WN China Tak Bisa Pulang, Pemerintah Fasilitasi Pengurusan Visa Overstay hingga Sebulan

Kompas.com - 04/02/2020, 21:21 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan kepada awak media di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (25/10/2019). KOMPAS.COM/MURTI ALI LINGGAMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan kepada awak media di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (25/10/2019).

BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah memfasilitasi pengurusan visa overstay bagi WN China yang tak bisa pulang lantaran terdampak penutupan penerbangan dari dan ke China.

Pemerintah resmi menutup penerbangan dari dan ke China mulai Rabu (5/2/2020), tepatnya pukul 00.00 WIB.

"Bagi yang mereka belum sempat pulang, pemerintah akan fasilitas perpanjangan visa overstay. Itu yang akan difasilitasi overstay sampai sebulan, akan difasilitasi," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (4/2/2020).

Baca juga: Tidak Pernah ke China, WNI di Singapura Ini Positif Virus Corona

Ia mengatakan, nantinya pemerintah akan mengevaluasi kebijakan tersebut setiap dua minggu selama sebulan ke depan.

Jika nantinya penyebaran virus corona mereda, maka penerbangan dari dan ke China bisa dibuka kembali dan para WN China di Indonesia bisa kembali ke negaranya.

"Ini akan dimonitor sampai dengan setiap dua minggu di Februari 2020," lanjut Airlangga.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan memutuskan melakukan penundaan penerbangan menuju dan dari seluruh destinasi di Republik Rakyat Tiongkok (Mainland China).

Baca juga: Dubes China Anggap Rencana Penghentian Impor Berpotensi Ganggu Hubungan dengan Indonesia

Hal ini sehubungan status darurat global yang ditetapkan oleh WHO berkaitan dengan wabah virus corona dan juga sesuai dengan arahan presiden dalam rapat terbatas hari ini (02/02/2020).

Penundaan sementara ini tidak termasuk penerbangan dari dan ke Hong Kong dan Macau.

Seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Kompas.com, penundaan berlaku mulai Rabu (05/02/2020) pukul 00.00 WIB hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Baca juga: Rabu, Pelarangan Penerbangan dari dan ke China Mulai Berlaku

Sampai kini terdapat 5 maskapai penerbangan nasional yang mempunyai rute ke China, di antaranya Garuda Indonesia, Citilink, Batik Air, Lion Air, dan Sriwijaya Air.

“Penundaan sementara ini ditujukan untuk melindungi masyarakat dari risiko tertular mengingat salah satu yang menjadi potensi masuknya penyebaran virus adalah akses transportasi udara yang erat kaitannya dengan keluar masuknya penumpang internasional," tegas Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Jakarta (2/2).

Baca juga: Tangkal Virus Corona, Pemerintah Larang Impor Hewan Hidup dari China

Dengan keputusan ini, seluruh maskapai Indonesia diminta untuk menunda seluruh rencana penerbangan dari/ke seluruh destinasi di China sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian.

Demikian pula maskapai asing yang melakukan penerbangan dari China menuju Indonesia, termasuk penerbangan transit dari China, diminta untuk menunda sementara penerbangan menuju Indonesia



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

3,56 Juta Kasus Covid-19 dan Pentingnya Pemerataan Vaksinasi

3,56 Juta Kasus Covid-19 dan Pentingnya Pemerataan Vaksinasi

Nasional
KPK Keberatan dan Tuding Ombudsman Lakukan Malaadministrasi

KPK Keberatan dan Tuding Ombudsman Lakukan Malaadministrasi

Nasional
Satgas Tegaskan Warga yang Belum Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19

Satgas Tegaskan Warga yang Belum Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
Tolak Tindak Lanjuti LAHP Ombudsman, KPK Nyatakan SK Pembebastugasan Pegawai Belum Dicabut

Tolak Tindak Lanjuti LAHP Ombudsman, KPK Nyatakan SK Pembebastugasan Pegawai Belum Dicabut

Nasional
Luhut: Saya Minta Semua Sabar, Kita Cari Jalan Ekonomi Bisa Pulih Kembali

Luhut: Saya Minta Semua Sabar, Kita Cari Jalan Ekonomi Bisa Pulih Kembali

Nasional
Betulkah Ada Tindak Pidana pada Tes Wawasan Kebangsaan KPK?

Betulkah Ada Tindak Pidana pada Tes Wawasan Kebangsaan KPK?

Nasional
Novel Baswedan Sebut Sikap Pimpinan KPK Memalukan karena Tolak Rekomendasi Ombudsman soal TWK

Novel Baswedan Sebut Sikap Pimpinan KPK Memalukan karena Tolak Rekomendasi Ombudsman soal TWK

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kuasa Hukum Rizieq soal Vonis Dikuatkan di Tingkat Banding: Kami Syukuri | Tingginya Kematian Covid-19 dan Vaksinasi yang Rendah

[POPULER NASIONAL] Kuasa Hukum Rizieq soal Vonis Dikuatkan di Tingkat Banding: Kami Syukuri | Tingginya Kematian Covid-19 dan Vaksinasi yang Rendah

Nasional
Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Nasional
Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Nasional
Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Nasional
Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Nasional
Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X