Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hidayat Nur Wahid Klaim PKS Punya Andil dalam Proses Evakuasi WNI dari Wuhan

Kompas.com - 04/02/2020, 21:59 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan PKS merupakan partai yang rajin menyampaikan kritik Presiden Joko Widodo dalam berbagai urusan bernegara.

Menurutnya, PKS bahkan merupakan partai yang mengingatkan pemerintah terkait evakuasi WNI dari Kota Wuhan, China, yang jadi sumber penyebaran virus corona.

"Semula tidak ada opsi pemerintah melakukan evakuasi. Tegas disampaikan Menko Polhukam. Bahkan sebelumnya ada yang mengatakan sudah mengirimkan logistik dan masker. Bahkan Pak Jokowi sempat menyampaikan bagaimana evakuasi, karena itu dikunci," kata Hidayat dalam peluncuran buku 'Kami Oposisi' karya politikus PKS Mardani Ali Sera, di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Baca juga: Wabah Virus Corona, PKS Minta Pemerintah Segera Evakuasi WNI dari Wuhan

Hidayat menyatakan PKS mengingatkan pemerintah agar melaksanakan tugas yang tertuang dalam UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia.

"Kami Fraksi PKS dengan sangat terbuka menyampaikan kritik. Mengingatkan Indonesia agar melaksanakan UUD," tuturnya.

Apalagi, kata dia, UU tentang Hubungan Luar Negeri juga mengatur bahwa negara mesti memulangkan WNI yang dalam kondisi darurat di suatu negara.

Baca juga: Pasca-Evakuasi WNI dari Wuhan, Lokasi Karantina hingga Hoaks Virus Corona

Hidayat pun mengaku sempat heran dengan alasan-alasan yang diungkapkan pemerintah untuk menunda pemulangan WNI dari Wuhan.

"Masa AS yang katanya musuh dagang china diperbolehkan evakuasi, tapi Indonesia yang katanya sahabat China tidak diizinkan. Alhamdulillah melalui beragam kritik, Pak Jokowi melakukan evakuasi," ujar Hidayat.

Ia menegaskan PKS akan setia menjadi oposisi pemerintah.

Baca juga: Ini Alasan Pemerintah Turut Evakuasi 1 WNA dari Wuhan ke Natuna

Hidayat menyatakan PKS turut membangun bangsa, meski berada di luar kabinet pemerintahan.

"Oposisi memang diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat Indonesia, baik dalam perlindungan kedaulatan warga maupun NKRI. Makanya Pak Mardani menyuarakan #kamioposisi yang merupakan sikap PKS," kata dia.

Diberitakan, pemerintah melakukan evakuasi WNI yang ada di Kota Wuhan, Hubei, China.

Pada Minggu (2/2/2020), 238 WNI tiba di Batam dan dikirim ke pusat observasi di Natuna, Kepulauan Riau. Mereka menjalani masa karantina selama dua minggu atau 14 hari.

Baca juga: Soal Sumber Dana Evakuasi WNI dari Wuhan, Ini Kata Sri Mulyani

Belakangan diketahui, ada satu WNA di antara 238 orang yang dievakuasi tersebut.

"Iya benar ada satu WNA," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Teuku Faizasyah ketika dikonfirmasi Kompas.com, Senin (3/2/2020).

Menurut data dari Kemenlu, WNA itu merupakan suami dari salah satu WNI yang kini menjalani karantina di Natuna.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com