Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kepala BP3S: Mensos Ingin Poltekesos Jadi Sekolah Kedinasan

Kompas.com - 04/02/2020, 19:45 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kepala Badan Pendidikan Penitian dan Penyuluhan Sosial (BP3S) Syahabuddin mengatakan Menteri Sosial (Mensos) menghendaki adanya pola pembibitan dari pengembangan kampus Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos).

Arahan Mensos adalah ke depan Poltekesos dapat menjadi sekolah kedinasan.

“Mahasiswa yang berprestasi bisa langsung menjadi Pegawai Negri Sipil (PNS) di Kementerian Sosial (Kemensos)," katanya.

Hal itu Syahabuddin katakan dalam acara Dies Natalis Poktekesos yang ke-55 di Bandung, Selasa (4/2/2020).

Syahabuddin pun berpesan kepada segenap sivitas akademika Poltekesos agar terus mempertajam kemampuan memecahkan masalah dan merebut peluang di dunia kerja.

Baca juga: Memasuki 2020, BP3S Kemensos Perkuat Sinergi Kelembagaan dan SDM

Menurutnya, Kemensos membutuhkan pekerja dalam tantangan menyelenggarakan pembangunan kesejahteraan sosial, terutama menurunkan angka kemiskinan.

"Tanpa alumni Poltekesos saya yakin Kemensos tidak bisa berbuat banyak,” ungkapnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Dia pun berharap agar Polteksesos terus membangun komunikasi dengan Kemensos.

“Karena sejatinya, Poltekesos ini adalah anak kandung dari Kemensos itu sendiri," ujar Syahabuddin.

Selain itu, orang nomor satu di BP3S ini juga menyampaikan salam Mensos Juliari P. Batubara yang sedianya akan hadir tapi tidak bisa hadir.

Baca juga: Kemensos: Jangan Lagi Beri Label Keluarga Miskin

"Beliau sampaikan permohonan maaf kepada para mahasiswa Poltekesos, karena beliau harus mendampingi Presiden di Bogor, sehingga tidak bisa hadir di tenga-tengah kita hari ini," sampainya.

Sementara itu, terkait sosialisasi UU No. 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Peksos), Syahabuddin menyatakan, UU Peksos wajib diketahui seluruh praktisi Peksos.

Termasuk, lanjutnya, diketahui alumni sekolah-sekolah Perguruan Tinggi jurusan kesejahteraan sosial yang ada di indonesia.

"Kami terus melakukan komunikasi dengan seluruh universitas yang ada prodi kesejahteraan sosialnya,” jelasnya.

Baca juga: Iuran BPJS Kesehatan Naik, Warga yang Tak Mampu Didaftarkan ke Kemensos

Hari ini, lanjutnya, BP3S di Bandung berkomunikasi melalui Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial. Mereka bertemu dengan seluruh Rektor dan Kepala Prodi Kesejahteraan sosial.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Nasional
Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

Nasional
Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Nasional
Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com