Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hidayat Nur Wahid Klaim PKS Punya Andil dalam Proses Evakuasi WNI dari Wuhan

Kompas.com - 04/02/2020, 21:59 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan PKS merupakan partai yang rajin menyampaikan kritik Presiden Joko Widodo dalam berbagai urusan bernegara.

Menurutnya, PKS bahkan merupakan partai yang mengingatkan pemerintah terkait evakuasi WNI dari Kota Wuhan, China, yang jadi sumber penyebaran virus corona.

"Semula tidak ada opsi pemerintah melakukan evakuasi. Tegas disampaikan Menko Polhukam. Bahkan sebelumnya ada yang mengatakan sudah mengirimkan logistik dan masker. Bahkan Pak Jokowi sempat menyampaikan bagaimana evakuasi, karena itu dikunci," kata Hidayat dalam peluncuran buku 'Kami Oposisi' karya politikus PKS Mardani Ali Sera, di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Baca juga: Wabah Virus Corona, PKS Minta Pemerintah Segera Evakuasi WNI dari Wuhan

Hidayat menyatakan PKS mengingatkan pemerintah agar melaksanakan tugas yang tertuang dalam UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia.

"Kami Fraksi PKS dengan sangat terbuka menyampaikan kritik. Mengingatkan Indonesia agar melaksanakan UUD," tuturnya.

Apalagi, kata dia, UU tentang Hubungan Luar Negeri juga mengatur bahwa negara mesti memulangkan WNI yang dalam kondisi darurat di suatu negara.

Baca juga: Pasca-Evakuasi WNI dari Wuhan, Lokasi Karantina hingga Hoaks Virus Corona

Hidayat pun mengaku sempat heran dengan alasan-alasan yang diungkapkan pemerintah untuk menunda pemulangan WNI dari Wuhan.

"Masa AS yang katanya musuh dagang china diperbolehkan evakuasi, tapi Indonesia yang katanya sahabat China tidak diizinkan. Alhamdulillah melalui beragam kritik, Pak Jokowi melakukan evakuasi," ujar Hidayat.

Ia menegaskan PKS akan setia menjadi oposisi pemerintah.

Baca juga: Ini Alasan Pemerintah Turut Evakuasi 1 WNA dari Wuhan ke Natuna

Hidayat menyatakan PKS turut membangun bangsa, meski berada di luar kabinet pemerintahan.

"Oposisi memang diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat Indonesia, baik dalam perlindungan kedaulatan warga maupun NKRI. Makanya Pak Mardani menyuarakan #kamioposisi yang merupakan sikap PKS," kata dia.

Diberitakan, pemerintah melakukan evakuasi WNI yang ada di Kota Wuhan, Hubei, China.

Pada Minggu (2/2/2020), 238 WNI tiba di Batam dan dikirim ke pusat observasi di Natuna, Kepulauan Riau. Mereka menjalani masa karantina selama dua minggu atau 14 hari.

Baca juga: Soal Sumber Dana Evakuasi WNI dari Wuhan, Ini Kata Sri Mulyani

Belakangan diketahui, ada satu WNA di antara 238 orang yang dievakuasi tersebut.

"Iya benar ada satu WNA," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Teuku Faizasyah ketika dikonfirmasi Kompas.com, Senin (3/2/2020).

Menurut data dari Kemenlu, WNA itu merupakan suami dari salah satu WNI yang kini menjalani karantina di Natuna.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com