspirasi kepada kita dan kita Komisi IX menyepakati itu," jelas Nihayatul.