Di Sidang UU Lalu Lintas, Hakim MK Pertanyakan Kepentingan Jokowi Naik Motor

Kompas.com - 04/02/2020, 18:31 WIB
Uji Materi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaUji Materi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan uji materi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Selasa (4/2/2020).

Dalam persidangan, Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, mengingatkan pada penggugat soal kepentingan Presiden Joko Widodo berkendara menggunakan sepeda motor di Jalan Sudirman, Kebon Nanas, Tangerang, pada 4 November 2018.

Menurut Daniel, penggugat harus lebih dulu memahami kepentingan Jokowi berkendara, lantaran dalam permohonannya penggugat menyinggung peristiwa tersebut.

Baca juga: Selasa Siang, MK Gelar Sidang Uji Materi UU Lalu Lintas yang Digugat Mahasiswa UKI

"Terkait dengan posisi presiden, apakah dia jalan sebagai pribadi atau dalam tugas negara, atau dia jalan pada saat kampanye," kata Daniel dalam persidangan yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020).

Usai persidangan, penggugat yang merupakan dua mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI), Eliadi Hulu dan Ruben Saputra, menyatakan bahwa pada saat itu Jokowi berkendara dalam rangka kampanye jelang pencalonannya sebagai presiden di Pemilu 2019.

Oleh karenanya, ia ragu bahwa hak-hak istimewa presiden melekat di diri Jokowi pada saat itu.

"Saya pikir sejauh pengetahuan kami memang ketika melakukan kampanye seorang petahana maka hak-hal keistimewaan itu harus diletakkan dulu," ujar Eliadi.

Baca juga: UU Lalu Lintas Digugat ke MK, Ngabalin Sebut Jokowi Punya Privilege Tak Nyalakan Lampu Motor

Namun, baik sebagai presiden ataupun calon presiden petahana, menurut Eliadi, seharusnya Jokowi tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang mewajibkan seseorang menyalakan lampu ketika berkendara di siang hari atau dalam keadaan tertentu.

Ia mengatakan, tidak ada alasan bagi Kepala Negara untuk tak mematuhi peraturan perundang-undangan.

"Tidak ada alasan untuk (Jokowi) tidak menyalakan (lampu), harus menyalakan seharusnya," ujar Eliadi.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masyarakat Diminta Tak Hanya Fokus pada Pengendalian Covid-19, tetapi juga DBD

Masyarakat Diminta Tak Hanya Fokus pada Pengendalian Covid-19, tetapi juga DBD

Nasional
Dampak Covid-19, Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

Dampak Covid-19, Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

Nasional
Data Sebaran 280 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 22 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

Data Sebaran 280 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 22 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
Hingga Kamis Ini, Pemerintah Telah Distribusikan 700.000 APD

Hingga Kamis Ini, Pemerintah Telah Distribusikan 700.000 APD

Nasional
Pembahasan RUU Cipta Kerja di Tengah Pandemi Corona Dinilai Tak Pantas

Pembahasan RUU Cipta Kerja di Tengah Pandemi Corona Dinilai Tak Pantas

Nasional
Komnas HAM Minta Anies Baswedan Susun Aturan PSSB Secara Detail

Komnas HAM Minta Anies Baswedan Susun Aturan PSSB Secara Detail

Nasional
Program 'Tak Rela Lapar' Dompet Dhuafa Sasar 1 Juta Jiwa Terdampak Covid-19

Program "Tak Rela Lapar" Dompet Dhuafa Sasar 1 Juta Jiwa Terdampak Covid-19

Nasional
Jokowi: Sopir Taksi, Bus, Truk dan Kernet Akan Dapat Insentif Rp 600.000 per Bulan

Jokowi: Sopir Taksi, Bus, Truk dan Kernet Akan Dapat Insentif Rp 600.000 per Bulan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Siapkan Jaring Pengaman Sosial Hadapi Covid-19

Mendagri Minta Pemda Siapkan Jaring Pengaman Sosial Hadapi Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Pengusaha Tak Pecat Karyawan di Tengah Wabah Covid-19

Jokowi Minta Pengusaha Tak Pecat Karyawan di Tengah Wabah Covid-19

Nasional
Kapolri Minta Jangan Ada Blokade Jalan yang Ganggu Distribusi Logistik

Kapolri Minta Jangan Ada Blokade Jalan yang Ganggu Distribusi Logistik

Nasional
Lebih dari 18 Ribu Orang Mendaftar sebagai Relawan Penanggulangan Covid-19

Lebih dari 18 Ribu Orang Mendaftar sebagai Relawan Penanggulangan Covid-19

Nasional
337 Kasus Baru Covid-19 dari 14 Provinsi: 236 di DKI dan Perdana di NTT

337 Kasus Baru Covid-19 dari 14 Provinsi: 236 di DKI dan Perdana di NTT

Nasional
Pemerintah Terima Donasi Rp 193 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Pemerintah Terima Donasi Rp 193 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Jubir Pemerintah: Lebih dari 35.000 Dokter Tangani Pasien Covid-19

Jubir Pemerintah: Lebih dari 35.000 Dokter Tangani Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X