Hidayat Nur Wahid Klaim PKS Punya Andil dalam Proses Evakuasi WNI dari Wuhan

Kompas.com - 04/02/2020, 21:59 WIB
Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid di DPR, Jakarta, Jumat (20/12/2019). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid di DPR, Jakarta, Jumat (20/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan PKS merupakan partai yang rajin menyampaikan kritik Presiden Joko Widodo dalam berbagai urusan bernegara.

Menurutnya, PKS bahkan merupakan partai yang mengingatkan pemerintah terkait evakuasi WNI dari Kota Wuhan, China, yang jadi sumber penyebaran virus corona.

"Semula tidak ada opsi pemerintah melakukan evakuasi. Tegas disampaikan Menko Polhukam. Bahkan sebelumnya ada yang mengatakan sudah mengirimkan logistik dan masker. Bahkan Pak Jokowi sempat menyampaikan bagaimana evakuasi, karena itu dikunci," kata Hidayat dalam peluncuran buku 'Kami Oposisi' karya politikus PKS Mardani Ali Sera, di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Baca juga: Wabah Virus Corona, PKS Minta Pemerintah Segera Evakuasi WNI dari Wuhan

Hidayat menyatakan PKS mengingatkan pemerintah agar melaksanakan tugas yang tertuang dalam UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia.

"Kami Fraksi PKS dengan sangat terbuka menyampaikan kritik. Mengingatkan Indonesia agar melaksanakan UUD," tuturnya.

Apalagi, kata dia, UU tentang Hubungan Luar Negeri juga mengatur bahwa negara mesti memulangkan WNI yang dalam kondisi darurat di suatu negara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Pasca-Evakuasi WNI dari Wuhan, Lokasi Karantina hingga Hoaks Virus Corona

Hidayat pun mengaku sempat heran dengan alasan-alasan yang diungkapkan pemerintah untuk menunda pemulangan WNI dari Wuhan.

"Masa AS yang katanya musuh dagang china diperbolehkan evakuasi, tapi Indonesia yang katanya sahabat China tidak diizinkan. Alhamdulillah melalui beragam kritik, Pak Jokowi melakukan evakuasi," ujar Hidayat.

Ia menegaskan PKS akan setia menjadi oposisi pemerintah.

Baca juga: Ini Alasan Pemerintah Turut Evakuasi 1 WNA dari Wuhan ke Natuna

Hidayat menyatakan PKS turut membangun bangsa, meski berada di luar kabinet pemerintahan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TN-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TN-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Nasional
Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Nasional
Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Nasional
Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Nasional
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Nasional
Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Nasional
Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Nasional
Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Nasional
Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Nasional
Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.