PKS Ngotot Pembentukan Pansus Jiwasraya, Mardani: Panja Nggak Cukup

Kompas.com - 04/02/2020, 19:53 WIB
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera berharap usul Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat untuk membentuk panitia khusus (Pansus) Jiwasraya diterima.

Alasannya, pengawasan dugaan korupsi Jiwasraya melalui panitia kerja (panja) dianggap tidak optimal. Mardani menilai DPR tidak serius mengawasi kasus Jiwasraya jika tak membentuk pansus.

"Kalau tidak pansus, tidak optimal. Karena ini akan berulang lagi berulang lagi. Kalau kita tidak menjadikan pansus namanya kita enggak serius menyelesaikan," kata Mardani di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Baca juga: Demokrat dan PKS Desak Bentuk Pansus Jiwasraya, Ini Kata Puan Maharani

Menurut Mardani, dugaan korupsi di tubuh Jiwasraya tergolong kasus besar. Sebab, kata dia, kerugiannya ditaksir mencapai belasan triliun rupiah.

"Kasus ini besar. Kenapa kasus besar? Jumlah uangnya besar, nasabahnya banyak, beban negara besar," tegasnya.

Ia menyatakan Panja Jiwasraya yang telah dibentuk di Komisi III, Komisi VI, dan Komisi XI tidak cukup.

Baca juga: Demokrat dan PKS Desak Bentuk Pansus Jiwasraya, Nasdem: Kita Manfaatkan Dulu Panja

Mardani mengatakan pengawasan Jiwasraya harus dilakukan secara menyeluruh.

"(Panja) enggak cukup. Karena dia sangat parsial ya. Yang Komisi III ngurusin hukum, yang VI ngurusin BUMN, yang Komisi XI ngurusin keuangan. Itu mesti semuanya," kata dia.

Hari ini, Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat menyerahkan berkas usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) hak angket Jiwasraya kepada pimpinan DPR di lantai 3 Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta.

Fraksi PKS yang menemui pimpinan DPR adalah Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Ketua DPP PKS Aboe Bakar AlHabsyi, anggota Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam, Ledia Hanifa Amaliah dan Dimyati Natakusuma.

Baca juga: Dorong DPR Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Tak Ada Niat Jatuhkan Pemerintah

Kemudian dari Fraksi Demorkat antara lain Sekertaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan, dan anggota fraksi Partai Demorkat Herman Khaeron.

Perwakilan kedua fraksi ini diterima oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

Azis mengatakan berkas yang diterima dari Fraksi PKS dan Demokrat akan diproses sesuai tata tertib atau tatib di DPR.

"Tapi ini akan kami salurkan pak, sesuai mekanisme. Dalam pasal 164 tadi kan ada mekanisme. Untuk menjadi perhatian seluruh anggota dewan yang ada di DPR ini tentunya," kata Azis.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Strategi yang Harus Dijalankan Indonesia untuk Jadi Pusat Produk Halal Dunia

Ini Strategi yang Harus Dijalankan Indonesia untuk Jadi Pusat Produk Halal Dunia

Nasional
Wapres: Indonesia Miliki Peluang Besar sebagai Produsen dan Pengekspor Produk Halal Terbesar di Dunia

Wapres: Indonesia Miliki Peluang Besar sebagai Produsen dan Pengekspor Produk Halal Terbesar di Dunia

Nasional
Jokowi Berterimakasih dan Beri Penghormatan kepada Para Dokter

Jokowi Berterimakasih dan Beri Penghormatan kepada Para Dokter

Nasional
Ma'ruf Amin: Indonesia Selama Ini Hanya Jadi Tukang Stempel Produk Halal Impor

Ma'ruf Amin: Indonesia Selama Ini Hanya Jadi Tukang Stempel Produk Halal Impor

Nasional
Ini Daftar 15 Jurnalis Pemenang Lomba Karya Jurnalistik 2020 BPJS Kesehatan

Ini Daftar 15 Jurnalis Pemenang Lomba Karya Jurnalistik 2020 BPJS Kesehatan

Nasional
Pimpinan Komisi III DPR Bantah KPK Jadi Lemah pada Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Pimpinan Komisi III DPR Bantah KPK Jadi Lemah pada Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Jusuf Kalla Tiba di Arab Saudi, Tindak Lanjuti Pembangunan Museum Peradaban Islam

Jusuf Kalla Tiba di Arab Saudi, Tindak Lanjuti Pembangunan Museum Peradaban Islam

Nasional
Terungkap, Penyebab hingga Peran Tersangka dalam Kasus Kebakaran Kejagung Menurut Polisi

Terungkap, Penyebab hingga Peran Tersangka dalam Kasus Kebakaran Kejagung Menurut Polisi

Nasional
Naskah UU Cipta Kerja yang Kembali Berubah di Tangan Istana...

Naskah UU Cipta Kerja yang Kembali Berubah di Tangan Istana...

Nasional
Ibas Minta Pemerintah Lebih Perhatikan UMKM di Masa Pandemi

Ibas Minta Pemerintah Lebih Perhatikan UMKM di Masa Pandemi

Nasional
Dialog 70 Menit Jusuf Kalla dengan Paus di Vatikan, Bahas Apa?

Dialog 70 Menit Jusuf Kalla dengan Paus di Vatikan, Bahas Apa?

Nasional
Ditelepon Jokowi, Luhut Sebut Rencana Vaksin November Mungkin Molor

Ditelepon Jokowi, Luhut Sebut Rencana Vaksin November Mungkin Molor

Nasional
Begini Proses Terjadinya Kebakaran Kejagung Versi Ahli...

Begini Proses Terjadinya Kebakaran Kejagung Versi Ahli...

Nasional
Soroti Sektor Tambang Batu Bara di UU Cipta Kerja, Jatam Sebut Itu Bukan untuk Rakyat

Soroti Sektor Tambang Batu Bara di UU Cipta Kerja, Jatam Sebut Itu Bukan untuk Rakyat

Nasional
Jokowi: Industrialisasi Hutan Masih Jadi Sektor Ekonomi Paling Penting

Jokowi: Industrialisasi Hutan Masih Jadi Sektor Ekonomi Paling Penting

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X